Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, menulis sepucuk surat untuk para pendukungnya bahwa ia akan berjuang sampai akhir untuk menghadapi upaya pihak berwenang menangkapnya atas penerapan darurat militer yang berlaku bulan lalu. Kabar tersebut disampaikan oleh pengacaranya pada Kamis, 2 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya akan berjuang sampai akhir untuk melindungi negara ini bersama Anda," kata Yoon dalam surat tersebut, yang dikirim ke Reuters oleh Seok Dong-hyeon, pengacara Yoon.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tidak dijelaskan kapan dan bagaimana polisi dapat melakukan penangkapan dan apakah dinas keamanan presiden, akan mencoba menghentikannya.
Pada Kamis pekan ini, aparat polisi bentrok dengan simpatisan Yoon yang berbaring di jalan untuk mencoba memblokir akses ke kediamannya. Polisi mengeluarkan perintah pembubaran dan kemudian secara paksa mengusir beberapa pengunjuk rasa.
Yoon menulis dalam surat tersebut pada Rabu malam, 1 Januari 2025, kepada ratusan pendukung yang berkumpul di dekat kediaman resminya. "Saya menonton di YouTube secara langsung semua kerja keras yang Anda lakukan," ujar Yoon, dikutip dari Reuters.
Partai Demokrat yang menjadi oposisi dan memiliki kendali mayoritas di parlemen dan memimpin pemakzulan Yoon pada 14 Desember, mengatakan surat itu membuktikan Yoon mengalami delusi dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pemberontakannya. "Seolah-olah upaya melakukan pemberontakan tidak cukup, ia sekarang menghasut para pendukungnya untuk bentrokan ekstrem," kata juru bicara partai, Jo Seoung-lae, dalam sebuah pernyataan.
Yoon mengejutkan warga Korea Selatan saat pada 3 Desember 2024 mengumumkan pemberlakukan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan membasmi "pasukan anti-negara". Namun, dalam beberapa jam, 190 anggota parlemen telah menentang dekrit darurat militer itu dengan cara menghalau pasukan dan polisi dan memberikan suara menentang perintah Yoon. Sekitar enam jam setelah keputusan awalnya, Yoon mencabutnya.
Pada Selasa, 31 Desember 2024, pengadilan menyetujui surat perintah penangkapan Yoon. Tindakan ini berpotensi menjadikan Yoon sebagai presiden pertama yang sedang menjabat yang ditahan sebagai bagian dari penyelidikan atas tuduhan bahwa ia mendalangi pemberontakan dengan mencoba memberlakukan darurat militer.
Pemberontakan adalah salah satu dari sedikit tuduhan pidana yang tidak dapat dikenai kekebalan hukum terhadap presiden Korea Selatan. Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin tim gabungan penyidik yang meliputi polisi dan jaksa, memiliki waktu hingga 6 Januari untuk melaksanakan surat perintah penangkapan.
Yoon Kab-keun, pengacara Yoon Suk Yeol, mengatakan surat perintah penangkapan itu ilegal dan tidak sah karena CIO tidak memiliki kewenangan menurut hukum Korea Selatan untuk meminta surat perintah.
Pengacara tersebut memperingatkan bahwa petugas polisi akan menghadapi penangkapan oleh dinas keamanan presiden atau warga negara mana pun jika mereka mencoba menahan Yoon atas nama CIO. Dia mengatakan kewenangan mereka terbatas pada pengendalian massa dan menjaga ketertiban umum.
Secara terpisah, persidangan Yoon atas pemakzulan sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Pengadilan akan mengadakan sidang kedua pada hari Jumat. Yoon telah diskors dari tugas kepresidenan dan Menteri Keuangan Choi Sang-mok telah mengambil alih sebagai penjabat presiden hingga hasil persidangan. Jika pengadilan menguatkan pemakzulan dan Yoon dicopot dari jabatannya, pemilihan presiden baru akan diadakan dalam waktu 60 hari.
Surat perintah penangkapan Yoon dan juga penggeledahan di kantor dan kediamannya dikeluarkan setelah jaksa menentang panggilan berulang kali oleh penyidik untuk hadir dalam pemeriksaan dalam penyelidikan kriminal yang terpisah dari persidangan Mahkamah Konstitusi.
Seorang mantan menteri pertahanan, yang menurut para pejabat merekomendasikan Yoon untuk menyatakan darurat militer telah didakwa atas tuduhan pemberontakan dan akan diadili pada 16 Januari. Beberapa perwira tinggi militer yang memimpin pertahanan ibu kota, Seoul, juga telah didakwa atas dugaan keterlibatan mereka.
Pilihan editor: Pengadilan Terbitkan Surat Penahanan pada Yoon Suk Yeol
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
