"Golkar Mendominasi Politik Main Uang"

Para tamu itu telah pulang ke negeri masing-masing. Wajah mereka menyiratkan kepuasan, tapi kedua tangan mereka yang menyilang di belakang punggung masih memegang rapor merah sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Mereka adalah para pemantau asing yang sejak awal Juni lalu mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi yang bersejarah: pemilu yang pertama setelah rezim Orde Baru jatuh pada Mei 1998.

Salah satu lembaga asing yang berwibawa adalah National Democratic Institute (NDI), lembaga pendorong demokrasi yang bermarkas di Washington, D.C. Sejak 1996, NDI sudah beroperasi di Jakarta. NDI bekerja sama dengan The Carter Center, lembaga advokasi untuk demokrasi yang dipimpin Jimmy Carter, untuk memantau pemilu lalu. Mantan presiden Amerika Serikat itu ikut terjun di beberapa tempat pemungutan suara. Walaupun secara umum pesta demokrasi itu berlangsung dengan baik, begitu kata NDI, mereka mencatat sejumlah pelanggaran terutama pada masa prapemilu. Pelanggaran itu, antara lain, berdencingnya politik uang dan intimidasi.

Untuk mengetahui lebih jauh catatan merah itu, wartawan TEMPO Purwani Diyah Prabandari mewawancarai Blair King, pelaksana program NDI, Selasa pekan lalu. Berikut kutipannya:

---

Bagaimana hasil pemantauan NDI terhadap pelaksanaan pemilu secara umum?

Secara garis besar pemilu berjalan cukup baik. Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu yang serba baru, baik sistem, peserta pemilu, maupun penyelenggaranya. Pelaksanaan ini secara relatif cukup baik dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu transisional di negara lain, misalnya Thailand. Dari tiga tahapan pemilu, saya kira, yang paling banyak masalah adalah periode prapemilu, antara lain soal Undang-Undang Politik yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat lama yang mengandung beberapa masalah. Soal perwakilan partai-partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga membuat lembaga itu agak susah bekerja. Dibolehkannya anggota KPU untuk berkampanye, sehingga mereka banyak yang pergi ke luar kota, menyulitkan rapat-rapat KPU mencapai kuorum. KPU hampir tidak berfungsi pada saat kritis. Soal lain adalah menyangkut dana partai yang timpang antara Golkar dan partai-partai lain.

Di daerah mana pelanggaran pemilu paling banyak?

Indonesia bagian timur. Sulawesi, Maluku, Irianjaya, dan Nusa Tenggara Barat adalah daerah terpencil yang memang masih dikuasai Golkar.

Partai apa yang paling sering curang?

Lebih baik tanyakan hal itu ke pemantau domestik, karena mereka memiliki laporan lebih lengkap mengenai itu.

Apa bentuk pelanggaran yang mencolok?

Politik main uang dan intimidasi.

Contoh intimidasi?

Ada kasus-kasus intimidasi yang tidak hanya dilakukan Golkar, tapi juga oleh beberapa partai, khususnya di daerah-daerah yang dianggap sebagai basis mereka. Yang saya dengar selain Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan juga melakukannya.

Intimidasi macam apa?

Bila suatu daerah dianggap sebagai basis suatu partai, mereka menghambat partai lain untuk membuka cabang di situ. Mereka mengintimidasi pengurus dan pendukung suatu partai yang nekat memasuki basis itu.

Apa bentuk kecurangan politik main uang yang terjadi?

Bentuknya macam-macam, seperti diberitakan, pemakaian dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan pemakaian fasilitas pemerintah untuk kampanye. Juga ada pembagian uang tunai dan pembagian beras murah atau sabun cuci yang berlambang partai tertentu. Bahwa kecurangan ini terjadi sudah jelas, karena temuannya banyak sekali. Tapi yang belum dibuktikan adalah pengaruhnya untuk hasil pemilu.

Apa definisi politik main uang menurut standar internasional?

Setiap negara memiliki definisi yang berbeda-beda. Politik main uang di Amerika adalah sumbangan uang dalam jumlah banyak dari seseorang untuk kampanye seorang calon. Maksudnya, bila sang calon nantinya menjadi presiden terpilih, si penyumbang bisa memiliki hubungan dengan presiden itu, contohnya, kasus James Riady yang memberi uang untuk dana kampanye Bill Clinton. Itulah politik main uang ala Amerika.

Bagaimana soal politik main uang di Indonesia dalam pemilu lalu?

Saya kira Golkar mendominasi politik main uang ini.

Apakah Undang-Undang Pemilu yang ada masih harus diperbaiki?

Perbaikan tetap diperlukan. Tidak ada pemilu transisional yang sempurna. UU Pemilu ini pun tidak sempurna, misalnya, masih ada kursi di DPR yang bukan berasal dari hasil perolehan suara alias diangkat. Ini jelas bertentangan dengan demokrasi.