Djaali, Rektor Universitas Negeri Jakarta:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tengah menyorot tajam Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kampus yang dulu bernama IKIP Jakarta itu dianggap menggelar program kuliah doktor ilegal bekerja sama dengan 12 universitas negeri lain. Gelar para alumnus pun terancam dicabut karena ada dugaan plagiarisme dalam disertasi mereka. Sekitar dua jam lebih, Rektor UNJ Djaali menjelaskan kondisi terakhir kampusnya kepada Tempo, Kamis tiga pekan lalu. "Salah satu yang bikin capek itu perilaku dosen di sini yang suka fitnah," katanya.

Apakah program kerja sama ini mendapatkan izin dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi?

Enggak. Persetujuan itu memang tidak ada. Kami berpikir program ini harus dilakukan untuk bangsa dan negara. Kami pernah mencoba menjelaskan ini ke Kementerian, tapi saat itu belum dijawab.

Ada 12 universitas negeri yang bekerja sama dengan UNJ. Program ini sebetulnya dimulai pada 1978. Sejak saya menjabat Direktur Pascasarjana pada 2009, program ini dilanjutkan berdasarkan desakan teman-teman yang ingin dibina. Tujuannya, mempercepat kualifikasi dosen dan akademis kampus di daerah.

Seharusnya dosen-dosen di kampus negeri yang bekerja sama dengan kami. Namun ada orang lain juga yang mau ikut, meski itu sedikit. Ini yang sulit kami bendung karena mereka pasti memprotes. Mereka bertanya, kenapa kami tidak boleh padahal sama-sama warga Indonesia?

Mulai 2015, kami passing out karena terlalu banyak beban. Saya juga menyurati ke bagian Pascasarjana agar tidak menerima mahasiswa baru dari kelas kerja sama.

Tim Evaluasi Kinerja Akademik dari Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) juga menyatakan ada plagiat di lima disertasi. Kami pun membentuk Tim Counterpart atas perintah Kementerian. Tim kami menelusuri kelima disertasi itu menggunakan software Turnitin. Kesimpulannya adalah tidak ada plagiat.

Saya itu banyak membimbing. Saya tidak tahu kenapa banyak dari mereka yang meminta saya menjadi promotor. Saya hanya membaca substansi, tidak sempat menyelidiki dan membandingkan dengan tulisan lain.

Tidak bisa serta-merta dicabut. Mesti ada pengecekan lagi karena yang akan menghadapi gugatan di pengadilan itu kami. Kalau nanti ada gugatan, tolong (tim dari Kemenristekdikti) mempresentasikan di pengadilan juga, jangan hanya rektor. Kami ini terjepit antara regulasi dari atas dan menghadapi masyarakat di bawah.

Yang jelas, saya bekerja keras. Kalau ada bimbingan, saya bimbing betul. Kalau tidak paham disertasinya, tidak akan saya tanda tangan.

Di kampus lain juga banyak, tapi tidak diekspos saja. Jangan salah, banyak juga pejabat berkuliah di sini yang tidak lulus.

Saya tidak paham. Tapi, kalau jenderal-jenderal, mereka terpengaruh pangkat. Saat pensiun, mereka kan masih sehat. Dengan meraih gelar doktor, mereka masih bisa mengajar, bahkan menjadi rektor. Daripada memperebutkan jabatan komisaris (tertawa).