Akrobat Ibu Kota Baru

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

LANGKAH Presiden Joko Widodo memilih putra mahkota Abu Dhabi, Syekh Mohammed bin Zayed al-Nahyan; mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair; dan CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai ketua dan anggota dewan pengarah pembangunan ibu kota baru terkesan terburu-buru dan serampangan. Tak jelas benar bagaimana proses seleksinya dan tak nyata betul apa manfaatnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Seperti proses pengambilan keputusan soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur yang superkilat, pengumuman nama tiga tokoh dari luar negeri itu pun terasa mendadak. Presiden Jokowi tak pernah menyatakan ada rencana membentuk dewan pengarah, tak pernah mengumumkan mekanisme penunjukannya, tapi, simsalabim, pekan lalu Al-Nahyan, Blair, dan Son dinyatakan terpilih.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Publik paham bahwa Presiden Jokowi butuh bantuan mencari dana Rp 466 triliun untuk membiayai pembangunan ibu kota baru. Apalagi Kementerian Keuangan sudah memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya akan menyediakan Rp 93,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, Istana Negara, dan bangunan strategis Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian RI. Sisanya akan dicarikan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha serta skema investasi swasta. Untuk mencari fulus sebesar itu, dibutuhkan strategi yang matang dan persiapan yang prima, bukan solusi parsial yang tergesa-gesa.

Ketika mengumumkan nama-nama anggota dewan pengarah, Presiden memang sudah menjelaskan alasan penunjukan mereka. Al-Nahyan diminta membantu karena pangeran Uni Emirat Arab ini berpengalaman membangun Kota Masdar di Abu Dhabi, yang hampir seluruh kebutuhan listriknya berasal dari energi baru dan terbarukan. Son dipilih karena memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan, sedangkan Blair berpengalaman di bidang pemerintahan.

Sayangnya, Presiden sepertinya mengabaikan informasi soal rekam jejak ketiga figur internasional itu. Padahal nama mereka tak sepenuhnya luput dari kontroversi. Politik dalam negeri Uni Emirat Arab yang kental konflik keluarga, misalnya, tak bisa dilepaskan dari Al-Nahyan.

Sementara itu, Blair dikecam di negaranya sendiri karena menyeret Inggris dalam perang Irak pada 2003. Son juga belakangan dikritik karena perusahaannya terus mengandalkan dana Kerajaan Arab Saudi meski ada kasus pembunuhan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi, yang diduga terkait dengan pucuk pemimpin di Saudi.

Apalagi keterlibatan tokoh-tokoh asing dalam dewan pengarah itu juga belum jelas benar manfaatnya. Tidak ada jaminan investor asing lantas berbondong-bondong menanamkan uangnya dalam proyek mercusuar di Borneo itu setelah nama Blair, Son, dan Al-Nahyan diumumkan. Jangan sampai keterlibatan mereka malah menjadi beban untuk pemerintah kita, alih-alih membantu memuluskan pembangunan kota baru itu.

Ketidakcermatan perencanaan ibu kota baru ini tecermin dari blunder Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menyebutkan perusahaan Son, SoftBank, sudah berniat menginvestasikan dana hampir US$ 100 juta di Penajam Paser Utara. Ketika dimintai konfirmasi soal ini, Son membantah. Dia mengaku belum memutuskan besaran investasinya di sana.

Belum terlambat bagi pemerintah untuk memperjelas skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru, terutama yang melibatkan swasta. Jangan sampai rencana itu justru mendorong aparatur pemerintah memberikan konsesi-konsesi berlebihan sebatas untuk menggaet dana pembangunan. Jika itu yang terjadi, sama saja kita menggadaikan tanah air kepada pihak asing.