Ancaman Setelah Bonus Demografi

KELAK, ketika "bonus demografi" yang akhirnya mendudukkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia itu mencapai puncaknya pada 2035, negeri ini harus berhatihati agar tak terperosok masuk jurang. Ada sebuah perangkap besar yang dapat menerbitkan nestapa bagi puluhan juta penduduk.

Tak lama setelah bonus yang digadanggadang itu, negeri ini akan terlilit persoalan demografi yang rumit: 48,2 juta warga lanjut usia (lansia) membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus. Kemungkinan ini mengkhawatirkan karena kenyataan terbaru menunjukkan lebih dari dua pertiga dari 21 juta lansia sekarang tak berhenti bekerja, seraya menggarap sawah, mengasuh cucu, kendati jerih payah ini kerap tak dibayar atau tak dihargai. Padahal jelas, pada saatsaat inilah, maksudnya dalam sepuluh tahun terakhir hidupnya-menurut rasio Health Adjusted Life Expectancy versi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)-kesehatan mereka merosot dan butuh biaya kesehatan ekstra.

Degenerasi organ tubuh tak dapat dilawan. Hampir pasti, harihari ketika diabetes, osteoporosis, dan darah tinggi akan datang, sementara asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diandalkan selama ini hanya memperlakukan mereka layaknya pasien umum: tersedia satu pelayanan penyakit untuk setiap kunjungan berobat. Kalau sudah begini, tentu yang mereka butuhkan tak cuma BPJS, dan pemerintah perlu bekerja lebih keras serta kreatif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan segmen masyarakat ini.

Kewalahan dengan biaya asuransi yang membubung, dunia Barat-yang sebelumnya menggiring orang lanjut usia ke panti jompo-dewasa ini cenderung mengembalikan mereka ke rumah atau keluarga masingmasing. Di sanalah mereka mendapat pelayanan kesehatan yang lebih murah. Gejala ini seiringsejalan dengan tradisi bangsa ini, yang tetap mempertahankan penduduk lanjut usia sebagai bagian dari keluarga dan rumah. Namun pemerintah tak boleh lepas tangan dan mengembalikan warga lanjut usia ke tangan keluarga. Adalah tanggung jawab pemerintah bahwa mereka mendapat perawatan lewat asuransi, termasuk pendampingan-perawatan dan pengasuhan di rumah-yang masih langka di Indonesia.

Jika sekarang terdapat 21 juta penduduk lanjut usia, pada 2035 jumlah ini akan melonjak jadi 48,2 juta-hampir menyamai jumlah anak 014 tahun. Sayangnya, perhatian terhadap penduduk lansia ini masih sangat kurang. Belum satu pun kota di Indonesia yang memenuhi kriteria kota ramah lanjut usia. Sebuah kota didefinisikan ramah lansia jika memiliki banyak ruang publik yang dapat digunakan penduduk lansia bersosialisasi serta tersedianya sistem transportasi dan pelayanan umum yang memperhatikan keterbatasan lansia.

Mengingat besarnya peran penduduk lanjut usia, kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah harus komprehensif, bersinergi dengan kebijakan penduduk usia produktif. Momentum Hari Lanjut Usia pada 29 Mei ini juga perlu dijadikan awal reformasi kebijakan pemerintah di sektor kependudukan. Terlalu lama pengelolaan kependudukan di Indonesia dijalankan dengan mekanisme asalasalan.

Dengan kekuatan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, Indonesia harus menaruh perhatian serius terhadap persoalan kependudukan ini. Kebijakan yang muncul sering bersifat populis jangka pendek. Padahal absennya dimensi kependudukan dalam kerangka pembangunan sama artinya dengan "menyengsarakan" generasi mendatang.