Jalur Internet Kosong Pulau Burung

PROYEK ini tidak berjalan seperti yang digembar-gemborkan: Palapa Ring. Diberi nama seperti sumpah Patih Kerajaan Majapahit, Gajah Mada, untuk menyatukan Nusantara, pembangunan 12 ribu kilometer serat optik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika itu diklaim bakal menghubungkan Internet semua kabupaten/kota di Indonesia. Kenyataannya, “Sumpah Palapa” belum menaklukkan sebagian besar wilayah di Papua dan Papua Barat.

Empat bulan telah lewat sejak Palapa Ring Timur—porsi terakhir dari proyek yang dimulai pada 2016 ini—rampung. Saat meresmikannya pada pertengahan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan setiap warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses Internet. Jokowi menyebut proyek ini dengan istilah “Tol Langit”. Toh, di kebanyakan daerah di Papua dan Papua Barat, yang tersedia hanyalah bentangan serat optik tanpa sambungan Internet. Ibaratnya, pemerintah hanya menyediakan rel tanpa kereta.

Tidak ada operator telekomunikasi yang tertarik menyediakan layanan di luar kota-kota besar di sana. Sebab, mereka perlu membayar sewa ke PT Telkom sebagai pemilik jalur koneksi. Hitung-hitungan mereka menyatakan bakal merugi jika memaksakan diri beroperasi di wilayah yang pengguna Internetnya tidak sampai 3 juta orang dan tersebar di 786 ribu kilometer persegi itu. Bandingkan, misalnya, dengan Maluku dan Maluku Utara, yang dihuni 1,8 juta warganet dan terkonsentrasi di 78 ribu kilometer persegi daratan.

Menunggu datang permintaan atau menyediakan penawaran di wilayah berpenduduk kecil memang ibarat ayam dan telur. Pemerintah memilih membangun infrastruktur meski penggunanya masih minim. Negara membangun proyek Rp 7,71 triliun—Rp 5,13 triliun di antaranya untuk Palapa Ring Timur—itu dari dana universal service obligation (USO) operator telekomunikasi. Namun, untuk membuat prasarana tersebut berfungsi, masih ada satu langkah yang di luar perhitungan pemerintah, yaitu peran operator. Melepas fungsi tersebut ke mekanisme pasar sama dengan menjadikan Tol Langit melayang-layang tanpa makna.

Dampaknya sudah dirasakan masyarakat Papua dan Papua Barat. Alih-alih menikmati teknologi seperti janji Jokowi, mereka kesusahan. Untuk mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri, yang wajib dilakukan secara online, misalnya, mereka harus berduyun-duyun meninggalkan distrik ke kota besar, seperti Sorong. Sekolah-sekolah mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa server supaya bisa terhubung dengan Internet via satelit untuk menjalankan Ujian Nasional Berbasis Komputer. Sedangkan pemerintah daerah kelimpungan saat Kementerian Dalam Negeri mengajak rapat bulanan lewat telekonferensi. Warga Papua dan Papua Barat justru menjadi korban Tol Langit.