Pangkas di Sini, Boros di IKN

PERMINTAAN Presiden Prabowo Subianto agar gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung di Ibu Kota Nusantara (IKN) didesain ulang merupakan bukti nyata kebiasaannya bermain kata-kata soal penghematan keuangan negara. Di tengah kondisi anggaran negara yang sedang cekak, dia semestinya tak perlu sungkan untuk menyetop megaproyek karya Joko Widodo yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat itu.

Prabowo berencana terus melanjutkan proyek IKN dan meminta agar desain gedung badan legislatif dan yudikatif dibuat lebih modern dengan tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Bukan hanya soal perbaikan bentuk, dia juga ingin desain interior gedung sidang paripurna DPR diubah dengan dilengkapi galeri atau museum di area lobi. Pemanfaatan panel surya pada gedung perkantoran dua lembaga itu juga diminta ditingkatkan dari 4 persen menjadi 11 persen.

Permintaan Prabowo tersebut bisa saja sebagai upayanya menyenangkan hati Jokowi. Atau, sebaliknya, strateginya untuk secara halus membatalkan proyek mercusuar itu. Namun rencana tersebut tidak otomatis mengabaikan keadaan keuangan negara yang sedang kembang-kempis. Prabowo memerintahkan pemangkasan anggaran Rp 300 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025.

Tak cukup itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga berencana melanjutkan pemotongan anggaran hingga Rp 750 triliun pada tahun ini. Konsekuensinya, banyak kementerian dan lembaga guncang dan dapat mengganggu pelayanan publik. Pemotongan anggaran itu berdampak pada pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, sarana irigasi, serta ketahanan pangan nasional.

Prabowo semestinya paham bahwa proyek karya Jokowi tersebut terus menyedot anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN tahap kedua periode 2025-2029. Pada periode sebelumnya, 2022-2024, pemerintah telah menghabiskan Rp 75,8 triliun. Rinciannya, pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, pada 2023 sebesar Rp 27 triliun, dan pada 2024 sebesar Rp 43,3 triliun. Jika ditotal, anggaran pembangunan IKN telah mencapai Rp 124,6 triliun.

Tidak semestinya proyek yang disiapkan secara serampangan ini dibiarkan memakan anggaran negara dalam jumlah besar. Soal desain, misalnya, proyek IKN juga centang perenang. Pada Maret 2024, presiden saat itu, Joko Widodo, meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merevisi desain Istana Wakil Presiden. Akibatnya, Kementerian PUPR melelang ulang pembangunan Istana Wakil Presiden. Sebelumnya, Istana Wakil Presiden masuk pengadaan pembangunan sarana-prasarana pemerintahan II IKN pada 4 Juli-12 September 2023. Pagu anggarannya Rp 1,65 triliun. Namun pengadaan tersebut dibatalkan.

Keputusan untuk tetap mengutamakan pembangunan IKN di tengah kebijakan efisiensi menimbulkan pertanyaan besar: apakah proyek ini memang menjadi prioritas? Jika efisiensi benar-benar menjadi tujuan utama, seharusnya anggaran untuk IKN dialihkan ke sektor yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.