Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Revisi UU TNI cacat secara formil karena prosedur penyusunannya tidak transparan.
Keterbukaan merupakan asas yang wajib dipenuhi dalam pembentukan undang-undang.
Minimnya transparansi dan ruang partisipasi dalam revisi UU TNI mengindikasikan adanya praktik korupsi legislasi.
KINERJA legislasi Dewan Perwakilan Rakyat kembali menjadi sorotan. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (revisi UU TNI) cacat secara formil karena prosedur penyusunannya tidak transparan, minim partisipasi bermakna, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
