Interpelasi Itu Soal Biasa

Kendati bergerak dengan kecepatan mengesankan, pengumpulan tanda tangan anggota DPR untuk mengajukan hak interpelasi tidak perlu ditakuti. Dalam waktu dua pekan, separuh lebih anggota parlemen telah bersetuju meminta penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang dukungan Indonesia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran.

Jika itu jadi dilangsungkan, dan Presiden SBY datang ke Senayan, inilah pertama kalinya Presiden memenuhi hak interpelasi DPR. Tak ada yang istimewa dengan itu. Interpelasi adalah mekanisme bertanya legislatif kepada eksekutif. Tak perlu ditanggapi dengan kening berkerut, apalagi panik. Forum seperti itu justru perlu dibiasakan sebagai bagian dari cara berkomunikasi yang sehat.

Dalam soal Iran, interpelasi merupakan kesempatan baik bagi eksekutif untuk menjelaskan sikapnya yang berseberangan dengan legislatif. Seperti telah banyak diberitakan, pemerintah Indonesia menyokong Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan Resolusi 1747. Resolusi itu menghukum Iran karena tak bersedia membuka proyek nuklirnya untuk diinspeksi oleh lembaga independen.

Perlu dicatat, Indonesia dan Iran sama-sama ikut me-ratifikasi Konvensi Antinuklir—yang didukung sebagian besar negara di dunia. Kedua negara ini juga penanda tangan Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) serta anggota International Atomic Energy Agency (IAEA). Sebagai anggota PBB yang terikat pada NPT dan IAEA, Indonesia wajib memenuhi ketentuan mendukung teknologi nuklir yang bertujuan damai.

Keruwetan muncul tatkala Iran menolak membuka pintu yang lebar bagi inspeksi IAEA. Konsekuensinya, negeri mullah itu harus menjawab: mengapa menolak jika program nuklirnya semata-mata demi kemaslahatan? Di sini-lah kedua jiran jauh terpaksa ”bersimpang jalan” di hadapan Dewan Keamanan PBB.

Cina dan Rusia, yang selama ini memiliki hubungan rapat dengan Iran, juga pada akhirnya mengambil sikap mendukung resolusi. Bisa diduga ini akibat sikap Presiden Ahmadinejad yang berulang kali menegaskan program pengayaan nuklir Iran untuk tujuan damai, tapi pada saat yang sama menghalangi badan dunia untuk melakukan inspeksi. Inilah problem utama yang menimbulkan syak dunia.

Indonesia sudah cukup berusaha menempuh jalan lain. Sebelum akhirnya menyokong resolusi yang diributkan DPR, Indonesia mengajukan tiga amendemen plus satu usul yang semuanya bermuara solusi damai bagi Iran. Di antaranya memberi kesempatan lagi kepada Iran untuk bernegosiasi dengan PBB. Usul ini diterima Dewan Keamanan.

Tapi posisi Indonesia sebagai sahabat Iran terjepit. Negeri itu sudah dua kali tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB tentang nuklir Iran. Negara di Timur Tengah itu juga tetap bersikap keras, bahkan konfrontatif terha-dap Badan Tenaga Atom Internasional yang akan mengadakan inspeksi. Mendukung resolusi akhirnya tinggal satu pilihan tersisa bagi Indonesia.

Usaha-usaha menegakkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif itulah yang perlu dijelaskan Presiden SBY nanti di Senayan. Tanpa harus memoles fakta, pekerjaan rumah Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bisa disampaikan. Tak perlu waswas atau merasa turun gengsi dengan menjawab hak interpelasi.

Sebagai bagian dari komunikasi politik, penjelasan da-pat pula disampaikan kepada kekuatan politik lain, kelompok mana saja yang memandang keputusan Indonesia dari kacamata yang berbeda. Pemerintah Indonesia perlu menjawab tudingan bahwa RI menganut sikap bercabang dalam memperlakukan Iran: berbaik-baik di depan, menusuk dari belakang.