Keinginan Jokowi Mendamaikan Rusia dan Ukraina di G20 Tidak Logis

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Presiden Jokowi seharusnya tak menunggu hingga November jika betul ingin mendamaikan Rusia dan Ukraina.
G20 bukanlah forum yang mengikat seperti ASEAN ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konferensinya tak membahas masalah geopolitik.
Memutuskan netral ketika suatu kejahatan sedang terjadi merupakan sikap permisif.

KEINGINAN Presiden Joko Widodo mendamaikan Rusia dan Ukraina di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November 2022 sebenarnya baik. Perang Rusia-Ukraina tidak hanya membuat kedua negara sengsara, tapi juga membuat dunia ripuh. Konflik tersebut harus segera diakhiri sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih besar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Karena itu, Presiden Jokowi seharusnya tak menunggu hingga November jika betul ingin mendamaikan kedua negara. Perang yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan sedang berlangsung di Ukraina. Bermaksud menjadi juru damai dengan mempertemukan kedua negara pecahan Uni Soviet itu dalam satu forum yang diselenggarakan enam bulan lagi sungguh tidak logis. Saat itu Ukraina bisa jadi sudah luluh lantak.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lagi pula G20 bukanlah forum yang mengikat seperti ASEAN ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konferensinya tak membahas masalah geopolitik. Kelompok 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan satu organisasi Uni Eropa itu merupakan forum ekonomi yang keputusannya tak mengikat, kecuali dilanjutkan dengan perjanjian internasional yang terpisah. Sulit mengharapkan konferensi ini menjadi ajang perdamaian Rusia-Ukraina.

Bahkan tujuan utama pertemuan, antara lain mencari formula bersama untuk bangkit dari pandemi Covid-19, malah bisa tak tercapai. Keputusan Presiden Jokowi mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin berpotensi mengacaukan konferensi. Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Inggris sudah menyiratkan tak akan datang jika Rusia hadir. Ancaman ini tidak main-main. Tiga dari empat negara tersebut sudah memulainya dengan walk out saat delegasi Rusia berbicara di forum keuangan G20 di Washington, DC, pada April lalu.

Di luar itu, undangan buat Putin semestinya didahului dengan pernyataan tegas Indonesia mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Perang yang terjadi sejak 24 Februari lalu itu telah menyebabkan ribuan warga sipil tewas dan jutaan lainnya mengungsi. Kerusakan bangunan akibat bombardir artileri Rusia di sejumlah kota sukar dihitung.

Liputan majalah ini di Ukraina pada April lalu mendapati sejumlah kuburan massal di Kota Bucha, pinggiran Kyiv. Mayat-mayat bergelimpangan di tepi jalan, bahkan ada yang dalam keadaan terikat. Dari kuburan yang digali ditemukan jenazah dengan luka tembak di kepala dan badan. Seorang warga Bucha mengaku menyaksikan tentara Rusia menembaki penduduk. Tentara Rusia juga diduga menyekap warga, menjarah harta, dan memerkosa. PBB sedang menyelidiki dugaan kejahatan kemanusiaan tersebut.

Agresi militer Rusia adalah tindakan keji yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Memutuskan netral ketika suatu kejahatan sedang terjadi merupakan sikap permisif. Maka mengundang Putin ke konferensi G20 ketika Rusia sedang membumihanguskan Ukraina sulit diterima.

Sungguh disesalkan Indonesia tak pernah mengutuk invasi Rusia. Padahal konstitusi kita menolak dengan tegas penjajahan di muka bumi. Main aman karena alasan investasi ataupun demi menjaga hubungan dagang bisa membuat Indonesia kehilangan rasa hormat di mata internasional.