Visi Poros Maritim Dunia yang Telantar

Namun realita berbicara hal yang berbeda. Seiring dengan berjalannya waktu, visi itu tampak makin telantar dan belum terwujud sepenuhnya. Kelanjutannya pun tak jelas, seolah-olah tenggelam ke palung laut terdalam.

Visi yang Karam

Realisasi visi poros maritim dunia menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur. Proyek-proyek pelabuhan dan konektivitas laut yang mendukung poros maritim dunia sering kali terhambat masalah birokrasi, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kendala pembiayaan. Kendala-kendala ini menjadi salah satu penghambat kemampuan Indonesia merealisasi potensi ekonomi yang seharusnya dihasilkan visi ini.

Aspek keamanan maritim dan pengelolaan sumber daya juga menjadi isu krusial. Meskipun ada upaya untuk memperkuat angkatan laut dan keamanan perairan, masih banyak tantangan dalam mengatasi isu-isu seperti pencurian ikan, penyelundupan, serta konflik di perairan. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif di laut sering kali menjadi masalah, mempengaruhi kestabilan dan keberlanjutan konsep poros maritim dunia.

Begitu pula jika dilihat dari perspektif internasional, implementasi visi ini sulit menarik minat dan dukungan dari negara-negara mitra. Dalam konteks geopolitik yang dinamis, banyak negara memiliki kepentingan yang bertentangan dan prioritas strategis yang berbeda. Indonesia perlu lebih aktif menjalin kerja sama yang saling menguntungkan untuk mengoptimalkan potensi visinya.

Pada akhir masa jabatannya, Jokowi makin jarang menyebutkan soal visi maritim dan malah lebih berambisi serta memberikan fokus yang besar pada pembangunan infrastruktur darat. Hal ini memperlihatkan visi poros maritim dunia telah terabaikan dan hanya menjadi retorika politik.

Untuk mewujudkan janji besar dan visi mulia ini, memang perlu komitmen teguh dan konsistensi dari semua pemangku kepentingan. Agar visi poros maritim dunia tak menjadi sekadar retorika tanpa aksi nyata, perlu adanya pembenahan menyeluruh dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Jika pemerintahan berikutnya serius ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, ada beberapa langkah perlu dilakukan. Salah satunya membentuk badan atau lembaga khusus yang bertanggung jawab mengkoordinasikan semua inisiatif maritim secara terpusat. 

Hal ini diperlukan untuk memastikan koordinasi yang efektif, pengelolaan sumber daya yang efisien, perencanaan dan implementasi yang terpadu, serta pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Dengan demikian, semua program maritim dapat berjalan secara sinergis serta mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih efisien dan terarah.

Langkah berikutnya adalah mendukung riset dan inovasi di sektor maritim. Dukungan ini diperlukan untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional, mengurangi dampak lingkungan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya laut sehingga sektor maritim dapat beradaptasi dengan tantangan global, juga memenuhi tuntutan ekonomi dan lingkungan yang makin kompleks.

Secara keseluruhan, poros maritim dunia merupakan visi yang berpotensi mengubah lanskap maritim global dan regional. Namun, untuk mencapai puncak ambisinya, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang ada. Tanpa langkah-langkah yang konkret dan terkoordinasi, visi ini akan terus menjadi mimpi besar yang tak akan terwujud sepenuhnya.