Bahasa dan Nama Rupabumi

Interpretasi atas keduanya, sejatinya, cukup jelas. Pasal tersebut mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Bisa kita lihat, setidak-tidaknya, berdasarkan dua hal. Pertama, posisinya berada di urutan pertama (mendahului bahasa daerah dan asing). Kedua, kelugasan redaksi kalimat: menggunakan bahasa Indonesia. Itu berbeda dengan prinsip pada huruf b yang mengandung anak kalimat tentang nilai-nilai khusus. Kedua prinsip itu seiring-sejalan dengan butir-butir Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Republik Indonesia. Dengan memenuhi ketentuan nilai-nilai khusus atas unsur rupabumi, keduanya bersifat substitutif.

Yang tidak “ditoleransi” oleh Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2021 adalah, misalnya, kasus keminggris pada San Diego Hills, nama kompleks permakaman, dan Hippocrates Houses, nama perumahan saya tinggal. Mau ditelusuri dari sisi mana pun, keduanya sama sekali tidak mencerminkan nilai khusus tadi.

Interpretasi nilai-nilai khusus dalam huruf b tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan pula dengan kelekatan toponimik (toponymic attachment) yang dialami masyarakat setempat (lihat Kostanski, 2009; 2016). Dalam konteks bahasa asing, misalnya, di Makassar ada Fort Rotterdam, benteng peninggalan Belanda yang namanya kebelanda-belandaan. Di satu sisi, nama semacam itu sah di hadapan konstitusi karena nilai sejarah yang dikandungnya. Di lain sisi, masyarakat setempat, sebagai pemilik local genius, menerima pula pelembagaan nama itu sebagai representasi memori kolektifnya. Artinya, mereka memaknai nilai sejarah nama itu dalam asosiasi positif, sehingga nama itu benar-benar hidup sebagai suatu identitas.

Sebuah kota di pedalaman Sumatera pada zaman Belanda dinamai Fort de Kock—diambil dari nama benteng yang didirikan Belanda pada 1825. Walakin, tampaknya, masyarakat setempat tidak menyimpan memori kolektif yang membentuk kelekatan toponimik positif terhadap nama itu. Setelah Belanda angkat kaki, masyarakat mengembalikan nama kota itu ke nama semula sebelum Belanda memasuki wilayah tersebut, yaitu Bukittinggi. Kasus ini serupa dengan pengubahan nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui Pasal 3 PP Nomor 51 Tahun 1971, pemerintah mengganti nama Kota Madya Makassar menjadi Ujungpandang. Selain mempertimbangkan heterogenitas masyarakat yang menempati wilayah itu (makassar dianggap hanya merepresentasikan satu etnis, tapi justru di sini masalahnya), pengubahan nama tersebut merupakan konsekuensi politis atas kesepakatan antar-pejabat daerah yang wilayah pemerintahannya bersisian. Dalam perkembangannya, pengubahan itu memicu kecaman dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk akademikus, sejarawan, dan budayawan. Nama Makassar secara resmi kembali digunakan setelah pemerintah meneken PP Nomor 86 Tahun 1999. Dalam peraturan itu, pernyataan “keinginan masyarakat Ujung Pandang untuk mengubah nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar” merefleksikan determinasi kelekatan toponimik dalam penamaan rupabumi.

Dalam konteks bahasa daerah pun begitu. Tentang ini, saya punya contoh menarik. Di wilayah geobudaya Minangkabau, nama sejumlah unsur rupabumi mengalami pengindonesiaan, misalnya Balaijaring, Ikurkoto, dan Padanglawas. Padahal dalam komunikasi sehari-hari masyarakat setempat tidak pernah mengartikulasikan demikian. Pengindonesiaan itu justru mencerabut nilai budaya nama yang bersangkutan. Mereka mengartikulasikan Balaijariang, Ikuakoto, dan Padanglaweh. Antara jariang, jaring, laweh, dan lawas sama sekali berbeda. Lantas apa makna ikur—sementara ikua bagi masyarakat setempat bermakna “ekor”? Memakai perspektif bahasa Indonesia pun, ikur nirmakna.

Meminjam terminologi Anderson (1983), Indonesia adalah imagined communities, entitas yang sengaja dikonstruksi untuk menyatukan beragam kebudayaan yang tersebar di wilayahnya. Pola pikir, gagasan, dan produk kebudayaan masyarakat lokal mengimplikasikan nilai-nilai lokalitas, termasuk dalam kaitannya dengan nama rupabumi. Dengan demikian, sebaik-baiknya nama yang dibakukan untuk sebuah tempat adalah nama yang benar-benar hidup bersama masyarakatnya, bukan nama yang berjarak dari mereka, apalagi nama yang dipaksakan pengindonesiaannya. Dalam hal ini, Badan Informasi Geospasial selaku otoritas berwenang mesti terus menggandeng linguis, sejarawan, dan budayawan dalam upaya pembakuan nama rupabumi.

*) ALUMNUS ILMU LINGUISTIK UNIVERSITAS INDONESIA