Denyut Sekarat Jiwa KPK

Tak bisa dimungkiri, kinerja KPK sendiri memang merosot di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, yang menjabat Ketua KPK sejak 20 Desember 2019. Ini tampak dari sejumlah indikator: penurunan jumlah operasi tangkap tangan (OTT), turunnya jumlah penyelidikan dan penyidikan kasus, penurunan kualitas kepemimpinan, serta memburuknya komunikasi politik KPK kepada publik.

Sejak Firli memimpin KPK, hanya ada tujuh OTT pada 2020. Pada 2016-2019, jumlah OTT berkisar 18-30 per tahun. Dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, saat ini sebagian besar kasus adalah warisan dari KPK kepemimpinan Agus Rahardjo sebelum 2020. Pertambahan jumlah kasus baru melambat secara drastis.

Dari segi penanganan kasus-kasus besar, KPK terlihat pasif membidik megaskandal badan usaha milik negara (misalnya Jiwasraya dan Asabri) serta kasus yang melibatkan konglomerat (misalnya Joko Tjandra). Bahkan KPK mulai terlihat absen membidik penyalahgunaan kekuasaan dan praktik-praktik korup di bidang pertambangan, sumber daya alam, dan kehutanan. KPK juga menjauh dari upaya penegakan hukum di kepolisian dan kejaksaan. Bisa dibilang saat ini strategi dan peta jalan penanganan korupsi oleh KPK tak lagi jelas arahnya. 

Faktor lain yang tidak bisa kita anggap sepele adalah berubahnya postur dan wajah pegawai yang bekerja untuk KPK. Penataan ulang KPK yang disertai kewajiban mengalihkan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara menjadi faktor krusial melemahnya KPK. Ketika semua pegawainya sudah menjadi aparatur sipil negara, makin besar ancaman atas independensi personel KPK melalui kuasa eksekutif dalam penempatan, promosi, dan mutasi para pegawai lembaga itu.

Staf KPK tampak tak nyaman dengan status dan situasi ini. Sejak Firli menjadi ketua, pada Januari-November 2020 saja, sudah ada lebih dari 38 pegawai KPK yang mundur.  

Perlawanan dalam Kungkungan Politik

Posisi setiap menteri di kabinet Jokowi mencerminkan kesepakatan politik Jokowi dengan partai pendukungnya. PDIP dan Partai Gerakan Indonesia Raya termasuk di antaranya. Karena itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Edhy Prabowo dan Wakil Bendahara Umum PDIP Juliari Batubara mendapat kursi menteri.

Keduanya kemudian menyalahgunakan kekuasaan politik. Edhy mengumpulkan dana informal politik dengan memperkenalkan sistem kuota ekspor benur lobster. Sedangkan Juliari menggelembungkan nilai kontrak pengadaan bantuan sosial, lalu mengutil paket bansos untuk masyarakat miskin yang menghadapi kesulitan di masa pandemi Covid-19. Yang menarik, meski semua anggota koalisi Jokowi pada dasarnya kawan seiring dalam kabinet, bukan berarti mereka tidak berseteru. Semua partai politik pada dasarnya bersaing dalam realitas politik menuju Pemilihan Umum 2024.  Selain itu, friksi dan perselisihan internal partai kian kerap terjadi.

Di Gerindra, misalnya, terjadi “friksi ideologis” antara kubu yang mau oposisi terhadap pemerintah Jokowi dan kubu yang menghendaki Gerindra masuk koalisi. Mereka yang konsisten memilih beroposisi bisa ditandai dari dukungan kepada tokoh ulama kontroversial, Rizieq Syihab. Akibat konflik internal ini, beberapa tokoh terpental dari kepengurusan Gerindra. 

Konflik serupa terjadi di lingkup internal PDIP. Perseteruan di dalam kubu Banteng diduga terkait dengan penempatan dan pengisian posisi-posisi kunci di sejumlah lembaga pemerintah, termasuk kursi Kepala Kepolisian RI. 

Semua konflik elite inilah yang membuka kesempatan terjadinya pengungkapan sejumlah kasus korupsi seperti yang kita lihat belakangan ini. Cukup didukung satu atau dua Komisioner KPK dan memperoleh restu Dewan Pengawas, tim penyidik KPK bisa membongkar kasus dugaan korupsi Edhy Prabowo di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kasus Juliari Batubara di Kementerian Sosial. 

Namun gebrakan-gebrakan KPK ini bisa dipastikan tak akan bernapas panjang. Sesaat setelah penyidikan dimulai dan penangkapan diumumkan, berbagai upaya penyempitan lingkup skandal korupsi yang tengah disidik berlangsung dengan cepat. Arah penanganan kasus mulai kabur, seiring dengan langkah-langkah administrasi di tubuh KPK untuk membatasi penanganan perkara di level tertentu saja. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seusai penangkapan Edhy Prabowo. Ketika itu, Luhut seolah-olah menyuarakan ancaman terselubung bagi para penyidik KPK agar memakai rem dan tak memperluas proses penyidikan lagi. 

Dalam kasus Edhy dan Juliari, terlihat adanya intervensi dan pembelokan fungsi-fungsi pemanggilan serta interogasi KPK yang bertujuan memutus kasus ke para pelaku kunci. Misalnya, dalam kasus kuota ekspor benur lobster, beberapa nama (seperti Prabowo Subianto, Antam Novambar, dan Fahri Hamzah) yang disebutkan sejumlah media mendapatkan manfaat dari kasus ini terlihat masih dikecualikan dari pemeriksaan lebih lanjut. 

Kasus korupsi bantuan sosial setali tiga uang. Hilangnya nama anggota parlemen dari PDIP, Ihsan Yunus, dalam surat dakwaan memperlihatkan kejanggalan proses penegakan hukum. Padahal, dalam gelar perkara KPK, Ihsan jelas mengirim operator untuk menerima dana korupsi tersebut. Hilangnya nama Ihsan dapat memutus rantai perkara ke Ketua Komisi Hukum DPR Herman Hery. Belum lagi jika ditarik ke sebutan “Madam” yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam kasus tersebut. 

Kesimpulan

Kerja keras KPK mengekspos beberapa perkara besar belakangan ini tidaklah murni kerja kolektif KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Keberhasilan itu merupakan resultan dari beberapa faktor. Salah satu faktor yang penting adalah masih adanya pegawai independen yang mau bekerja dengan semangat pemberantasan korupsi, meski jumlahnya dikhawatirkan terus menyusut seiring dengan kewajiban alih status menjadi aparatur sipil negara.  

Sebagaimana pepatah “nasi sudah menjadi bubur”, KPK bisa jadi saat ini sudah menjadi lembaga yang rusak permanen. Pelemahan lembaga ini berbuah kinerja yang ala kadarnya. Dalam kontestasi elite di Indonesia, tumpulnya taring KPK berarti makin sulitnya pembongkaran praktik korupsi dan penegakan hukum jika menyentuh pembesar politik dan bisnis penguasa. Dengan KPK yang “compang-camping”, sulit membayangkan pemberantasan korupsi akan terlaksana dengan baik.

KPK memang masih berdenyut. Tapi itu hanya penanda bahwa dia masih hidup meski tengah sekarat. Membiarkan lembaga itu terus melemah pasti berakibat pada makin mandeknya pemberantasan korupsi. Cepat atau lambat, Presiden Jokowi harus menanggung risiko politik yang besar akibat kebijakannya merevisi Undang-Undang KPK lama. Risiko yang bukan tak mungkin bakal menodai kredibilitas dan warisan politiknya.