Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
DICABUTNYA pelarangan ojek dan taksi online setelah ramai diprotes, sampai Presiden Joko Widodo turun tangan, menunjukkan regulasi itu dibuat tanpa pertimbangan matang. Selain berpikir terlampau kaku dalam menerapkan aturan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkesan tak menghiraukan kebutuhan masyarakat yang kurang mendapat layanan transportasi publik secara memadai.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
