Lockdown dan Urgensi Peraturan Pemerintah

Kata “karantina” diambil dari bahasa Italia, “quaranta giorni”, yang berarti 40 hari. Istilah ini pertama kali muncul pada abad ke-14 ketika wabah bubonik mengganas dan menelan korban hampir sepertiga hingga dua pertiga penduduk Eropa. Untuk mencegah penyebaran penyakit itu, sistem karantina digunakan. Mekanismenya, kapal-kapal yang datang dari wilayah lain dilarang langsung bersandar menurunkan penumpang. Mereka wajib menunggu selama 40 hari di suatu pulau tertentu untuk memastikan penumpang atau awaknya tidak tertular penyakit. Selama masa karantina, kapal-kapal tersebut wajib mengibarkan sanitaria bandiera atau bendera kesehatan berwarna kuning.

Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan menggariskan bahwa pemerintah pusat dapat menetapkan karantina wilayah. Untuk melakukannya, harus ada konfirmasi laboratorium bahwa sudah terjadi penyebaran penyakit di masyarakat di wilayah tersebut. Perlu ditegaskan bahwa selama masa karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat lewat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Namun, secara teknis, karantina wilayah akan sulit dilaksanakan karena sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan undang-undang. Maka, opsi lockdown atau karantina wilayah kemungkinan kecil dipilih guna menangani wabah Covid-19. Peraturan pemerintah itu merupakan peraturan delegasi dari undang-undang yang perlu waktu tidak sebentar dalam pembentukannya. Belum lagi jika peraturan pemerintah tersebut memerintahkan pembentukan peraturan presiden atau peraturan menteri untuk melaksanakannya.

Selain itu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dianggap menjadi opsi. Namun, pertanyaannya, seberapa besar urgensi perpu? Perpu merupakan kewenangan spesial presiden dan merupakan barang mahal yang perlu pertimbangan matang dalam menggunakannya. Menurut konstitusi, dalam kegentingan yang memaksa, presiden berhak menerbitkannya. Lantas apakah penyebaran wabah Covid-19 merupakan kondisi kegentingan yang memaksa sehingga penanganannya harus melalui perpu?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menafsirkan kondisi kegentingan yang memaksa sebagai (a) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (b) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tapi tidak memadai, dan (c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Jika merujuk pada penafsiran tersebut, sesungguhnya perpu tidak diperlukan karena tidak terjadi kekosongan hukum. Instrumen hukum mengenai penanganan wabah Covid-19 sesungguhnya sudah ada, seperti Undang-Undang Wabah Penyakit dan Menular, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Tanggung jawab penuh kini ada pada negara untuk melindungi masyarakatnya, sebagaimana Cicero pernah mengatakan: “Salus populi suprema lex esto”, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah adalah memaksimalkan peraturan perundang-undangan untuk menangani wabah ini. Adapun masyarakat harus percaya penuh kepada pemerintah agar ada sinergi dan solidaritas yang terbangun.