Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Kepala daerah bukanlah bawahan hasil penunjukannya, tapi dipilih oleh rakyat.
Retret yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto itu contoh nyata pemborosan.
Argumentasi bahwa retret ini memiliki landasan hukum juga keliru.
LANGKAH pemerintah mewajibkan kegiatan retret bagi semua kepala daerah baru merupakan upaya mendorong sentralisasi kebijakan pemerintahan. Selain menabrak prinsip dasar dari asas pemilihan kepala daerah langsung, kegiatan yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto itu contoh nyata pemborosan di tengah seretnya anggaran negara.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
