Non pungli itu

TAMBAH hari akan tambah jelas mana pungli, mana setengah pungli, mana pungli (pungutan jinak), nana behas pungli. Akan lebih jelas mana pungutan berlandaskan gotong royong murni, mana pungutan berkedok gotong royong dan musyawarah. Opstib telah menjebak pelaku pungli di jembatan timbangan, di kantor imigrasi, di terminal bis. Di kantor imigrasi Jakarta surat kabar memuatnya lengkap dengan foto wanita yang membayar Rp 4.500 di atas tarip resmi untuk paspor di terminal bis, dimuat foto seorang ibu yang serta merta mendapat cuti hamil. Kasus-kasus akan susul menyusul dari propinsi ke propinsi. Suasana baru ini menyegarkan. Juga menyegarkan bahwa surat berkelakuan baik dan surat jalan akan dihilangkan, lenyap dari peredaran. Bijasana sekali. Tokh pemerintah tidak pernah mengeluarkan Surat Berkelakuan Buruk. Orang yang memerlukan akhirnya mendapat melalui pengorbanan waktu, uang dan membungkuk-bungkuk. Surat jalan juga demikian. Malah tanpa masalah pungli, surat-surat demikian seyogyanya tidak diperlukan. Perihal surat berkelakuan baik, apakah kita mempunyai asumsi dasar bahwa manusia Indonesia itu pada hakekatnya buruk dan jahat, sehingga tiap kali perlu dibuktikan dengan stempel bahwa dia itu baik? Sebagai warga negara, seyogyanya orang mempunyai hak yang penuh untuk bepergian dari satu propinsi ke propinsi lainnya. Mengapa diperlukan belas kasihan pejabat untuk bepergian? Partisipasi pejabat terlalu besar. Dengan tidak disadari, dalam praktek berlangsung diskriminasi. Slamet, umur 16 tahun, pekerjaan buruh tani di desa Sumber Rejo, mengurus keberangkatannya ke Banjarmasin. Maksudnya di sana menjadi pembantu rumah tangga. Ongkos perjalanan sudah ada. Tetapi mengurus surat pindah, surat jalan dan surat berkelakuan baik, setengah mati. Banyaknya makan waktu di luar dugaan. Dia mcrunduk-runduk menglladap Pak Dukuh, membungkuk-ungkuk di Kantor Kelurahan, di Kantor Kecamatan, di Kantor Koramil, di Kantor Polisi. Ongkos psikhis yang perlu dibayar Slamet besar sekali. Ada kalanya dia takut. Ada kalanya menunggu dan menunggu. Untung dia sudah belajar sabar, walaupun habis pula ratusan rupiah untuk sumbangan administrasi dan pcngisi perut sekedarnya. Apa boleh buat. Waktu dia membeli karcis kapal di Surabaya, surat jalan itu memang diperlukan. Berbeda dengan elite. Drs. Rajab, seorang dosen di Surabaya, pergi ke Banjannasin memberi ceramah. Untuk membeli tiket Garuda, Surat jalan tidak diperluhan. Tidak perlu menghadap Pak RT, Pak Camat dan ke Kantor Polisi. Untuk hotel, surat ijin mengendara sudah cukup sebagai pengenal. Pada bulan Agustus 1977, ketika pungli tiap hari muncul di koran, Sutarso mengurus paspor. Diperlukan surat berkelakuan baik dan surat jalan dari Kelurahan, ditanda-tangani oleh kalangan Kecamatan, Korarnil dan Komsek. Tapi punya ekstra, sifatnya non-pungli: perlu diisi keanggotaan parpol. aka terjadi tanya jawab. - Pak, saya tidak anggota parpol. - Baik, tapi ini harus diisi. Pemilihan umum yang lalu, pilih apa? - Wah, itu kan rahasia Pak. - Betul, tapi harus dicantumkan di sini. - Tapi kan jelas Pak, saya kan anak pegawai. - Ya, tapi perlu dicantumkan. Akhirnya Sutarso sadar betul bahwa dialog tidak berguna. Ruginya saja yang ada. - Saya memilih X. - Betul memilih X? - Betul Pak. Urusan Sutarso selesai pada tahap ini. Nanti mengurus fiskal. Dia tidak habis pikir. Tiga bulan yang lalu dia mencoblos secara bebas dan rahasia di pedukuhan. Sekarang, -ntuk keperluan paspor, yang dipilihnya harus diterangkan. Rahasia rupanya hanya untuk sementara. Pikir Sutarso: mudahmudahan lain kali surat jalan tidak diperlukan lagi. Mudah-mudahan apa yang dicoblos tidak diperiksa lagi. Ini tidak kalah parah dari pungli.