Pejabat abdi masyarakat

PEJABAT adalah abdi masyarakat, lebih-lebih apabila ia pejabat pemerintah. Itulah kira-kira kalimat yang sering terdengar di berbagai kesempatan dan oleh pejabat itu sendiri. Kalimat ini selintas terdengar manis, enteng dan akurat dalam pengertian yang idealistik. Akan tetapi sebenarnya mengandung konotasi konsekwensial yang tidak tanggung-tanggung. Kata Abdi dengan lambat tak dapat dipisahkan konotasinya. Mengabdi kepada masyarakat berarti sama dengan menghamba atau bekerja atau bertugas sebagai hamba masyarakat. Seorang pejabat yang merasa menjadi hamba masyarakat tidak bisa terlepas dari fungsi hamba itu. Karenanya kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang hidup itu wajib didahulukan. Memang harus disadari bahwa kata masyarakat dapat menjadi kabur (confuse) pengertiannya apabila dihubungkan dengan tindakan konkrit sehari-hari. Selain kalau dalam arti yang idealistik seperti tersebut di atas. Padahal kenyataan sehari-hari, inilah yang sangat penting dan harus diperhatikan. Sebagai contoh, seorang individu yang tentunya anggota dari masyarakatnya ingin menghadap seorang pejabat pemerintah), maka pejabat itu wajib nenerima individu tersebut dan melayaninya dalam aturan tertentu yang terbatas. Terbatas dalam artian yang seuai dengan dasar kehidupan sosial dan bernegara. Individu yang menghadap dengan nembawa kepentingannya itu haruslah dilayani demikian, karena ia adalah representasi yang tepat dari masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan yang baik terhadap individu berarti pengejawantahan dari pelayanan terhadap masyarakat dalam pengertian yang idealistik itu. Kalau hal ini tercipta dan tanpa membedakan pula latar-belakang dari iniividu-individu itu, berarti tercapai dan teriptalah pula kenyataan sebenarnya dari pernyataan para pejabat di atas. Namun apa yang telah terjadi? Seseorang individu yang menghadap seorang pejabat harus mendaftar, menandatangani dan menunggu berlama-lama. Lalu kalau di samping individu tersebut terdapat individu-individu lain yang datang dari "klas lebih tinggi", maka individu "klas rendah" itu harus duduk atau berdiri seperti batang pisang, kendati individu "klas rendah" itu sudah datang duluan dan telah mendaftar pertama kali. Sebagai individu yang berotak seperti juga individu-individu lain yang berotak dan berbudi itu, dengan sendirinya tahu bahwa ia berada dalam kelompok "klas kambing". Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah: Cuma sedikitkah individu-individu "klas kambing", maka mereka diabaikan? Terlalu representatipkah individu-individu "klas balkon", maka mereka lebih dipentingkan? Pejabat adalah abdi masyarakat. Masyarakat dari individu-individu "klas" manakah? Saya kira terlalu berat pernyataan ("pejabat adalah abdi masyarakat") dilontarkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sekarang ini. Bukankah masyarakat kita sudah bertambah maju dalam berpikir, dan tak kalah penting, peka dalam perasaan? SOFI MUHAMMAD BUSTAMI Jl. Balai 40, Pangkalpinang.