Dampak Pengayaan Bahasa Indonesia

PENAMBAHAN kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apalagi secara masif, perlu disoroti. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menargetkan KBBI pada akhir 2024 akan memiliki 200 ribu lema dari 120 ribu lema sekarang. Ini tampaknya akan membuat Badan Bahasa harus bekerja keras. Pengembangan bahasa juga berarti pengembangan kebudayaan, yang berujung pada pembangunan masyarakat. Bahasa Indonesia, yang berfungsi sebagai bahasa nasional, menjadikannya berfungsi juga sebagai media perencanaan dan pembangunan nasional, media perantara ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus media sosialisasi.

Tambahan itu akan diambil dari dua sumber utama, yakni istilah bidang ilmu dan bahasa daerah. Sementara istilah bidang ilmu terbilang lebih “stabil” lantaran makna tiap lema jarang mengalami perubahan atau pergeseran, tidak untuk kosakata bahasa lokal, yang maknanya bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Pengayaan dari bahasa daerah ditempuh dengan penugasan tiap balai dan kantor bahasa di tiap provinsi untuk mengusulkan minimal seribu kosakata bahasa daerah kepada redaksi KBBI.

Kerja ini akan menghadapi sejumlah masalah kebahasaan. KBBI, yang menjadi rujukan dan acuan penggunaan bahasa nasional, akan menjadi “gemuk” dalam waktu relatif singkat tanpa perlu waktu pembuktian kelayakan sebuah lema; apakah penting, dapat bertahan lama, populer di telinga dan bibir masyarakat, serta maknanya tidak mengalami pergeseran. Proses yang terkesan terburu-buru ini jelas akan berbeda dengan proses alami yang memakan waktu, meskipun waktu jelas bukan variabel utama penentuan kelayakan penambahan lema baru.

Bahasa Indonesia menempati posisi sebagai, dalam istilah Charles A. Ferguson (1959), dialek tinggi atas sekian bahasa lokal, yang menempati posisi sebagai dialek rendah. Dalam situasi diglosia, ketika dua bahasa atau lebih digunakan oleh satu komunitas bahasa, yang “baik”, setiap bahasa memiliki ranah pemakaiannya masing-masing. Misalnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan komunikasi nasional, sementara bahasa daerah menjadi bahasa lokal dengan segala budaya lokalnya.

Kondisi asimetris antara dialek tinggi dan rendah dapat berujung pada kematian bahasa, ketika penutur bahasa hilang karena pergeseran bahasa, yakni kebocoran fungsi bahasa yang melintasi batas etnis yang juga merupakan batas kebahasaan (Jane H. Hill, 1983). Misalnya, bahasa lokal makin ditinggalkan dan tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Kepunahan bahasa bisa dicegah dengan menjaga kestabilan diglosia sehingga tidak ada satu pun bahasa yang bergeser. Bagaimana tiap bahasa tetap hidup adalah pekerjaan rumah yang bergantung pada banyak faktor, seperti politik, demografi, dan ekonomi.