Bagaimana Pratikno Menjadi Operator Politik Jokowi

Kepada Tempo pada Sabtu, 27 Januari 2024, Enny mengatakan tak ada yang bisa mengubah pendiriannya dalam memutus perkara meski dia mengenal Pratikno dan pejabat pemerintah asal UGM. “Tanggung jawab saya kepada Allah,” ujarnya. Guru besar ilmu hukum UGM itu menyatakan syarat usia capres-cawapres merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. 

Sedangkan Pratikno melalui jawaban tertulis pada Jumat, 26 Januari 2024, menyatakan menghormati independensi Mahkamah Konstitusi. Dia menyebutkan tak intens berkomunikasi dengan para hakim konstitusi, termasuk dengan bekas Ketua MK, Anwar Usman. “Kami tak pernah berupaya mempengaruhi putusan,” kata doktor lulusan Flinders University, Australia, itu.

Setelah putusan MK keluar, Pratikno terus bermanuver. Narasumber yang mengetahui pergerakan Pratikno bercerita, guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM itu mengumpulkan sejumlah pakar. Mereka membahas tudingan dinasti politik yang dialamatkan kepada Jokowi alih-alih Prabowo Subianto yang berlaga dalam pemilihan presiden 2024. 

Seorang kolega Pratikno mengatakan mantan anggota Tim Transisi—kelompok yang menyiapkan pemerintahan Jokowi pada 2014—itu berkomunikasi dengan ketua umum Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sebab, sejumlah partai masih punya calon masing-masing. Partai Amanat Nasional, misalnya, menyorongkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo.

Menurut narasumber ini, Pratikno melobi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan agar bersedia menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Penelusuran Tempo kepada sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju menemukan bahwa Pratikno juga menghubungi Prabowo dan memintanya segera mendeklarasikan Gibran setelah MK membacakan putusan tentang umur capres-cawapres.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan keputusan partainya mendukung Gibran merupakan kesepakatan dengan Prabowo dan partai koalisi lain. Menurut dia, Zulkifli berupaya mendorong agar partai penyokong Prabowo solid dalam menentukan calon wakil presiden. “Tak ada lobi dari pihak luar,” ucap Eddy, yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Sebelum polemik putusan Mahkamah Konstitusi mencuat, peran Pratikno lebih dulu muncul dalam gagasan perpanjangan masa jabatan presiden pada 2021-2022. Saat itu muncul ide untuk menambah masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode atau memperpanjangnya maksimal sampai 2027. Jokowi mengklaim tak berminat menjadi presiden tiga periode dan menyebutkan pihak yang menggaungkan gagasan itu berupaya menjerumuskannya.

Walau demikian, tiga narasumber yang mengetahui manuver Istana untuk memperpanjang masa jabatan presiden bercerita, Pratikno ikut berperan mengegolkan ide itu. Seorang pejabat Cokro TV mengaku disambangi dua utusan Istana. Mereka mengaku diminta Pratikno mendiskusikan program tayangan Cokro TV yang mendukung gagasan tiga periode Jokowi.

Peran Pratikno tak surut setelah Prabowo-Gibran maju dalam pemilihan presiden 2024. Tiga politikus pendukung pemerintahan menyebutkan Presiden Jokowi sempat menumpahkan kegalauannya kepada Pratikno soal elektabilitas pasangan nomor urut dua itu. Mendekati hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024, tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran belum menembus 50 persen.

Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyapa jurnalis di jalan Kertanegara, Jakarta, 25 Oktober 2023. Tempo/Magang/Joseph

Orang dekat Pratikno bercerita, menteri asal Bojonegoro, Jawa Timur, itu kemudian mendiskusikan upaya menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hubungan Jokowi dengan Megawati merenggang setelah Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo. Jokowi diyakini mendukung pasangan Prabowo-Gibran ketimbang Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang diusung koalisi PDIP, partai asal Jokowi.

Menurut kolega Megawati, lobi dari Istana ke Teuku Umar—kediaman Megawati di Menteng, Jakarta Pusat—mulai dibangun pada pertengahan Januari 2024. Upaya itu makin intensif setelah Prabowo-Gibran belum pasti memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran dan tren kepuasan terhadap Jokowi menurun karena ia menyarankan Komisi Pemilihan Umum mengubah format debat setelah debat presiden pada 7 Januari 2024. Dalam debat itu, Prabowo mendapat serangan dari Ganjar dan Anies Baswedan.



Berupaya membangun komunikasi, Presiden Jokowi sempat menanyakan peluang Megawati mau menemuinya kepada Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. Kepada Tempo di sela-sela acara ulang tahun partai banteng di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 10 Januari 2024, Olly tak membantah kabar ihwal lobi Jokowi untuk bertemu dengan Megawati. Gubernur Sulawesi Utara itu tersenyum dan mengangguk saat dimintai tanggapan.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah ada rencana pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati. “Sesungguhnya hal itu tak pernah terjadi,” kata Ari.

•••

PRATIKNO tak hanya menjadi operator yang mengegolkan berbagai agenda politik Presiden Joko Widodo. Nama bekas Rektor Universitas Gadjah Mada itu timbul dalam sejumlah peristiwa hukum. Salah satunya dugaan korupsi menara pemancar sinyal atau base transceiver station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kasus korupsi BTS menyeret bekas Menteri Komunikasi, Johnny Gerard Plate, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo. Johnny telah divonis 15 tahun penjara dalam kasus rasuah yang merugikan negara Rp 8,03 triliun itu. Sedangkan Dito—panggilan Menteri Ario Bimo Nandito Ariotedjo—baru sebatas menjadi saksi di Kejaksaan Agung dan persidangan.

Jhonny G Plate mengenakan rompi tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyedian menara BTS 4G, di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, 17 Mei 2023. Tempo/M Taufan Rengganis

Dalam dokumen penegak hukum yang dilihat Tempo, Dito menerangkan pernah bertemu dengan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia atau Moratelindo, Galumbang Menak Simanjuntak, di kantor Pratikno pada 2020. Moratelindo salah satu anggota konsorsium yang menggarap proyek BTS. Adapun Galumbang sudah divonis 6 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam proyek itu.

Kepada penyidik, Dito mengaku bahwa pertemuan di kantor Kementerian Sekretariat Negara di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, itu tak sengaja terjadi. Menurut berkas yang sama, Dito mengaku juga bertemu dengan pegawai Moratelindo, Resi Yuki Bramani, di kantor Pratikno. Di persidangan, Resi mengaku mengirimkan bingkisan ke rumah Dito di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, sebanyak dua kali.

Pertemuan Dito, Galumbang, dengan Resi di kantor Pratikno itu juga muncul dalam dokumen pemeriksaan Resi yang dibaca Tempo. Para terdakwa kasus ini mengaku memberikan Rp 27 miliar untuk Dito. Tujuannya agar pengusutan perkara di Kejaksaan Agung dihentikan.

Mantan pengacara Galumbang, Maqdir Ismail, tak mengingat ada pertemuan yang melibatkan bekas kliennya di kantor Pratikno. Begitu pula penasihat hukum Johnny Plate, Dion Pongkor, tak mengetahui soal perjumpaan para pihak yang terkait dengan kasus BTS di tempat kerja Menteri Sekretaris Negara.

Meski begitu, Dion mengatakan nama Pratikno disebut dalam persidangan kasus BTS ketika staf khusus Johnny Plate, Dedy Permadi, bersaksi. “Saudara Dedy mengaku mengenal Pratikno ketika saya bertanya latar belakang kampusnya dari UGM,” ujar Dion.

Ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 26 Januari 2024, Dito Ariotedjo membantah isi dokumen yang menyebutkan dia pernah bertemu dengan Galumbang di kantor Pratikno. “Tidak ada pertemuan itu,” tutur politikus Partai Golkar tersebut.

Pratikno pun menampik ihwal keterlibatannya dalam korupsi BTS. Ia mengklaim hanya mengetahui kasus itu dari pemberitaan media massa. “Saya dan keluarga tidak ada sangkut paut apa pun dengan kasus BTS,” katanya melalui jawaban tertulis.

Peran Pratikno lainnya terkait dengan undang-undang bermasalah. Salah satunya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang melemahkan lembaga itu menjelang periode pertama pemerintahan Joko Widodo berakhir pada 2019. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mempereteli independensi KPK dalam mengusut kasus korupsi. Misalnya soal penghentian perkara, wewenang penyadapan, dan dibawanya KPK ke rumpun eksekutif.

Tak hanya melemahkan KPK, revisi itu juga menimbulkan gelombang unjuk rasa di segala penjuru. Mengambil tema “Reformasi Dikorupsi”, mahasiswa di berbagai kota menggelar demonstrasi besar-besaran setelah DPR mengesahkan revisi itu pada 17 September 2019. Banyak tokoh dan akademikus juga mengkritik Jokowi akibat revisi tersebut.

Dua kolega Pratikno bercerita, di Istana terjadi tarik-menarik antara kelompok pro dan kontra revisi UU KPK. Keduanya mengaku telah mewanti-wanti Pratikno bahwa revisi itu akan melemahkan lembaga antirasuah. Pratikno disebut tak bisa membendung manuver untuk mengubah substansi perubahan karena partai-partai menghendaki revisi itu.

Khawatir demonstrasi meluas, Presiden Jokowi kemudian berancang-ancang membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk mengoreksi Undang-Undang KPK yang baru. Istana berencana melibatkan para pakar hukum untuk merancang perpu. Tapi beberapa nama akhirnya dicoret karena mereka sering mengkritik pemerintah.

Dua narasumber yang mengetahui pembahasan Perpu KPK menyebutkan kolega Pratikno tetap menghimpun para pakar yang terlempar dari daftar. Mereka diminta tetap membuat rancangan perpu dan membahasnya di Menara Imperium, Jakarta Selatan. Salah satu pakar yang ikut menyusun perpu adalah mantan komisioner KPK, Erry Riyana Hardjapamekas.

Dimintai tanggapan pada Sabtu, 27 Januari 2024, Erry membenarkan bila disebut pernah menyusun draf Perpu KPK bersama para koleganya. Erry dan rekan-rekannya mulai membuat rancangan perpu setelah mendengar langsung pesan dari Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Merdeka pada akhir September 2019. “Silakan disiapkan,” kata Erry mengutip pesan Jokowi.

Tatkala perpu selesai dibuat, menurut kolega Pratikno, para pakar menyerahkan berkasnya kepada Pratikno. Namun Perpu KPK tak pernah ditandatangani Jokowi sampai sekarang. Narasumber ini mendengar bahwa draf itu tak disetujui Jokowi atau tersimpan di meja Menteri Sekretaris Negara.

Adapun Erry mengatakan Perpu KPK tak bisa digolkan karena Presiden Jokowi memang tak ingin mengeluarkan regulasi yang memperbaiki revisi Undang-Undang KPK. “Presiden memang maunya begitu,” ujarnya.

Menanggapi perannya dalam kebijakan Jokowi, Pratikno mengatakan tugas Menteri Sekretaris Negara adalah memberi dukungan teknis dan administrasi kepada kepala negara. Selain itu, dia menyuplai analisis kepada presiden dan wakil presiden untuk mendukung jalannya pemerintahan.

•••

BUKAN sekadar urusan politik, pengaruh Pratikno juga menyangkut pemilihan pejabat negara, seperti menteri, kepala badan, dan petinggi badan usaha milik negara. Pratikno bisa terlibat dalam penentuan pejabat karena ia menjadi anggota tim penilai akhir yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Empat kolega Pratikno di Jakarta dan Yogyakarta bercerita, Pratikno mengisi sejumlah posisi strategis di pemerintahan dengan orang-orang kepercayaannya. Dikenal dengan “Pratikno’s Boys”, sebagian besar dari mereka berasal dari Yogyakarta atau berkarier di Universitas Gadjah Mada. Salah satu orang dekat Pratikno mengatakan bekas Rektor UGM itu menaruh tokoh profesional di posisi tertentu agar jabatan tersebut tak ditempati para politikus.

Seorang pejabat itu adalah Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Seorang koleganya menyebutkan Pratikno dekat dengan Arief sejak alumnus Universitas Atma Jaya Yogyakarta itu menjabat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia—perusahaan negara di sektor pangan.

Kepada Tempo, Arief tak membantah jika disebut sebagai anggota “Pratikno’s Boys”. “Enggak apa-apa, saya itu diundang semua tim, partai, dan tim pemenangan yang ingin tahu kondisi pangan,” tuturnya. Namun Arief memastikan Presiden Jokowi yang memberikan rekomendasi dan memilihnya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional.

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 22 September 2023. BPMI Setpres/Muchlis Jr

Selain itu, Pratikno disebut terlibat dalam merekomendasikan menteri. Orang dekat Pratikno mengatakan Menteri Sekretaris Negara itu pernah menyarankan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memasukkan nama Dito Ariotedjo sebagai calon pengganti Zainudin Amali, yang mengundurkan diri dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Menurut narasumber ini, Airlangga saat itu hanya menyodorkan satu nama kepada Presiden Jokowi. Airlangga disarankan menambah daftar kandidat agar Jokowi punya pilihan. Pratikno kemudian mengusulkan Dito kepada Airlangga.

Dito mengatakan Airlangga yang mengusulkan dirinya sebagai Menteri Pemuda kepada Presiden Jokowi. “Pak Airlangga yang berkontribusi besar,” kata bekas anggota tim ahli Menteri Koordinator Perekonomian itu.

Melalui wawancara tertulis yang dikirimkan pada Jumat, 26 Januari 2024, Pratikno menjelaskan bahwa pejabat negara yang terpilih telah melalui seleksi di tim penilai akhir. Di tim itu, Pratikno menjabat salah satu anggota. Menurut dia, Presiden Joko Widodo yang mengambil keputusan akhir dalam memilih para pejabat setingkat menteri, komisaris, dan anggota direksi perusahaan negara. 

Pratikno mengklaim para pejabat itu dipilih berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Ia membantah jika disebut memiliki pasukan yang berjulukan “Pratikno’s Boys”. “Saya hanya punya Pratikno’s girls karena semua anak saya perempuan,” ujarnya.