Perlu dialog terbuka

Setiap kali izin penyelenggaraan undian SDSB akan diperpanjang, unjuk rasa menuntut dicabutnya izin tersebut selalu muncul. Di antara pengunjuk rasa bahkan ada yang menuntut menteri sosial mundur bila gagal mencabut izin penyelenggaraan SDSB. Ada pula yang melihat ini tugas mendesak bagi Dewan Pengurus Golkar yang baru. Memang masalah SDSB adalah masalah rumit dan kompleks. Perdebatannya berjalan cukup lama. Tampaknya, perdebatan itu akan berakhir dengan status quo. Dengan kata lain, masalah undian SDSB itu mengambang dan belum terselesaikan secara tuntas. Secara objektif, dampak negatif dari SDSB pada daerah-daerah tertentu cukup terasa. Kode ramalan SDSB, misalnya, yang semula dilarang beredar oleh Pemerintah, kini semakin menjamur di kota-kota tertentu. Bahkan, ada beberapa koran yang secara terselubung memuat kode ramalan SDSB itu. Berbagai usulan alternatif pengganti SDSB muncul ke permukaan. Itu, antara lain, datang dari kelompok mahasiswa dan para intelektual. Sayangnya, belum ada tanggapan dari pihak pengambil keputusan. Agaknya, dalam upaya menuntaskan masalah SDSB ini, diperlukan forum dialog terbuka secara resmi antara pejabat pemerintah, para cendekiawan, para rohaniwan, generasi muda, dan sebagainya untuk membahasnya. Dengan demikian, masalah undian SDSB tak berkepanjangan. SETIABUDIJalan Panjalu 2 Kediri 64121 Jawa Timur