Politik Pendidikan dan Masa Depan Indonesia

Dalam hal ini, perhatian pada filsafat pendidikan yang diutarakan oleh para pedagog Nusantara, dari Ki Hadjar Dewantara hingga H.A.R. Tilaar, perlu menjadi diskursus yang selalu dibicarakan di ruang pendidikan. Hal ini di samping isu-isu global aktual lainnya, seperti pemanasan global, perubahan iklim, dan kecerdasan buatan (AI).

Pembuat kebijakan juga perlu memiliki peta jalan jangka panjang yang berkelanjutan. Beberapa waktu lalu, misalnya, muncul dokumen Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035 yang cukup ramai dibicarakan. Namun diskusi mengenai PJP tersebut tidak masif sebagai diskursus pendidikan yang menarik. Ada kekhawatiran PJP akan ditinggalkan ketika terjadi pergantian menteri atau pemerintahan. Agar tidak terjadi demikian, rumusan PJP tersebut harus dirancang secara partisipatif melalui dialog. Pembuatan PJP perlu melibatkan berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat yang selama ini berjuang di ranah pendidikan.

Ketika PJP dirumuskan bersama semua pihak, akan ada rasa memiliki terhadap rumusan yang sudah disusun bersama sehingga ia menjadi agenda penting yang harus dijalankan secara konsekuen oleh siapa pun menterinya. Agar PJP dapat dipraktikkan, pemerintah juga harus membuat peta jalan itu untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Merumuskan kebijakan pendidikan dalam jangka panjang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Selain bersifat visioner dalam melihat tantangan masa depan, PJP tetap perlu memperhatikan konteks historis, sosiokultural, dan geografis masyarakat.

Ada catatan menarik dari Tilaar (2005) dalam buku Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Posmodernisme Studi Kultural. Tilaar memaparkan lima bidang utama yang menjadi Manifesto Pendidikan Nasional (MPN), yaitu hakikat pendidikan, hak memperoleh pendidikan dan hak mendidik, proses pendidikan, ruang pendidikan, serta pedagogik libertarian.

MPN diusulkan Tilaar sebagai peta jalan pendidikan. Menurut dia, upaya mewujudkan tujuan pendidikan memerlukan rambu-rambu yang memudahkan seperti sistem pemosisi global (GPS) yang membantu menemukan arah dalam perjalanan.

Paparan Tilaar tentang MPN masih sangat relevan untuk membantu pembuat kebijakan membangun kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Pendidikan dalam perspektif Tilaar tidak hampa dari ruang politik, sosial, kultural, dan budaya. Misalnya, dalam konteks ruang pendidikan dipaparkan kelindan pendidikan dengan kebudayaan, hak asasi manusia, lingkungan, agama dan moral, kewarganegaraan, serta gender. Dalam konteks pedagogik libertarian, Tilaar memaparkan relasi pendidikan dengan ekonomi, politik, tenaga kerja, dan perdamaian dunia.

Basis utama MPN adalah membangun masyarakat Indonesia yang bersatu berdasarkan falsafah dan ideologi Pancasila. Posisinya juga dikondisikan untuk menghadapi kondisi yang berubah serta disesuaikan dengan inovasi-inovasi terbaru dan perkembangan di era global. Tilaar pun selalu menyebutkan bahwa pendidikan bermakna sebagai pembebasan manusia. Hakikat pendidikan, menurut dia, adalah proses memanusiakan manusia yang menjadikan mereka sadar untuk menjadi manusia merdeka.

Dengan demikian, peta jalan jangka panjang yang berkelanjutan memang perlu menjadi rambu-rambu utama pembangunan kebijakan pendidikan. Namun memang, dalam konteks saat ini, peta jalan tersebut sulit diimplementasikan secara berkelanjutan ketika terjadi perubahan kepemimpinan. Hal ini menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Sebab, ketika ada perubahan kepemimpinan, visi dan misi yang berbeda membuat kebijakan pendidikan yang dibangun berbeda pula.

Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi sistemis terhadap berbagai kebijakan. Saat ini pemerintah sudah meluncurkan 24 episode Merdeka Belajar. Dalam perspektif pemerintah, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi bagian untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kebijakan itu juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dan daya saing. Selain itu, Merdeka Belajar diharapkan mewujudkan siswa yang berkarakter mulia serta memiliki penalaran tingkat tinggi dalam literasi dan numerasi.

Untuk memastikan 24 episode Merdeka Belajar tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, perlu ada pengawasan dan evaluasi sistemis yang tidak hanya berbasis pada data kuantitatif, tapi juga memperhatikan data kualitatif. Misalnya, apakah kebijakan tersebut efektif dilakukan di berbagai wilayah; bagaimana perbedaan implementasi kebijakan antara wilayah desa dan kota atau pesisir dan pegunungan; bagaimana posisi guru, baik dari segi kesejahteraan maupun kapasitas akademik; serta bagaimana kesetaraan akses anak untuk menggapai program-program di semua episode. Bila semuanya dapat dipetakan serta dilihat keunggulan dan kelemahannya, hal tersebut menjadi catatan penting untuk perbaikan kualitas pendidikan.

Hal penting terakhir adalah apa kesepakatan bersama untuk membangun manusia Indonesia melalui ruang pendidikan dalam kerangka Indonesia masa depan dan jangka panjang. Perubahan kebijakan bukanlah sesuatu yang terlarang karena itu merupakan hal yang pasti terjadi. Hal yang paling penting adalah kesadaran para pemimpin bahwa wajah Indonesia di masa depan, salah satunya, sangat bergantung pada bagaimana tata kelola pendidikan dilakukan. Karena itu, politik pendidikan yang berpihak akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan wajah Indonesia masa depan.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak, foto profil, dan CV ringkas.