Perbaikan Tata Kelola Pangan Dimulai dari Bulog

Dengan profil seperti ini, seharusnya Bulog menjadi perusahaan raksasa rantai pasok pangan, terutama beras dan bahan pangan pokok lain, dengan layanan tepercaya dan prima untuk memberikan kesejahteraan masyarakat luas.

Kapasitas ini juga amat mendukung Bulog menjalankan penugasan pelayanan publik dari pemerintah dan melakukan fungsi komersial sekaligus secara bersamaan. Pemisahan atau transformasi menjadi badan otonom langsung di bawah presiden, seperti yang sedang digodok hari-hari ini, boleh jadi bakal menurunkan efisiensi perusahaan. 

Belum lagi perubahan “baju” atau bentuk lembaga itu akan berhadapan dengan kerumitan kesiapan regulasi. Sementara itu, penguatan Bulog sebagai offtaker, seperti digadang-gadang dalam transformasi itu, dihadapkan pada situasi mendesak: panen raya padi dan jagung dalam waktu dekat.

Dihadapkan pada situasi demikian, salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada Bulog. Perusahaan harus didorong mengoptimalkan seluruh aset guna menjalankan tugas pelayanan publik dan bisnis komersial secara serasi, masuk dalam pasar untuk mendinamiskan dan menormalisasi perdagangan skala besar, luas, dan transparan sehingga harga pangan di pasar nasional stabil tanpa operasi/stabilisasi pasar. 

Agar Bulog bisa seperti itu, pemerintah harus mengubah paradigmanya, dari Bulog sebagai pemadam gejolak harga pangan menjadi pembentuk (pelaku) pasar yang stabil. Untuk menjadikan Bulog sebagai pembentuk pasar yang stabil, volume "bisnis" yang dikelola Bulog harus diperbesar dari rata-rata 8 persen menjadi paling sedikit 20 persen—idealnya 30 persen—dari konsumsi beras masyarakat Indonesia (Bantacut dan Ruspayandi, 2024).

Stok pangan seharusnya tidak disimpan di gudang sebagai stok besi (iron stock), yang baru digerakkan ketika dibutuhkan, misalnya untuk operasi pasar dan bantuan bencana. Stok seharusnya ditempatkan di pasar sebagai komoditas yang diperdagangkan setiap hari dengan kendali penuh dari pemerintah dan sewaktu-waktu stok juga bisa ditarik.

Dengan tata kelola seperti ini, stok pangan bukan dianggap sebagai barang mati (dead stock), melainkan menjadi stok dinamis atau lincah (Bantacut, 2024). Dengan volume jual-beli yang besar, stok secara efektif akan menstabilkan harga dan ketersediaan pangan. Tatkala ini terjadi, Bulog akan menjadi penentu, rujukan, dan pemimpin harga pasar pangan. 

Dengan perluasan cakupan bahan pangan, Bulog akan menjadi pembentuk harga pasar pangan. Harga pangan di pasar akan stabil sehingga biaya operasi pasar dapat dialihkan menjadi subsidi harga pangan bagi penduduk miskin (prasejahtera).

Namun, sekali lagi, agar dapat seperti itu, Bulog memerlukan otonomi dan fleksibilitas dalam operasional. Selama ini Bulog bekerja amat kaku karena terikat regulasi bejibun dari hulu hingga hilir. Contohnya, dalam hal pembelian gabah/beras, Bulog diikat dengan harga pembelian pemerintah (HPP).

HPP yang selalu di bawah harga pasar membuat Bulog sulit mendapatkan gabah/beras. Sebaliknya, swasta bisa membeli gabah/beras sesuai dengan kalkulasi untung-rugi korporasi. Dengan cara ini, swasta pun bisa membeli stok sepanjang waktu. Sebaliknya, Bulog tak bisa demikian. Di sisi lain, di bagian hilir ada pengikat berupa regulasi HET. Hal terpenting bagi Bulog adalah adanya rambu dan target kinerja jelas.

Bulog juga memerlukan penguatan keuangan. Sejak 2019, penganggaran Bulog memakai sistem pascabayar. Bulog harus bekerja dulu menggunakan dana bank berbunga komersial dan baru bisa mengklaim setelah penugasan. Dari pengadaan hingga klaim dibayar, bunga beranak pinak. Kian lama klaim dibayar, kian besar beban bunga, kian mahal pula harga pokok penjualan beras Bulog. Ujungnya, beras Bulog kurang kompetitif di pasar. 

Sebagai gantinya, cadangan beras pemerintah sebesar 1,5 juta ton harus dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lewat penyertaan modal negara sebagai modal kerja. Hal ini akan menghilangkan beban bunga bank dan membuat harga pokok beras Bulog turun drastis. Implikasinya, penetrasi beras Bulog di pasar jauh lebih efektif. ●

Redaksi menerima artikel opini dengan ketentuan panjang sekitar 7.500 karakter (termasuk spasi) dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.