Kekacauan dalam Pemerintahan

Kata pepatah “tak ada raja yang menolak sembah”, walau sembah itu mereka rekayasa, mereka galang, mereka organisasikan, dan diketahui publik secara terang benderang seperti dalam laporan utama Tempo edisi 4-10 April 2022 bertajuk “Tim Hore Tiga Periode”. Mereka tidak malu-malu, alias tenang-tenang saja. Mereka mungkin memasang jurus untung-untungan, siapa tahu berhasil, toh kalau gagal tidak jadi masalah. Namanya juga usaha. Soalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat tak akan memecatnya karena tidak ada hukum konstitusi yang mereka langgar.

Mengapa seorang penguasa bisa keranjingan dengan kekuasaannya? Karena mereka hanya memakai rongga kepala (otak), tidak menggunakan rongga dada (hati). Itulah kenapa mereka hendak mengubah konstitusi yang akan diberlakukan untuk diri sendiri, bukan buat penggantinya nanti berbasiskan big data yang tidak terbukti. Aspirasi masyarakat secara luas dari Sabang sampai Merauke tidak pula ada. Hanya secuil masyarakat yang mendukung, itu pun lewat penggalangan atau ditukangi supaya seolah-olah menyampaikan dukungan.

Kebablasan dalam keinginan berkuasa itu terjadi karena mereka tidak memahami konsep budi dan kekuasaan (Soemarsaid Murtono, 1982). Konsep itu diamalkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui titahnya dalam buku Tahta untuk Rakyat (1982). Ia, misalnya, membuat kebijakan tak menggusur tukang becak dan pedagang kaki lima di kota ini.

Raja yang “benar” di tanah Jawa adalah raja yang berbudi luhur. Tak sewenang-wenang tatkala memegang kuasa. Bagi raja seperti ini, tabu merampas harta dan hak-hak rakyat. Bila rakyat mengadu, sesuai dengan hak pepe, mereka akan duduk bersila berhari-hari di alun-alun depan keraton, lalu raja akan memanggil dan mendengarkan suaranya (Djohan, Etika Pemerintahan, 2015). Itu karena raja memakai rongga dada, hati nurani, “eling lan waspodo” kata orang Jawa. “Lamak dek awak, katuju dek urang,” kata urang Minang. Berkuasa memang enak, tapi tidak lalu “tambuah ciek”, gaya makan di restoran Padang.

Di tanah Melayu juga ada ajaran bagi para pemimpin, yakni jangan sekali-kali menzalimi rakyat. Sebab, raja zalim boleh disanggah. Tapi, kalau dia alim, rakyat wajib menaatinya. Tunjuk ajar itu berbunyi “raja alim raja disembah, raja zalim raja disanggah”. Sebab, akibat kezalimannya, akan terjadi kekacauan dalam pemerintahan yang umumnya berujung kehinaan dan kenestapaan sang paduka, antek-anteknya, serta segenap anak, cucu, dan mantunya.

Dengan menggunakan topeng demokrasi, hak-hak berpendapat rakyat tidak boleh dilarang, termasuk para menteri yang di bawah komandonya sendiri, walau itu akan menimbulkan keributan nasional. Tapi pemimpin yang berkuasa di dalam kamusnya hanya ada “the show must go on”. Itulah kenapa para kepala desa dikumpulkan untuk seolah-olah mendukungnya. Demokrasi yang mengantarkannya ke gerbang kekuasaan tanpa segan-segan ditikamnya.

Kalau operator politiknya rada canggih, semestinya mereka mengumpulkan para gubernur lewat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, bupati dengan wadah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, dan wali kota via Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Saya hakulyakin tidak bakal ada kebulatan tekad untuk tiga periode atau menunda pemilu yang sudah disepakati akan digelar 14 Februari 2024. Beraninya cuma kepada kepala desa, yang tentu mudah diiming-imingi, ditransaksikan, dan dibodohi. Dana desa dari pemerintah pusat untuk desa yang memiliki otonomi asli (Rp 1 miliar per desa) hakikinya bukan dari presiden, tapi perintah dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Cara presiden bikin kacau pemerintahan seperti ini tidak boleh terjadi lagi ke depan. Saya merekomendasikan agar dibuat undang-undang kepresidenan yang memperjelas dan merinci tugas dan wewenang, larangan-larangan, kewajiban, dan sanksi-sanksi yang bisa dikenakan bila presiden ber-vivere pericoloso, menyerempet-nyerempet bahaya. Akan lebih afdal lagi bila undang-undang itu bernama undang-undang pemerintahan nasional, yang mengatur lembaga kepresidenan serta kementerian/lembaga sekaligus lembaga Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Model pengaturan ini sudah diterapkan di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur kepala daerah sekaligus dewan perwakilan rakyat daerah.

Selain itu, perlu diatur soal suksesi presiden dan wakil presiden bila berhalangan tetap, misalnya karena mereka berdua mundur atau wafat bersamaan akibat suatu insiden. Dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, pelaksana tugasnya adalah tiga menteri: Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Klausul itu tentu saja tidak tepat karena para menteri tersebut adalah pejabat yang appointed, bukan elected seperti presiden dan wakil presiden yang digantikannya. Jika merujuk pada negara-negara demokratis lain, pengganti presiden dan wakil presiden yang berhalangan tetap adalah Ketua DPR, Ketua DPD, dan Ketua MPR. Ketiganya setara dengan presiden dan wakil presiden karena terpilih dalam sebuah sistem demokratis. Merekalah yang secara kolegial menjalankan pemerintahan sementara serta membuat kebijakan pemilihan presiden dan wakil presiden berikutnya.

Naif sekali pengaturan pemerintahan nasional kita sekarang. Kita punya Undang-Undang Kementerian Negara, tapi tak memiliki undang-undang kepresidenan. Sementara itu, dalam UUD 1945, pengaturan kepresidenan sangat sumir sehingga tidak memadai (not sufficient enough).

Kalau undang-undang pemerintahan nasional bisa dibikin, presiden inkumben bakal tak bisa membuat kekacauan dalam pemerintahan. Dengan dipertajamnya pembatasan kekuasaan, dia bakal jadi negarawan, bukan politikus tanpa hati yang berkuasa semau-maunya. Sistem yang terbangun akan mencegahnya berbuat lancung dengan, misalnya, menggalang dukungan politik dan publik untuk memperpanjang masa jabatannya sendiri.

Libido kekuasaan sangat menggoda manusia. Tapi semangat Reformasi yang ingin membangun demokrasi yang sesungguhnya telah menyepakati bahwa kekuasaan harus terbatas. Kekuasaan tanpa batas akan mendorong seseorang yang dulu baik bisa berubah menjadi makhluk jahanam karena godaan kekuasaan yang menggiurkan dan melenakan.