Buntut Bencana di Masa Pemungutan Suara

Relawan menggunakan perahu karet berpatroli untuk mengevakuasi warga di permukiman yang terendam banjir di Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, 9 Februari 2024. ANTARA/Aji Syawan

Cangkring Rembang hanya satu dari banyak wilayah di Demak yang harus menunda pemilu akibat banjir. Air merendam kabupaten tersebut sejak Senin pekan lalu akibat hujan berkepanjangan di wilayah hulu. Kenaikan debit air membuat tanggul di sejumlah sungai jebol.

Banjir meluas ke jalanan dan permukiman. Akibat genangan setinggi lebih dari 1 meter, jalur Pantai Utara  Demak-Kudus pun lumpuh sejak Kamis, 8 Februari lalu. Banjir juga tercatat merendam lahan pertanian seluas 2.965 hektare.

Kepala Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Handi Tri Ujiono sebelumnya menyatakan ada 108 TPS di Kecamatan Karanganyar yang diusulkan menunda pemungutan suara. Jumlah TPS itu mewakili 26.351 pemilih. "Atas mitigasi kondisi, (ada) usulan penundaan pemungutan," ujarnya pada Senin lalu.

Dari catatan KPU, delapan desa di kecamatan tersebut terendam banjir secara total. Wilayah yang habis ditelan air itu mencakup Desa Karanganyar yang memiliki 19 TPS, Undaan Lor 7 TPS, Undaan Kidul 9 TPS, Ngemplik Wetan 8 TPS, Wonorejo 18 TPS, Cangkring Rembang 10 TPS, Wonoketingal 19 TPS, serta Cankring 15 TPS. Keseluruhan, ada 123 TPS dari 13 desa di Karanganyar yang terkena dampak banjir. Namun sebagian TPS masih bisa beroperasi pada hari ini.  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak Siti Ulfaati (kiri), Bupati Demak Eisti'anah dan Wakil Bupati Ali Makhsun memeriksa logistik pemilu di Wonosalam, Demak, Jawa Tengah, 7 Februari 2024. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

Siaga Bencana di Masa Pemungutan Suara

Kemarin, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) kembali mengumumkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi pada puncak penyelenggaraan Pemilu 2024. Berbekal analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB menyatakan tujuh daerah masuk dalam skala proritas penanganan darurat bencana yang diperkirakan terjadi pada 13-20 Februari, bertepatan dengan periode pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. 

Tujuh daerah skala prioritas penanganan darurat bencana hidrometeorologi tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, dan DKI Jakarta. Data tiga tahun terakhir menunjukkan daerah-daerah tersebut paling berisiko terkena dampak bencana yang dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem. Sedangkan tujuh provinsi itu juga merupakan daerah dengan jumlah pemilih tetap dan TPS terbanyak. 

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bencana hidrometeorologi rentan terjadi saat fase puncak musim hujan hingga akhir Februari 2024. Hasil analisis cuaca BMKG menunjukkan, sampai dengan 20 Februari mendatang, curah hujan berpotensi dalam level tinggi, yaitu 150-300 milimeter per hari. BMKG bahkan memperkirakan intensitas curah hujan bisa lebih tinggi lagi.  

"Kita masih perlu mengatasi kondisi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi di puncak musim hujan ini," kata Abdul Muhari, kemarin. "Intensitas hujan yang cukup tinggi bisa membuat bencana ikutan menjadi besar, seperti kenaikan volume air dan tanggul jebol." 

Warga menumpang kendaraan pengangkut gabah untuk menembus banjir yang menggenangi jalur utama jalan Semarang-Purwodadi KM 36, di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, 7 Februari 2024. Antara/Aji Styawan

Selain di Demak, banjir menerjang Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Ahad, 11 Februari lalu, akibat meluapnya Sungai Cipelang yang diikuti jebolnya sejumlah tanggul. Hingga kemarin, setidaknya enam desa di Kecamatan Kertajati, Majalengka, masih terendam banjir kendati air mulai surut. Enam desa tersebut meliputi Desa Babakan, Desa Kertajati, Desa Palasah, Desa Bantarjati, Desa Kertawinangun, serta Desa Pakubeureum. Banjir akibat luapan Sungai Cipelang ini juga menerjang sebagian wilayah Kecamatan Ujungjaya di Kabupaten Sumedang yang berbatasan dengan Kecamatan Kertajadi.

Bencana banjir di Kecamatan Kertajati beberapa hari terakhir membuat pemerintah daerah dan KPU Jawa Barat waswas. Pasalnya, terdapat 26 TPS di lokasi banjir tersebut. Di sisi lain, bencana lainnya berupa tanah longsor juga terjadi di Desa Sukamanah, Kecamatan Bencana, Majalengka. 

Kemarin, dalam kunjungannya ke Kecamatan Kertajati, penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan KPU setempat untuk memastikan pemungutan suara di lokasi banjir tetap terselenggara hari ini. Perbaikan tanggul yang jebol di 12 lokasi tengah dikebut. Selain itu, menurut dia, pemerintah daerah menyiapkan alternatif solusi berupa rencana TPS keliling untuk memastikan pemilih di lokasi bencana dapat menggunakan hak pilihnya.

"Tadi dengan Pak Bupati mencari solusi apakah memungkinkan untuk dilakukan TPS keliling. Jadi TPS yang menjemput bola, TPS yang mendekati pemilihnya," kata Bey pada Selasa, 13 Februari 2024. "Nanti disepakati oleh KPPS, Bawaslu, dan instansi terkait.” 

Ancaman bahala bukannya tak ada di luar tujuh provinsi yang dinyatakan BNPB sebagai daerah proritas penanganan darurat bencana selama masa Pemilu 2024. Di Nusa Tenggara Barat, misalnya, banjir juga menerjang sebagian wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu sejak pekan lalu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima, Junaidin, menyatakan telah meminta KPU Kabupaten Bima mencari lokasi pengganti untuk 13 TPS di Kabupaten Bima yang  rusak akibat banjir, yakni di Kecamatan Belo, Bolo, dan Madapangga. Opsi lokasi TPS baru diutamakan di dataran tinggi. "Saya sudah dminta di dalam gedung sehingga pemilih yang datang untuk mencoblos tidak repot," kata Junaidin kepada Tempo, kemarin.

Warga mencari ikan di tengah sungai Cisadane yang mengering di Tangerang, Banten, 13 Oktober 2023. ANTARA/Muhammad Iqbal

Bukan Fenomena Alam Biasa

Sebelumnya, kalangan pakar iklim memperingatkan bahwa cuaca ekstrem belakangan ini bukan fenomena alam biasa. Pemanasan lobal telah mencapai fase mendidih (glbal boiling) yang kemudian berdampak pada tidak stabilnya kondisi iklim serta cuaca global. 

"Cuaca ekstrem harus dilihat dalam perspektif perubahan iklim global, sebab sudah terjadi eskalasi," kata Erma Yulihastin, peneliti klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kepada Tempo.

BRIN pada awal bulan ini merilis kajian perubahan iklim Indonesia 2021-2050. Hujan dan kekeringan ekstrem diperkirakan akan meningkat signifikan di masa mendatang, terutama di wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan. Dampak dserupa juga akan dialami masyarakat di Kalimantan bagian tengah, selatan, dan timur--termasuk lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sedangkan sebagian besar wilayah Pulau Jawa terancam mengalami suhu maksimum yang lebih tinggi.

Erma mengimbau pemerintah menyiapkan mitigasi cuaca ekstrem pada puncak musim hujan. Intensitas hujan yang berada di atas ambang batas 109 milimeter per hari. Dari catatan BRIN, cuaca ekstrem tersebut berpeluang memicu banjir besar, khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. "Peluang bahaya dan risikonya besar," ujarnya. 

JAMAL ABDUN NASHR (DEMAK) | AKHYAR M.NUR (BIMA) | AHMAD FIKRI |  ALIF ILHAM FAJRIADI | IRSYAN HASYIM