Benarkah Kendaraan Listrik Solusi Menurunkan Polusi Udara?

BERDALIH harganya menguras duit negara, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, emoh mengendarai mobil listrik. Meski paham mobil listrik rendah emisi, ia memilih menggunakan mobil hybrid hitam untuk operasional keliling Jakarta sehari-hari. “Pemerintah enggak mampu beli, mending hybrid murah perawatan dan suku cadang,” kata Heru, Rabu, 30 Agustus lalu.  

Pernyataan Heru bertentangan dengan permintaan dia pada pertengahan Agustus lalu. Ia meminta pegawai negeri Jakarta membeli kendaraan listrik untuk menekan tingkat polusi udara. Heru bersedia membantu anak buahnya agar mendapat bunga rendah dari bank untuk mencicil kendaraan listrik. “Sekarang panggilan negara. Kamu harus mau, harus sanggup,” ujar Heru.

IQAir, platform informasi kualitas udara asal Swiss, mencatat indeks kualitas udara di Jakarta pada Sabtu, 2 September lalu, sebesar 169. Angka itu menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polusi udara terburuk sedunia, dengan partikel halus PM2.5 sebanyak 91 mikrogram per meter kubik, 18 kali lebih tinggi dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Dalam catatan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), ada tiga polutan utama di udara Jakarta, yakni partikel halus PM2.5, sulfur dioksida (SO₂), dan nitrogen oksida (NOx). Tiga polutan itu bersumber dari berbagai aktivitas, dari pembangkit listrik, transportasi, sampai industri manufaktur.

Pengecekan sepeda motor listrik oleh seorang karyawan di toko motor listrik, Jalan Bekasi Timur, Jakarta, pada 2 Agustus 2023/Tempo/Tony Hartawan

Analisis CREA yang terbit pada 25 Agustus lalu menemukan polutan SO₂ dan NOx di udara Jakarta kebanyakan bersumber dari pembangkit listrik batu bara. Lebih dari 90 persen SO₂ di udara berasal dari pembangkit, yang juga mengeluarkan NOx serta PM2.5 ke udara Jakarta masing-masing 27 dan 4 persen.

Baca: Gagap Pemerintah Mengatasi Polusi Udara

Menurut peneliti CREA, Lauri Myllyvirta, kendaraan listrik bukan solusi untuk menekan tingkat polusi Jakarta selama listrik di Indonesia bersumber dari pembangkit batu bara. Kenaikan populasi kendaraan listrik justru meningkatkan polutan di udara. Sebab, penggunaan setrum dari pembangkit batu bara untuk mengecas kendaraan listrik kian masif. 

Dalam hitungan CREA, kadar SO₂ meningkat 0,15 gram lebih banyak dengan menggunakan mobil listrik ketimbang bahan bakar bensin. “Solusi utama adalah transisi pembangkit dari batu bara ke energi ramah lingkungan,” tutur Lauri.

Jakarta dikepung pembangkit batu bara. Ada sepuluh pembangkit batu bara pada radius 100 kilometer dari batas Jakarta. CREA mencatat polusi dari pembangkit baru bara bertanggung jawab terhadap 1.600 kasus kematian dini di Jakarta per tahun.

Baca: Wawancara Heru Budi Hartono soal Polusi Jakarta

Masalahnya, jumlah pembangkit batu bara di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, misalnya, kapasitas terpasang pembangkit batu bara meningkat 13,8 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2024, Institute for Essential Service Reform atau IESR menaksir konsumsi batu bara untuk pembangkit sebesar 131 juta ton.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, mengatakan sumber energi Indonesia bergantung pada pembangkit batu bara karena harganya terjangkau. Namun pembangkit itu akan pensiun seiring dengan target netralitas karbon pada 2060. “Belum ada opsi renewable energy dengan harga terjangkau,” ujar Bambang, Sabtu, 2 September lalu. 

Meski mobil listrik ikut berdampak pada peningkatan polusi, pemerintah tetap ngotot menjadikannya sebagai salah satu solusi. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan solusi atas polusi di Jakarta antara lain dengan mempercepat peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.