Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebutkan secara nasional akses kelola perhutanan sosial telah mencapai seluas 8.300.117,35 hektare. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Mahfudz mengatakan luasan tersebut terdiri dari 11.015 unit surat keputusan dan 1.408.729 kepala keluarga yang terlibat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Di dalamnya termasuk hutan adat seluas 260.322 hektare, terdiri dari 143 masyarakat hukum adat atau 80.346 kepala keluarga yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta," kata Mahfudz kepada Tempo, Senin, 27 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Mahfudz, Kemenhut telah mengalokasikan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial atau PIAPS IX dengan SK No. 6642 Tahun 2024 seluas 15.359.704 hektare, sedangkan data indikatif hutan adat (70 unit) seluas 825.275 hektare.
"Capaian perhutanan sosial dan hutan adat seluas 8.300.117,35 hektare, 11.015 unit SK yang melibatkan1.408.729 kepala keluarga (KK), seluruhnya merupakan prioritas untuk percepatan penguatan perhutanan sosial," kata dia.
Menurut Mahfudz, capaian dari program tersebut bakal digunakan untuk mendukung swasembada pangan dengan cara optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan pada areal perhutanan sosial melalui skema pengembangan wana tani (agroforestri), silvopastura dan silvofishery dengan multistrata pohon.
Ia menyebutkan pola agroforestrI merupakan model yang paling tepat karena memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Mahfudz menyebutkan masyarakat dapat memaksimalkan fungsi hutan yang sudah ada bahkan merehabilitasi hutan yang rusak dengan menanam pohon-pohon, di mana mereka bisa menanam tanaman pangan di sela tanaman hutan.
Sementara terhadap areal perhutanan sosial yang belum produktif, akan dioptimalkan pemanfaatan kawasannya agar produktif dan dipulihkan tutupan lahannya. Konsepnya, kata Mahfudz, dengan penanaman tanaman kehutanan yang dikombinasikan dengan tanaman produktif multiguna (MPTS) dan tanaman di bawah tegakan (tanaman pangan, empon-empon, tanaman obat dan lainnya).
"Sehingga tutupan lahannya membaik untuk mengembalikan fungsi ekologi hutan sebagai penyangga kehidupan dan mendorong pemanfaatan hutan secara lestari, dan masyarakat mendapatkan sumber penghidupan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk mendukung program makan bergizi gratis, Kemenhut menetapkan area percontohan model pengembangan perhutanan sosial terintegrasi di daerah (integrated area development/IAD berbasis perhutanan sosial)," kata dia.
Saat ini, kata Mahfudz, Kemenhut menginisiasi proses kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, Kementerian Pertanian, Bappenas untuk sinergi program pemerintah mendukung program makan bergizi gratis.
Menurutnya, terdapat 48 wilayah percontohan perhutanan sosial untuk mendukung program ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis, antara lain perhutanan sosial Kabupaten Lumajang, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Garut, Kabupaten Madiun, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan.
Di Kabupaten Lumajang, kata dia, telah dikembangkan agrosilvopastura, agroindustri, wisata dan restorasi lahan berbasis agrikultur, yakni upaya pemulihan Danau Ranu Pani dari penyempitan badan air. Saat ini, kata dia, masyarakat mengelola 812 ekor sapi perah yang dimiliki oleh 216 peternak. "Kapasitas produksi susu 1,9 juta liter/tahun," ujarnya.
Selain itu, konsep perhutanan sosial di Lumajang juga memproduksi susu kambing etawa senduro dengan kapasitas produksi 336 ribu liter/tahun, pisang mas kirana dan pisang agung semeru 130 ton/tahun, produksi olahan pertanian (keripik, sale) dengan kapasitas produksi 7,2 ton/tahun, usaha olahan kopi dengan kapasitas produksi 27 ton/tahun, dan produksi olahan keripik talas 84 ton/tahun.
Pilihan Editor: Ahli Kelautan Unair: Pagar Laut Berpotensi Merusak Tatanan Ekologis dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Foto 
