Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan meluncurkan perdagangan karbon internasional besok, Senin, 20 Januari 2025. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa sektor energi, khususnya sub-sektor pembangkit listrik, menjadi yang dominan dalam pembukaan perdagangan karbon luar negeri saat ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Dalam pembukaan perdagangan karbon luar negeri saat ini masih didominasi oleh sektor energi dari sub-sektor pembangkit,” kata Hanif kepada Tempo, Ahad, 19 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam tabel yang diberikan Hanif, PT PLN Indonesia Power menjadi salah satu perusahaan yang berkontribusi besar dalam perdagangan karbon ini. Mereka terlibat dalam tiga kegiatan, salah satunya adalah pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul dengan volume karbon lima ribu ton setara CO2.
Kemudian, ada pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Bumi PLTGU Priok Blok 4 dengan volume karbon 595 ribu ton setara CO2 dan konversi pembangkit listrik PLTGU Grati Blok 2 dari sistem single cycle menjadi combined cycle dengan volume karbon 400 ribu ton setara CO2. Total volume karbon yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ini diperkirakan mencapai satu juta ton setara CO2.
Selain itu, PT PLN Nusantara Power juga turut berkontribusi dengan dua kegiatan utama, yakni pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang sekitar 750 ribu ton setara CO2 dan konversi pembangkit listrik PLTGU UP Muara Tawar Blok 2 dengan volume 30 ribu ton setara CO2. Volume karbon yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ini diperkirakan mencapai 780 ribu ton setara CO2.
“Tabel rincian di atas menunjukkan bahwa potensi volume perdagangan karbon pada saat launching perdagangan karbon luar negeri adalah sebesar hingga 1.780.000 ton setara CO2 yang berasal dari sektor energi,” tutur Hanif.
Menurut Hanif, terselenggaranya perdagangan karbon di Indonesia, baik perdagangan karbon domestik maupun luar negeri, merupakan pelaksanaan mandat Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945, Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022, beserta peraturan turunan terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
“Momen launching perdagangan karbon luar negeri yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2025 merupakan salah satu milestone terbesar dalam penyelenggaraan perdagangan karbon luar negeri di Indonesia,” kata Hanif.
Peluncuran ini, kata Hanif, juga merupakan bentuk penguatan untuk mendorong serta mengakselerasi second NDC (Nationally Determined Contribution) yang akan diserahkan Indonesia kepada sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) pada pertengahan Februari 2025.
Adapun operator dari perdagangan karbon ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengembangkan IDXCarbon. Hanif memperkirakan harga karbon yang akan dijual bebas berada di kisaran US$ 8 per ton, meskipun harga pasti baru dapat dipastikan pada hari peluncuran.
Dian Rahma dan Irsyan Hasyim berkontribusi dalam tulisan ini.
