Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presidensi KTT Iklim COP29 merilis rancangan kesepakatan keuangan pada hari Jumat, 22 November 2024, yang akan meminta negara-negara maju mengambil alih inisiatif dalam menyediakan US$ 250 miliar (sekitar Rp 4.000 triliun) per tahun hingga tahun 2035 untuk membantu negara-negara miskin, sebuah proposal yang menuai kritik dari semua pihak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah-pemerintah dunia yang hadir dalam pertemuan puncak di ibu kota Azerbaijan, Baku, ditugaskan untuk menyetujui rencana pendanaan besar-besaran guna mengatasi perubahan iklim, tetapi pembicaraan tersebut ditandai oleh perpecahan antara pemerintah-pemerintah kaya yang menolak hasil yang mahal dan negara-negara berkembang yang menginginkan lebih.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para negosiator hanya memiliki beberapa jam untuk menjembatani perbedaan mereka sebelum konferensi dua minggu, yang dijadwalkan berakhir pada Jumat malam, berlanjut hingga lembur, dengan ekspektasi target US$ 250 miliar masih dapat meningkat.
"Saya sangat marah. Ini konyol. Benar-benar konyol," kata Juan Carlos Monterrey Gomez, Perwakilan Khusus untuk Perubahan Iklim Panama, yang menyebut jumlah yang diusulkan terlalu rendah.
"Rasanya negara-negara maju ingin planet ini terbakar," kata Carlos dikutip dari Reuters, Jumat, 22 November 2024.
Sementara itu, seorang negosiator Eropa mengatakan kepada Reuters bahwa rancangan kesepakatan baru itu terlalu mahal dan tidak cukup berupaya untuk memperluas jumlah negara yang berkontribusi terhadap pendanaan. "Tak seorang pun merasa nyaman dengan jumlah tersebut, karena jumlahnya tinggi dan hampir tidak ada peningkatan basis kontributor," kata negosiator tersebut.
Pemerintah yang diharapkan memimpin pembiayaan ini meliputi Uni Eropa, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Norwegia, Kanada, Selandia Baru, dan Swiss.
Draf tersebut mengundang negara-negara berkembang untuk berkontribusi secara sukarela, tetapi menekankan bahwa pembayaran dalam pendanaan iklim tidak akan memengaruhi status mereka sebagai negara "berkembang" di PBB - garis merah untuk negara-negara termasuk Tiongkok dan Brasil.
Negosiasi juga dibayangi oleh ketidakpastian atas peran Amerika Serikat dalam kesepakatan tersebut setelah tokoh skeptis iklim Donald Trump memenangkan pemilihan presiden pada tanggal 5 November, dengan berjanji untuk menarik penghasil emisi gas rumah kaca bersejarah terbesar di dunia dari upaya iklim internasional ketika ia kembali menjabat pada bulan Januari.
Presidensi COP29 Azerbaijan, Mukhtar Babayev menggambarkan "Teks Hari Jumat" sebagai "refleksi pertama" dari apa yang telah dikatakan negara-negara dalam konsultasi. "Kami akan terus terlibat dengan para pihak untuk secara kolektif menyetujui penyesuaian akhir terhadap beberapa isu yang masih tertunda namun penting," katanya dalam sebuah pernyataan.
Rancangan tersebut juga menetapkan tujuan yang lebih luas untuk mengumpulkan US$ 1,3 triliun dalam pendanaan iklim setiap tahunnya pada tahun 2035, yang akan mencakup pendanaan dari semua sumber publik dan swasta.
Hal itu sejalan dengan rekomendasi para ekonom bahwa negara berkembang memiliki akses ke setidaknya US$ 1 triliun setiap tahunnya pada akhir dekade ini.Namun, menjembatani kesenjangan antara janji pemerintah dan swasta bisa jadi sulit, para negosiator telah memperingatkan.
"Tujuan ini perlu didukung oleh tindakan bilateral yang ambisius, kontribusi MDB, dan upaya untuk memobilisasi keuangan swasta dengan lebih baik, di antara faktor-faktor penting lainnya," kata seorang pejabat senior AS, mengacu pada bank pembangunan multilateral.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali ke Baku dari pertemuan G20 di Brasil pada hari Kamis, menyerukan dorongan besar untuk mencapai kesepakatan dan memperingatkan bahwa "kegagalan bukanlah pilihan".
Perdebatan mengenai pendanaan untuk negara-negara berkembang terjadi pada tahun yang menurut para ilmuwan akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Masalah iklim menumpuk akibat panas ekstrem tersebut, yang semakin meningkatkan seruan untuk mendapatkan lebih banyak pendanaan untuk mengatasinya.
Banjir besar telah menewaskan ribuan orang di seluruh Afrika tahun ini, sementara tanah longsor yang mematikan telah mengubur desa-desa di Asia. Kekeringan di Amerika Selatan telah menyusutkan sungai - koridor transportasi vital - dan mata pencaharian.
Negara-negara maju juga tidak luput dari dampaknya. Hujan deras memicu banjir di Valencia, Spanyol, bulan lalu yang menewaskan lebih dari 200 orang, dan Amerika Serikat sejauh ini telah mencatat 24 bencana yang menelan biaya miliaran dolar - hanya berkurang empat kali lipat dari tahun lalu.
Daniel Lund, negosiator untuk Fiji, mengatakan kepada Reuters bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai kesepakatan keuangan yang mengimbangi besarnya pemanasan global.
"Jumlah tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan bukti yang tersedia mengenai skala kebutuhan yang ada dan pemahaman mengenai bagaimana kebutuhan tersebut akan berkembang," katanya.
Pilihan Editor: BMKG Peringatkan Potensi Ancaman Bencana Hidrometeorologi di Sumatera Barat Selama La Nina
Foto 
