Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup: Pemisahan KLHK Berdampak Pada Anggaran

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan pemisahan lingkungan hidup dan kehutanan dalam Kabinet Merah Putih.

5 November 2024 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Hanif Faisol Nurofiq usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta 14 Oktober 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

HANIF Faisol Nurofiq tengah sibuk menyiapkan program kerja dalam 100 hari pertamanya menjabat Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan itu diminta oleh Presiden Prabowo Subianto mengawal misi-misi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satunya penerapan perdagangan karbon yang masih seret.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hanif sebelumnya Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)—kini dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Lompatan kariernya diwarnai kontroversi dugaan pemalsuan tanda tangan Sarwono Kusumaatmadja sebagai Ketua Panitia Seleksi Pejabat Tinggi KLHK yang sedang sakit di Malaysia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hanif juga menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa dari presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, pada 2019. Karier Hanif yang moncer ini memicu kontroversi lain karena ia diduga memiliki kedekatan dengan pengusaha tambang asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Ditemui jurnalis Tempo Erwan Hermawan pada Selasa, 22 Oktober 2024, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan rencananya dalam memimpin Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut dia, tugas-tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mesti dipisah karena Prabowo ingin mempercepat akselerasi program kerja. Di satu sisi, pemerintah tetap berupaya menjaga lingkungan hidup. “Saya diminta menjaga khusus untuk lingkungannya,” kata Hanif.

Apakah pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bisa berlangsung cepat dalam proses transisi?

Kami tidak ada masalah karena pelayanannya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, tidak ada direktorat jenderal baru, tinggal dipisah.

Jadi tinggal memisahkan kementeriannya saja, ya?

Sama saja dengan jalan masing-masing. Dulu menterinya satu, sekarang dua. Jadi sederhana, tidak terlalu rumit untuk kementerian/lembaga karena kami sudah lari, sudah jalan, tidak menunggu akselerasi.

Pemisahan kementerian di tempat lain repot, bagaimana di kementerian Anda?

Ya, karena di KLHK kami tidak banyak mengalami problem karena memang kami dari dalam. Jadi memotongnya sudah paham. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyadari itu sehingga, ya, tinggal jalan.

Apakah pemisahan kementerian akan dilakukan satu per satu?

Ya, mungkin secara umum, kami kan bisa berjenjang. Nanti terkompilasi secara cepat seperti apa. Kami sedang memulai itu. Jadi mungkin tidak akan cepat selesai. Tapi karena memang tidak mengurangi kursi, pembagiannya jadi tidak terlalu sulit. Sebab, ya, sudah kerjanya cuma itu, tinggal duduk di meja ini, kami di meja itu. Tidak terlalu mengganggu kinerja kalau di kementerian atau lembaga kami.

Pemisahan kementerian akan membuat beban negara menjadi lebih besar?

Saya rasa pemisahan itu mungkin akan berdampak pada beban anggaran. Namun output yang akan dicapai lebih terfokus. Memang itu dua pilihan. Kalau orang berani, katakanlah seperti Pak Prabowo, dalam melihat negara yang cukup besar ini, memang agak rumit jika dikelola oleh sedikit orang.

Jadi, katakanlah KLHK itu suatu bidang yang cukup besar untuk dikelola oleh satu kementerian. Jadi, seperti ini harapan Pak Presiden saat memberikan wejangan kepada kami agar kegiatan memacu pertumbuhan ekonomi tetap dilakukan pembentengan dari sisi lingkungannya sehingga diminta pisah, kemudian tidak terjadi conflict of interest. Kami yang melaksanakan, kami juga yang menilai.

Apakah ada pesan khusus dari Prabowo Subianto kepada Anda ketika bertemu di rumah Kertanegara?

Saya diminta menjaga khusus lingkungan. Saya berterima kasih. Ini perlu dipisah karena kami akan melaju agak cepat sehingga kami diminta mengawal dari sisi segala hal terkait dengan lingkungan. Tanggung jawab saya untuk mengawal misi-misi Pak Presiden.

Benarkah ada semacam tarik-menarik politik sebelum Anda dipilih jadi Menteri Lingkungan Hidup?

Itu enggak usah dibahas. Itu hak prerogatif Presiden.

Ada berapa jumlah eselon dalam Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup?

Ada lima eselon substansi teknis, dua eselon pendukung, serta ditambah sekretaris jenderal dan inspektorat jenderal. Lima eselon itu dari tata lingkungan, perubahan iklim, penegakan hukum, sampah, dan pengendalian.

Lalu Anda berkantor di mana sekarang?

Sekarang di ruangan direktur jenderal, sebenarnya. Jadi kami masih berbenah, tapi kan kantor tidak menunggu kami siap.

Bagaimana penganggaran di kementerian Anda?

Anggaran kami masih satu dengan Kementerian Kehutanan karena men-split (memisahkan) anggaran memerlukan tata kelola keuangan yang tidak sederhana. Kami sepakat dengan Kementerian Kehutanan. Ini nanti melaporkan dari Kementerian Kehutanan, pakai anggaran Kementerian Kehutanan. Pada 2025 nanti baru kami pisah.

Apakah pemisahan anggaran dilakukan dalam APBN Perubahan 2025 karena rencana anggaran 2025 sudah diketok?

Pada 2025 nanti kami ubah. Setelah ini jadi, kami akan split karena banyak kementerian atau lembaga yang baru, ya.

Secara anggaran, artinya akan dipisahkan menjadi dua atau bergantung pada direktur jenderal?

Nanti diputuskan Pak Presiden (Prabowo Subianto) berdasarkan komponen kegiatan utama yang akan diemban oleh setiap kementerian atau lembaga. Nanti hal itu akan sampai ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan akan menimbang berdasarkan kondisi fiskal dan rencana program jangka panjang. Itu yang mungkin akan diputuskan oleh Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk kami berapa.

Bagaimana rencana kerja yang Anda siapkan di kementerian ini?

Di Kementerian Lingkungan Hidup, kami harus menyiapkan rencana 100 hari pertama. Jadi kan setiap kementerian sudah menyusun karena akan ada rapat kabinet yang dipimpin Pak Prabowo (Rabu, 23 Oktober 2024).

Semua menteri diminta berkoordinasi dengan pejabat eselonnya untuk konsolidasi program dan capaian-capaian. Saya rasa hari ini, semua menteri pada posisi yang sama, sedang rapat pimpinan, karena Pak Prabowo sudah mengatakan pada 23 Oktober akan ada rapat kabinet pertama.

Apa program Anda pada 100 hari kerja ini?

Kalau kami sih, ada dua hal yang kami klasifikasikan. Satu sisi adalah enabling condition, sedangkan sisi lain adalah aktivitasnya. Yang enabler, tentu menyelesaikan semua instrumen-instrumen yang diperlukan untuk mengiringi target-action yang akan kami bangun. Katakanlah, misalnya, nilai ekonomi karbon (NEK) atau bursa karbon. Banyak yang merasa bahwa tidak ada gebrakan yang berarti dari KLHK untuk mendorong perdagangan karbon. Sementara itu, mereka membayangkan seolah-olah kita memang memiliki stok karbon yang berlimpah. Nah, ini yang kemudian akan jadi salah satu quick win kami.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Erwan Hermawan

Erwan Hermawan

Menjadi jurnalis di Tempo sejak 2013. Kini bertugas di Desk investigasi majalah Tempo dan meliput isu korupsi lingkungan, pangan, hingga tambang. Fellow beberapa program liputan, termasuk Rainforest Journalism Fund dari Pulitzer Center. Lulusan IPB University.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus