CekFakta #288 Kolaborasi Cek Fakta selama Pilkada Serentak

Kolaborasi live fact-checking ini diinisiasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), bersama 104 media. Ini bukan koalisi membongkar laporan hoaks dari berbagai daerah di Indonesia yang pertama kalinya. Jika Anda masih ingat, kegiatan pemeriksaan fakta secara langsung sudah pernah dilakukan saat Pilpres dan kegiatan debat Capres-cawapres pada Februari 2024.

“Kegiatan live fact-checking yang sudah berlangsung sejak Pemilu 2019, ikut mewarnai proses peralihan kekuasaan politik di Indonesia,” ujar CEO Info Media Digital (Tempo Digital) yang juga Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika.

Untuk menggambarkan betapa besar tanggung jawab yang diemban, Anda bisa menghitung dari banyaknya tim yang terlibat. Setidaknya empat editor, belasan anggota tim monitoring dan pemantauan, 20-an pemeriksa fakta, serta 40 media dan komunitas yang membantu diseminasi konten hasil periksa fakta. Kami bergantian dalam 3 shift untuk memantau dan memverifikasi konten di media sosial yang dapat berpotensi mengganggu jalannya proses demokrasi.

Hasil dari beberapa pemantauan, sejumlah informasi keliru masih ditemukan sehingga masyarakat rentan mendapat informasi yang salah. Lalu, besar kemungkinan memilih dengan pertimbangan yang salah pula. “Kegiatan ini salah satu cara untuk melawan hoaks tersebut, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang tepat,” ujar Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Bayu Wardhana.

Selain memonitor unggahan di berbagai media sosial, Koalisi Cek Fakta juga membuka layanan aduan (tipline) berupa nomor WhatsApp. Temuan informasi bohong selama hari pemungutan suara Pilkada Serentak dikirimkan ke tim Cekfakta.com di nomor 081110000579 maupun chatbot Cek Fakta Tempo di nomor 081315777057.

TikTok paling banyak konten Pilkada, kecurangan pun masih terjadi

Sejak pagi hingga malam, kami dan seluruh anggota tim kolaborasi menerima 98 laporan berupa informasi yang diduga hoaks. Dari 18 provinsi, DKI Jakarta menjadi topik laporan tertinggi yakni sebanyak 14 laporan. Disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing 11 laporan, NTB 10 laporan, Jawa Tengah 9 laporan, Jawa Timur 5 laporan, dan Riau 2 laporan. Ada pula dari Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, termasuk Papua.

TikTok menjadi platform dengan jumlah laporan terbanyak, yaitu 43 laporan. Berikutnya di Facebook sebanyak 32 laporan, Twitter/X 15 laporan. Platform lain seperti WhatsApp dan Instagram juga diadukan oleh pembaca.

Memang tak semua kiriman konten yang ditanyakan masyarakat, dapat atau layak diperiksa. Dari 98 laporan, sebanyak 77 diidentifikasi sebagai konten yang dapat diverifikasi oleh pemeriksa fakta. Sedangkan 21 laporan lainnya tidak memenuhi syarat dikategorikan sebagai disinformasi. Ini dikarenakan ada yang tak berhubungan dengan momen pilkada, tidak jelas klaimnya, berupa opini atau klaim sepihak dari salah satu kubu, hingga unsur negative campaign. 

Hingga sehari setelah Pilkada Serentak berlangsung atau 28 November, koalisi ini berhasil memverifikasi 35 laporan yang masuk. Sedangkan 42 laporan masih dalam proses pengecekan fakta lebih lanjut.

Jika hasil verifikasi itu ditelusuri, tak semua informasi bisa dikatakan sebagai hoaks alias kabar bohong. Sebagian besar berupa masyarakat mengunggah atau menanyakan kebenaran video yang diklaim sebagai praktik kecurangan. Seperti bagi-bagi uang alias serangan fajar, surat suara ganda, surat suara telah tercoblos. Siang hari seusai waktu pemungutan suara, giliran laporan seputar klaim angka exit poll dan quick count yang masuk ke tipline.

Tim Cek Fakta Tempo sendiri mendapati hasil pemeriksaan fakta banyak yang benar. Lagi-lagi soal praktik surat suara tercoblos di Manado, Sumbawa, Ambon, dan Medan. Namun, ada pula hoaks betulan yang beredar dengan klaim mantan presiden Jokowi bakal mendorong anaknya Kaesang untuk menggantikan cagub Jateng, Ahmad Luthfi sebagai gubernur jika menang. Meski ia tampak jelas cawe-cawe dan meng-endorse sejumlah paslon dalam Pilkada Serentak, rekaman yang beredar itu memanipulasi suaranya dengan cara disunting.

Kegiatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemeriksa fakta dan media, serta dukungan kuat dari masyarakat dalam memerangi hoaks. Terutama ketika Pilkada terjadi di era digital, penyebaran informasi yang salah dan tak diketahui kebenarannya tentu bisa memicu konflik sosial di tengah kita.

**Cek fakta Tempo telah hadir selama 5 tahun membantu publik menghadirkan informasi yang sesuai fakta, serta melawan misinformasi dan disinformasi.

Kami membutuhkan masukan Anda agar cek fakta Tempo terus relevan menjawab kebutuhan pembaca serta menghadapi tantangan disinformasi yang semakin kompleks.

Semoga Anda bisa meluangkan waktu selama 5 menit mengisi survei berikut ini: isi survei

Ada Apa Pekan Ini?

Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki beragam isu. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

• Benarkah Ada Kisah Sukses Pemuda Pengangguran dalam Main Judi Slot yang Disiarkan?
• Benarkah Klaim Video Banjir Bekasi Pada 11 November 2024?
• Benarkah Suporter Arab Saudi Mengamuk Usai Kalah Melawan Timnas Indonesia?

Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.

Ikuti kami di media sosial:

WhatsApp Channel

Facebook

Twitter

Instagram 

Telegram