Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Halo, pembaca.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Partai Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Usul mereka menduetkan Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat, gagal setelah Anies memilih menggandeng Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepada Tempo, dalam wawancara khusus, Anies beralasan diskusi partai pendukungnya—NasDem, PKS, dan Demokrat—buntu dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung. Di sisi lain, koalisi partai pendukung Prabowo Subianto juga buntu menerima keinginan Muhaimin menjadi calon wakil presiden.
Nasib Muhaimin makin tak jelas setelah Goklar dan PAN bergabung dengan koalisi Prabowo. Golkar jelas punya suara lebih tinggi. Mereka juga punya calon sendiri. PAN bahkan menyodorkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil Prabowo. Dalam edisi dua pekan lalu, kami membahas kemungkinan masuknya Gibran Rakabuming Raka yang dianggap bisa menyatukan koalisi Prabowo.
Lobi-lobi para pengurus partai masih alot. Pengurus Demokrat langsung menjajaki kemungkinan koalisi dengan kubu Prabowo dan pengusung Ganjar Pranowo, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Meski punya riwayat ketidakakuran dengan Prabowo, Demokrat kemungkinan lebih sulit jika berkoalisi dengan PDIP.
Perselisihan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono jadi sebab. Dalam Pemilu 2004, Megawati dan SBY menjadi rival setelah drama pengunduran diri SBY dari kabinet Megawati. Luka politik ini yang membuat Demokrat kemungkinan sulit berkoalisi dengan PDIP.
Tapi politik adalah seni mengelola kepentingan. Bukan tak mungkin Demokrat-PDIP kini bersatu. Untuk menang dalam politik, luka hati bisa diabaikan. Para pengurus PDIP berharap Megawati-SBY berdamai agar sokongan buat Ganjar lebih banyak.
Untuk diterima berkoalisi dengan dua kubu itu, Demokrat menurunkan tawaran. Mereka tak lagi berharap Ganjar maupun Prabowo memilih AHY sebagai calon wakil presiden.
Selain menjajaki koalisi dengan kubu Prabowo dan Ganjar, Demokrat menyiapkan skenario ketiga, yakni mendirikan poros baru. Syaratnya tentu bisa menggandeng partai lain agar lolos presidential threshold.
Di PDIP, nasib Sandiaga Uno dari PPP juga tak jelas. Demokrat bisa menggaet PPP untuk bergabung. Juga menarik PKS dari koalisi Anies Baswedan. Gabungan Demokrat, PPP, dan PKS cukup menyorongkan satu pasangan presiden dan wakil presiden.
Ambang batas pencalonan presiden yang diusung partai-partai besar kini menjebak mereka dalam kebingungan menentukan koalisi. Jika tak ada presidential threshold, ambisi politik dari para ketua umum partai itu menjadi presiden tak terhalang.
Semoga mereka sadar dan di periode berikutnya merevisi soal ambang batas itu. Agar kita juga punya lebih banyak pilihan calon presiden. Terutama calon presiden alternatif yang tak dikendalikan para juragan partai di belakang mereka. Selamat membaca dan berakhir pekan.
Salam,
Bagja Hidayat
Redaktur Eksekutif
Akankah PDIP Berkoalisi dengan Partai Demokrat?
Demokrat menjajaki peluang mengusung Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Membuka peluang rekonsiliasi dengan Megawati.
Monopoli Koalisi Politik Akibat Presidential Threshold
Presidential threshold biang konflik penetapan calon presiden dan wakilnya. Publik tak punya banyak pilihan calon pemimpin.
Di Balik Pembatalan Kenaikan Harga Gas Industri
Kegaduhan muncul saat PGN berupaya menaikkan harga gas untuk industri. Pengusaha melobi menteri hingga Presiden.
DMO Gas untuk Mencegah Minim Pasokan dan Kenaikan Harga
Pelaku industri dihantui minimnya pasokan dan kenaikan harga gas. DMO gas mendesak diberlakukan.
Peran Wakil Presiden di Balik Aturan Pendirian Rumah Ibadah
Tarik-ulur pembahasan rancangan peraturan presiden tentang pendirian rumah ibadah. Posisi penghayat kepercayaan jadi perdebatan.
Bibit Intoleransi dalam Aturan Pendirian Rumah Ibadah
Presiden Jokowi akan meneken aturan baru pendirian rumah ibadah. Bisa menyuburkan bibit intoleransi.
Foto 
