Michelin Dapatkan Obligasi Hijau Berkat Greenwashing?

TEMPO.CO, Jakarta -Greenwashing menjadi isu lingkungan yang selalu hangat. Ketika dunia bergiat mencegah kerusakan alam, greenwashing atau pencucian hijau menjadi celah berkelit dari usaha-usaha mitigasi krisis iklim. Para ahli menilai greenwashing lebih berbahaya karena perusakan lingkungan terbungkus label-label perlindungan alam.

Bagi Indonesia, greenwashing agak jarang diperbincangkan. Barangkali karena perusakan lingkungan secara terbuka, memakai regulasi atau secara ilegal, terlihat nyata di depan mata. Maka perusakan lingkungan berkedok perlindungan tersuruk menjadi isu yang tak mengemuka.

Seperti di Jambi. Mighty Earth, sebuah LSM, meneliti dugaan greenwashing ketika Michelin, merek dan pabrik ban terkemuka dari Prancis, mendapatkan obligasi (pinjaman) berkelanjutan dari Tropical Landscapes Finance Facility pada 2018. Dana tersebut dipakai untuk membangun perkebunan karet.

Mighty Earth menduga perkebunan karet tersebut mengubah hutan alam. Tentu saja ini deforestasi. Maka menyebut obligasi sebagai pembiayaan hijau menjadi tidak pas. Apalagi jika penanaman karet itu disebut reforestasi. Sebab deforestasi mengacu pada perubahan hutan yang berakibat pada pelepasan emisi karbon menjadi gas rumah kaca penyebab krisis iklim. Kita tahu, serapan karbon perkebunan monokultur selalu lebih rendah dibanding hutan alam.

Kami coba menindaklanjuti temuan Mighty Earth itu. Rupanya, tak hanya deforestasi, di konsesi itu juga ada konflik dengan masyarakat lokal. Prinsip keberlanjutan selalu bertumpu pada tiga kaki: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jika pengelolaan hutan hanya menghasilkan ekonomi tapi operasinya berkonflik dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat, klaim keberlanjutan menjadi gugur. Apatah lagi jika menyebabkan deforestasi.