Bardosono Memang Hanya Surut ...

MINGGU lalu, Bardosono kembali 'jadi lakon'. Kewibawaan serta kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PSSI diuji lagi oleh gejolak organisasi. Gejolak ini praktis tak pernah berhenti Sejak ia naik pentas melalui Kongres PSSI lewat cara yang kontroversil di Yogya, Desember 1974, sudah silih berganti 'aktor pembantu' yang turun naik mendampinginya. "Saya membutuhkan yang loyal", alasan Bardosono, jenderal berbintang satu, ketika memberhentikan trio yang terdiri dari Jenderal (Pol) Sutjipto Danukusumo Kamaruddin Panggabean, dan Hans Pandelaki. Kristalisasi kepengurusan PSSI ternyata tidak makin padu ketika kursi kepemimpinan yang ditinggalkan trio Sutjipto itu diduduki oleh Marsekal Muda Dono Indarto, Brigjen Sumantri dan Joemarsono. Dua nama pertama mengikuti jejak pendahulunya dengan mengajukan permohonan berhenti. Sementara Joemarsono diberhentikan dengan hormat oleh Bardosono sendiri. Tak lama setelah itu KONI, yang selama ini berpegang pada prinsip 'tidak mencampuri urusan rumah tangga induk organisasi' akhirnya tak berdiam diri. Tepat pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei lalu Ketua Harian KONI, Letjen (Purn) Soeprajogi memakai momentum itu untuk menyatakan sikap terhadap PSSI. Ia mengajukan dua alternatif kepada PSSI untuk mengatasi kemelut yang melanda. Pertama, adakan kongres luar biasa. Kedua, Ketua Umum PSSI diminta mengundurkan diri. Ia juga memberikan batas waktu pada PSSI untuk memilih alternatif yang diajukannya itu, sebelum KONI menentukan sikap 15 Juni depan. Soeprajogi tidak menjelaskan sikap apa yang diambilnya. Bardosono dan Anggrek Ketika KONI menentukan pilihan bagi PSSI, Bardosono sewaktu itu sedang berada di Paris untuk menghadiri pameran anggrek. Selang dua hari dari pernyataan KONI itu, ia kembali. Kepada pers, ia menyatakan bahwa ia tidak akan mundur dengan gertakan KONI tersebut. Ia memang tidak mundur dari kursi Ketua Umum sebagaimana yang dikehendaki KONI. Bardosono hanya surut setapak. Ia melimpahkan wewenang pimpinan harian kepada Mayjen. Muhono SH, Ketua II bidang Kompetisi dan Pertandingan PSSI. Penunjukan berdasarkan SK nomor 12/1977 itu terhitung mulai 24 Mei sampai menjelang musyawarah PSSI, Desember 1978. Surat Keputusan itu diumumkan empat hari setelah Bardosono melimpahkan kekuasaan, lewat pernyataan Ketua Umum PSSI tertanggal 24 Mei yang dibacakannya di Bina Graha. Bagaimana reaksi Soeprajogi? "Saya tidak bisa menerima keputusan Bardosono itu", kata Soeprajogi. Bagaimana kalau Bardosono tetap tidak menggubris alternatif KONI? "Bardosono atau saya yang mundur", ancam Soeprajogi. Pernyataan itu cukup mengejutkan. Selama ini ia tidak pernah mengeluarkan kata yang demikian keras. Tapi sekaligus bisa ini dijadikan pertanda bahwa mungkin Soeprajogi berada pada posisi di atas angin. Sikap keras Soeprajogi itu kelihatan tidak begitu ditanggapi oleh Bardosono. "Itu urusan pak Soeparjogi", katanya santai. Penunjukan Muhono segera ditanggapi pula oleh Ketua Umum Persija, Brigjen Urip Widodo. Ia mengatakan, penunjukan dengan predikat 'pimpinan harian PSSI' tersebut tidak akan menjernihkan persoalan. "Malah menambah permasalahan saja", lanjut Urip Widodo. 56 Menuntut Selepas KONI mengajukan alternatif dan Bardosono menetapkan pilihan, persoalan memang muncul di muka Muhono. Sampai akhir pekan silam sudah 56 bond yang menentukan sikap menuntut diadakannya kongres luar biasa. Sembilan belas bond di antaranya bahkan secara tegas meminta pengunduran diri Bardosono. Bond-bond yang menentukan garis itu terdiri 4 dari Komda Sumatera Utara, 15 dari Komda Sumatera Barat, 1 dari Jakarta, 4 dari Komda Jawa Barat, dan 32 dari Komda Jawa Tengah. Mampukah Muhono memenuhi permintaan kongres luar biasa dari bond-bond itu? Sekalipun tuntutan itu belum memenuhi kuorum (belum mencapai 2/3 dari jumlah bond yang bernaung di bawah PSSI, yakni 276 perkumpulan) Muhono tampak sudah berfikir ke arah itu. "Permintaan itu akan dipertimbangkan masak-masak", katanya. Mungkinkah jalan kongres luar biasa itu akan ditempuhnya? "Tidak mungkin bantah Bardosono. "Di dalam Anggaran Dasar, hanya Ketua Umumlah yang menentukan setuju atau tidak dengan desakan kongres luar biasa itu". Di sini kelihatan bahwa wewenang yang diberikan Bardosono kepada Muhono itu terbatas. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya tuntutan itu. "Mestinya tuntutan itu 'kan dikirimkan kepada Ketua Umum PSSI", tambah Bardosono. TEMPO: Apakah menurut Bapak kongres luar biasa itu merupakan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah PSSI? Bardosono: Tidak. Malah akan menimbulkan kekacauan. Karena nanti akan terjadi pro dan kontra yang mengganggu keamanan umum. Apakah itu yang dikehendaki mereka? Apalagi nanti menjelang Sidang Umum MPR (sidang yang dimaksud akan berlangsung bulan Maret 1978 -- red). Tidak baik situasi dibuat kisruh. Itu akan mengganggu stabilitas politik. Kalau stabilitas politik terganggu, keamanan terganggu. Jika keamanan terganggu, pembangunan terganggu. Apa mau mengganggu suksesnya pembangunan? Kalau begitu sudah anti atau menentang usaha pembangunan untuk rakyat. Jadi bertentangan dengan kehendak rakyat. Jadi memusuhi rakyat. Jadi menentang kebijaksanaan pemerintah. Berarti menentang pemerintah. Lahirnya sikap pro dan kontra dalam usaha KONI menurunkan Bardosono dari kursi pimpinan PSSI memang sukar dielakkan. Sebab pendukung garis kebijaksanaannya juga tak kecil. Komwil III PSSI, meliputi daerah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan Timor Timur yang berada di bawah pimpinan Brigjen Soebandono, menurut Bardosono, berdiri sepenuhnya di belakang dia. Ia juga menyebut Komwil IV, yang membawahi bond-bond Indonesia Timur mengikuti kebijaksanaannya. Tapi, adakah sikap menolak dan setuju diadakannya kongres luar biasa PSSI itu akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara? "Tidak benar sama sekali", bantah Soeprajogi. Lalu ia membalas: "Yang mengganggu kestabilan nasional itu adalah sikap Bardosono sendiri". Kecemasan Soeprajogi melihat sikap Bardosono dalam mengatur roda organisasi PSSI, memang nampak. Menurut dia, Ketua Umum PSSI itu sering memakai 'bahasa kekuasaan' dalam urusan sepakbola. Apakah semua ini gara-gara cara naiknya Bardosono di Yogya dulu, yang menurut para pengritiknya berlangsung dengan agak "dipaksakan", sehingga kurang legitimasi, atau dukungan yang murni ikhlas? Soeprajogi sendiri menolak memberikan contoh 'bahasa kekuasaan' itu. Hutang? Sementara itu Bardosono sendiri yang mengisi kursi pimpinan yang lowong sepeninggal Dono Indarto dkk. Sekalipun dalam pernyataan 24 Mei ia memberi wewenang penuh pada Muhono untuk melengkapi kepengurusan PSSI, tapi pengganti yang tampil adalah atas penunjukan Bardosono sendiri. Mereka adalah Brigjen (Pol) Soewarno Soeryoputro, bekas pejabat Bendahara PSSI dan kini menempati kursi Ketua I, Brigjen (Pol) Soehardjo Soeryobroto, bekas Komisaris Umum dan sekarang menduduki kursi Ketua III, Sulaiman Siregar SH mengganti Joemarsono sebagai Sekretaris Umum, dan drs. Sumahar Paisan sebagai pejabat Bendahara. "Penunjukan mereka itu cuma menambah konflik saja. Karena melawan aspirasi yang hidup dalam masyarakat", komentar Baron Harahap, Ketua Biro Olahraga KNPI Pusat, yang juga hadir dalam pertemuan pers di sekretariat PSSI, Sabtu 28 Mei siang. Menurut Baron Harahap, aspirasi masyarakat itu adalah tuntutan pada perbaikan, perombakan, dan kongres luar biasa PSSI. Tapi pendapat yang menopang kepengurusan baru itu juga ada. "Pengurus sekarang lebih tahu bola. Sedang dulu, tidak", kata Soebronto, bekas direktur Pertandingan dan Kompetisi PSSI -- ia diberhentikan oleh Bardosono terhitung 24 Mei 1977. Mereka mungkin tahu banyak mengenai seluk beluk persepak-bolaan. Tapi mampukah mereka mengelola organisasi dalam beban hutang yang bertumpuk? Hutang PSSI sekarang ini, menurut Sowarno Soeryoputro, berjumlah Rp 84 juta rupiah. "48 juta tunggakan ke luar dan 36 juta atas tanggungan Ketua Umum, Bardosono", ujar Soewarno menurunkan perincian. Maksud tanggungan Ketua Umum itu adalah bahwa PSSI mempunyai hutang pada Ketua Umum PSSI. Bardosono mengakui hutang itu ada. "Tunggu saja tanggal mainnya.! Akan saya beberkan semua pemasukan dan penerimaan PSSI", kata Bardosono. TEMPO: Berapa omzet PSSI selama kepengurusan bapak? Bardosono: 2 milyard rupiah lebih. Mengenai perinciannya bisa dicek sama Bendahara. TEMPO: Ada pendapat yang mengatakan PSSI di bawah kepengurusan bapak makin semrawut saja. Apakah itu betul? Bardosono: PSSI di bawah saya tidak semrawut. Hanya orang-orang yang beritikad tidak baik saja yang mengatakan semrawut. TEMPO: Bapak mengatakan bahwa bapak tidak akan mundur sebagai Ketua Umum PSSI (pertanyaan ini langsung dijawab oleh Batdosono: "Ya" Maksudnya, ia akan tetap bertahan sebagai pucuk pimpinan PSSI). Bagaimana kalau KONI membekukan kegiatan PSSI jika bapak masih bersikeras? Bardosono: Tidak bisa. PSSI jalan terus. Kalau dibekukan, masyarakat 'kan rugi. Nanti tidak ada sepakbola. Garis kebijaksanaan yang bakal diumumkan 15 Juni depan, jika alternatif yang dilontarkannya pada PSSI tidak dipenuhi, belum jelas memang. Tapi ada yang sudah cemas. "Saya kuatir persoalannya akan semakin parah dan berlarut-larut", komentar orang dalam PSSI yang berkeberatan ditulis nama (takut dipecat, barangkali). "Kalau dia memang tak mau mundur, jalan lain adalah kongres luar biasa. Tapi biayanya dari mana? Kan sekarang ini PSSI lagi defisit". Menurut dia, biaya kongres luar biasa tak cukup 15 juta rupiah. Untuk itu ia mengusulkan referendum saja. "Dengan referendum, kita cuma mengirimkan fonrmulir ke bond-bond. Itu 'kan lebih menghemat, bukan?" lanjut si orang dalam. Di mata pengamat olahraga, penunjukan Muhono, sekalipun Muhono sendiri mengakui secara de facto kekuasaan berada di tangannya, memang belum merupakan penyelesaian final. Apalagi Soeprajogi sudah menyatakan keberatannya terhadap penunjukan itu. Perbedaan pendapat memang suatu hal yang layak. Tapi berbedanya jalan fikiran mengenai masalah PSSI kini agak tak mengenakkan. Tapi apa boleh buat: perbenturan pendapat, betapapun tak mengenakkannya, rupanya harus terjadi karena banyak keinginan yang baik bagi PSSI. Bahwa semua itu berlangsung secara terbuka, tak dapat dielakkan. PSSI adalah soal organisasi sepakbola yang merasa dimiliki oleh banyak orang Indonesia. Bukan hanya sekelompok bapak-bapak.