PRESTASINYA memang merosot. Namun PSSI berhasil menggelinding ke
forum DPR. Di depan Komisi IX, Ketua Umum PSSI, Ali Sadikin,
pekan lalu membeberkan kesulitan yang dihadapinya.
"Hambatan utama PSSI adalah terbatasnya anggaran untuk
pembinaan," kata Ali Sadikin, tanpa menjelaskan anggaran rutin
PSSI dalam angka kepada forum itu. Ia cuma menyebutkan bantuan
KONI Pusat sebesar Rp 100.000 per bulan. "Apalah artinya jumlah
itu, "tambahnya.
Terpilihnya sebagai Ketua Umum lewat Kongres Istimewa PSSI di
Semarang, Agustus 1977, menggantikan Bardosono, Ali Sadikin
mewarisi hutang harus pula membenahi organisasi, serta menyusun
program kerja. "Sementara itu, masyarakat menuntut prestasi
secepat mungkin," ujarnya. Tantangah itu berangsur dijawabnya
dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan kompetisi yang,
katanya, belum tentu pula bisa menyulap prestasi secepat yang
diharapkan masyarakat.
Umumnya pemain sepakbola datang dari golongan yang kurang mampu.
"Separoh dari waktu di pelaInas dihabiskan untuk memperbaiki
keadaan fisik mereka terlebih dahulu," lanjut Ali Sadikin.
"Habis, gizi mereka kurang."
Dijelaskannya pula peranan PSSI membentuk suatu lembaga
sepakbola utama (Galatama), bersifat non amatir. "Lewat Galatama
diharapkan akan tumbuh pemain baik dan berdisiplin."
Ali Sadikin bukan cuma mengeluh. Ia juga mengeritik, dan meminta
agar DPR membuat Undang-Undang yang menciptakan iklim untuk
membantu dunia olahraga. la mengambil contoh dengan perusahaan
mau menyumbang untuk olahraga, malah diuber pajak oleh
pemerintah. "Di luar negeri orang boleh menyumbangkan sebagian
kewajiban pajaknya untuk bidang-bidang sosial," katanya. "Di
sini, malah diusut dari mana uang itu."
Heboh kasus suap yang merundung PSSI? Ia menyarankan agar DPR
membentuk Undang-Undang yang bisa menjerat penyuap, minimal para
wakil rakyat ini mengusahakan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah mengenai hal itu. "Agar kami dapat pegangan,"
tambahnya.
Tuntutan Ali Sadikin itu, menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR, M.
Safei Sulaiman, cukup mendapat perhatian dari para anggota
komisi. Tapi, "untuk mengeluarkan Undang-Undangnya, kita
terbentur lagi kepada tata tertib DPR," katanya. "Minimal harus
usul 2 fraksi."
Sementara itu, sesungguhnya angin baru telah dihembuskan
pemerintah. Di gedung Direktorat Jenderal Pendidikan Luar
Sekolah dan Olahraga (PLSOR, 4 hari sebelum Ali Sadikin
berbicara di DPR, ditanda-tangani suatu kerjasama antara
pemerintah dan PSSI. Kedua pihak akan melaksanakan pembinaan
sepakbola melalui kegiatan pelajar dan pemuda.
Direncanakan bahwa pendidikan dasar mengenai sepakbola akan
diberikan di SLTP dan SLTA. Bahkan, bakal didirikan pula Pusat
Latihan Sepakbola Pelajar. Soal biaya ditanggung PLSOR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini