Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, mengatakan telah melakukan rapat koordinasi untuk merespons kasus pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di ajang Piala Thomas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pelarangan pengibaran bendera Merah Putih itu terjadi saat Indonesia menjadi juara Piala Thomas di Denmark, Ahad, 17 Oktober. Hal tersebut terjadi akibat sanksi yang diberikan oleh Badan Antidoping Dunia (WADA) yang menilai Indonesia tak patih dalam mengirimkan sampel test doping plan (TDP) 2020 dan 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Menpora, rapat yang berlangsung pada Senin pagi, 18 Oktober, dihadiri oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari; Sekjen KOI, Fery Kono; Wakil Ketua Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI), Rheza Maulana; Sekjen LADI, Dessy Rosmelita; dan Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto.
"Kita melakukan langkah-langkah sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini. Karena sanksi yang diberikan WADA kepada LADI berimbas kepada kita. Ini harus segera kita selesaikan, dan juga menyelesaikan hal-hal yang dianggap tidak patuh," ujar Menpora dalam konferensi pers virtual, Senin, 18 Oktober 2021.
Untuk merespons status WADA yang menyebut Indonesia tidak patuh terhadap tes antidopi, Menpora telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Raja Sapta Oktohari sebagai ketua. Anggota terdiri dari Sekjen KOI, Fery Kono; Dua orang perwakilan dari LADI, dan perwakilan pemerintah yakni Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto.
"Salah satu keputusan dari rapat koordinasi kita tadi, saya membentuk tim khusus," ujar dia.
Menurut Amali, terdapat dua tugas utama dari tim khusus yang dibentuknya. Pertama yang perlu dilakukan tim yakni melakukan akselarasi sehingga sanksi WADA terhadap Indonesia yang berlaku sejak 8 Oktober 2021-8 Oktober 2022 bisa segera dicabut.
"Kalau LADI tetap disanksi pengaruhnya kepada kita, jadi ini tidak bisa dilihat LADI sebagai sebuah organisasi terpisah yang independen di bawah WADA tapi ini masalah kita bersama," ujar politisi partai Golkar ini.
"Tentu kejadian seperti, kita tidak ingin terulang kembali," ujar dia menambahkan.
Tugas kedua, kata Amali, tim bakal melakukan investigasi penyebab utama dari sanksi yang diberikan WADA kepada LADI. "Tidak mungkin suatu ujung kejadian itu tidak ada penyebab. Ini menjadi tugas tim untuk mengungkap," kata dia.
Menurut Menpora, tim khusus ini bakal bertanggungjawab langsung kepada dirinya sebagai Menpora. Ia pun membuka diri terlibat untuk mendampingi tim khusus jika diperlukan untuk berkomunikasi dengan WADA maupun Komite Olimpiade Internasional (IOC).
"Saya juga sampaikan kalau dibutuhkan keterlibatan saya maka saya akan ikut mendampingi, tapi jika dengan tim ini sudah cukup maka saya tidak perlu ikut berkomunikasi dengan WADA dan pihak lainnya," ujar dia.
"Itu suatu keputusan yang kita ambil untuk menuntaskan dan menyelesaiakan. Kita berusaha menyelesaikan dengan secepatnya sehingga publik bisabtahu apa yang kita lakukan ini begitu serius dan kita menugaskan kepada tim," kata Menpora.
IRSYAN HASYIM
Foto 
