Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang masih menyelidiki kasus penyimpangan prosedur dalam proses sertifkasi mobil Daihatsu. Kabar terbaru, pemerintah Jepang mencabut izin tipe kendaraan/Vehicle Type Approval (VTA) untuk beberapa model.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
VTA diperlukan untuk melakukan produksi massal sebuah kendaraan. Kini kementerian itu memulai proses untuk mencabut VTA tiga model Daihatsu yang dijual di Jepang. Ketiga model yang dicabut izinnya adalah Daihatsu Gran Max, Toyota Town Ace, dan Mazda Bongo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"MLIT memulai proses untuk mencabut Vehicle Type Approval untuk tiga model yang dijual di Jepang yang dianggap memiliki penyimpangan prosedur yang serius. Selain itu, MLIT mengkonfirmasi adanya contoh baru penyimpangan prosedur," tulis Daihatsu dalam laman resminya, Rabu, 17 Januari 2024.
Selanjutnya, Daihatsu kini didesak untuk melakukan reformasi mendasar terhadap struktur perusahaan yang melakukan penyimpangan prosedur. Perbaikan ini untuk memastikan bahwa penyimpangan prosedur semacam ini tidak akan terjadi lagi.
Kementerian juga meminta Daihatsu untuk segera menyampaikan pemberitahuan jika diperlukan untuk melakukan recall terhadap Daihatsu Cast dan Toyota Pixis Joy yang mungkin terjadi ketidakpatuhan terhadap standar.
Daihatsu Gran Max Cargo GL Facelift dipasarkan di Jepang, 22 Juni 2020. (Daihatsu)
"Kami telah mengkhianati kepercayaan seluruh pemangku kepentingan kami termasuk pelanggan, dan kami sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas ketidaknyamanan besar yang kami timbulkan," tulis Daihatsu lagi.
"Kami menanggapi dengan sangat serius indikasi dalam perintah perbaikan yang kami terima saat ini, dan selain melakukan peninjauan menyeluruh terhadap prosedur sertifikasi kami, kami akan menerapkan reformasi dari perspektif manajemen, lingkungan dan budaya tempat kerja, serta MONODUKURI dan KOTODUKURI dengan kepatuhan hukum yang ketat sebagai premis mendasar. Kami akan berupaya mewujudkan revitalisasi perusahaan dengan dukungan komprehensif dari Toyota Motor Corporation," Daihatsu melanjutkan.
Daihatsu kini sedang menyusun langkah untuk mencegah kasus ini terulang lagi. Daihatsu akan menyampaikan laporan mengenai langkah tersebut ke kementerian dalam waktu satu bulan dan melaporkan setiap triwulan mengenai status penerapan langkah itu.
"Sehubungan dengan adanya tambahan penyimpangan prosedur yang ditemukan, kami telah melakukan verifikasi teknis dan memastikan bahwa kinerja keselamatan dan lingkungan memenuhi standar hukum, dan kami akan mengambil tindakan yang diperlukan, seperti melakukan pengujian dengan otoritas sertifikasi yang hadir, sesuai dengan indikasi dari MLIT," kata dia.
Pilihan Editor: Tersandung Skandal Uji Keselamatan, Daihatsu Rugi Rp 10,9 Triliun
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto
Foto 
