Apa Saja Tuntutan BEM SI di Aksi Indonesia Gelap?

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap pada Senin, 17 Februari 2025. Seruan aksi nasional ini serentak dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah, seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Aksi turun ke jalan yang akan digelar hingga 18 dan 19 Februari tersebut menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan akademisi.

Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal Putra Ansar menyatakan bahwa aksi ini merupakan respons atas berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa dan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. "Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga," ujarnya saat dihubungi Tempo pada Senin, 17 Februari 2025.

Ada lima tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi ini, mulai dari pemangkasan anggaran pendidikan hingga evaluasi program makan bergizi gratis (MBG). Berikut daftar tuntutan BEM SI dalam aksi Indonesia Gelap.

1. Menuntut Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat dan dapat memperburuk kondisi pendidikan nasional. Dilansir dari ANTARA, massa aksi menuntut bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa.

2. Menolak Pasal RUU Minerba yang Mengizinkan Kampus Mengelola Tambang

BEM SI juga menyuarakan penolakan terhadap rencana pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi perguruan tinggi yang tercantum dalam  revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang telah disepakati sebagai usulan inisiatif oleh seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin, 20 Januari 2025.  Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai kebijakan ini berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi kampus, dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.

3. Mendesak Pencairan Tunjangan Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Permasalahan terkait tukin dosen dan tenaga pendidik ini muncul karena Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyatakan bahwa tukin dosen ASN tidak dapat dibayarkan sejak 2020 hingga 2024. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang menjelaskan bahwa pencairan tunjangan terhambat karena tidak adanya pengajuan alokasi anggaran serta proses birokrasi yang tidak ditempuh sebagaimana mestinya.

Sehingga permasalahan ini masuk ke dalam tuntutan BEM SI mendesak pemerintah segera mencairkan tunjangan kinerja bagi dosen dan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa hambatan birokrasi karena keterlambatan pencairan dapat berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik. Para mahasiswa juga menuntut agar hak tenaga kependidikan dipenuhi tanpa adanya pemangkasan. Selain itu, mereka juga mendesak peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik lainnya.

4. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

BEM SI juga mendesak evaluasi ulang secara menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para mahasiswa menilai pemerintah seharusnya perlu mempertimbangkan efektivitas, transparansi, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat luas sebelum mengimplementasikan MBG. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan menggunakan dana dari hasil efisiensi anggaran untuk program MBG. Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut menyebut Rp 25 triliun akan digunakan untuk kelanjutan MBG.

5. Berhenti Membuat Kebijakan Tanpa Riset dan Orientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

BEM SI turut menuntun pemerintah untuk berhenti pembuatan kebijakan publik tanpa riset ilmiah yang jelas dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka juga menuntut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset. Pasalnya, draf RUU Perampasan Aset telah mengendap belasan tahun tanpa kejelasan. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pun tak memasukkan regulasi tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.