Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kegiatan bedah buku Merahnya Ajaran Bung Karno karya Airlangga Pribadi Kusman di Universitas Trunujoyo Madura pada Kamis, 7 Desember 2023 sukses digelar. Airlangga Pribadi Kusman selaku penulis juga merupakan dosen pengajar Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam acara bedah buku tersebut, Airlangga mengatakan bahwa dirinya menemukan kembali (rediscovery) dan mengkontekstualisasikan ajaran Bung Karno dalam konteks dinamika politik kontemporer Indonesia menuju 2024. Menurut Airlangga, bahwa Bung Karno bersama dengan Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan Tan Malaka menegaskan sistem politik republik sebagai corak utama Indonesia Merdeka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bahkan, seperti yang ditegaskan oleh Bung Karno dalam Pidato Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 menguraikan jika dengan corak sistem republik maka tidak bisa seseorang yang menjadi Presiden kemudian otomatis diteruskan oleh anaknya menjadi kepala negara.
Sehubungan dengan kondisi sekarang, maka arah perjalanan politik Indonesia telah mengingkari kesepakatan para pendiri republik (The Founders of Republic), di mana para anggota keluarga khususnya anak dari presiden sendiri mendapatkan previledge (keistemewaan) melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperoleh kesempatan menjadi wakil presiden.
Hal serupa juga diutarakan oleh Airlangga Pribadi Kusman yang juga merupakan alumnus Ph.D dari Murdoch University Australia, bahwa arah politik yang memperlihatkan menguatnya previlege (keistimewaan) dari keluarga pemimpin, bertentangan dengan nafas Pancasila seperti dikumandangkan oleh Bung Karno dalam Lahirnya Pancasila, di mana beliau menyatakan bahwa Republik Indonesia yang akan dibangun jangan sampai mengagungkan satu orang, memberi kekuasaan pada satu golongan kaya maupun aristokrat. Hal tersebut karena Indonesia merupakan negara milik semua, semua untuk semua.
Lontaran penyataan Sukarno ini menurut Airlangga juga menegaskan bahwa Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh Sukarno berusaha membatasi kekuasaan, karena itulah esensi dari Republik. Sementara, keistimewaan maupun pemanfaatan hukum bagi kepentingan kekuasaan yang tengah terjadi merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip republik sebagai esensi dari Pancasila.
Selain itu, fenomena penciptaan politik dinasti melalui pemanfaatan institusi hukum ini juga memperlihatkan terjadinya krisis terhadap republik, di mana kekuasaan tak terbatas akan menjadi ancaman bagi fase mutakhir dari pembajakan atas demokrasi. Hal tersebut ditegaskan oleh Airlangga, bahwa kondisi saat ini menjadi momen bagi warga negara untuk membela Republik dan membela demokrasi yang diperjuangkan oleh para pendiri republik.
Profil Airlangga Pribadi Kusman
Airlangga Pribadi Kusman lahir di Jombang, Jawa Timur, tahun 1976. Airlangga berprofesi Dosen Departemen Politik, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya (sejak 2004) dan Direktur Centre for Governance and Citizenship Studies (CGCS), Universitas Airlangga (sejak 2016). Meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (2002) dari Departemen Politik, FISIP Universitas Airlangga, S-2 Ilmu Politik (2006) dari Universitas Indonesia, dan Doktor (2016) dari Asia Research Center Murdoch University, Australia.
Airlangga juga merupakan Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK), Universitas Paramadina (2007-2009) dan associate researcher Departemen Politik Soegeng Sarjadi Syndicated (2002-2004). Narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah, antara lain, panelis pada Konferensi Demokrasi dan/atau Populisme yang diselenggarakan Brighton University, Inggris (2020), panelis pada Simposium tentang Ilmu Sosial yang diselenggarakan Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS, UGM, 2020), lokakarya The 2019 Indonesian Elections: Electoral Accountability and Democratic Quality, University of Melbourne (2019).
Dilansir dari laman Jurnal Prisma, Airlangga juga merupakan anggota Dewan Redaksi Jurnal Prisma, Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027.
Foto 
