Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Retret kepala daerah yang akan berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025, menuai perhatian publik terkait dengan pembiayaan serta fasilitas yang digunakan.
Kegiatan ini menggunakan sistem cost sharing atau pembagian biaya, yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga memunculkan berbagai polemik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setiap kepala daerah diwajibkan membayar biaya akomodasi dan konsumsi sebesar Rp 2.750.000 per hari selama delapan hari. Dengan demikian, total biaya yang harus dikeluarkan masing-masing kepala daerah mencapai sekitar Rp 22 juta untuk mengikuti kegiatan ini.
Wali Kota Sukabumi terpilih, Ayep Zaki, mengonfirmasi bahwa pemerintah kota telah menyiapkan dana untuk membayar biaya retret. Ia menyebutkan bahwa bagian umum pemerintah kota yang akan mengatur anggaran tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan dokumen Kementerian Dalam Negeri yang beredar, pembiayaan retret kepala daerah bersumber dari dua pos anggaran utama. Pertama, DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 yang mencakup biaya penyelenggaraan dan orientasi. Kedua, dana APBD yang digunakan untuk membiayai akomodasi, konsumsi, transportasi, pakaian, serta obat-obatan peserta.
Dari total 505 kepala daerah terpilih yang dijadwalkan dilantik pada 20 Februari 2025, hanya 481 kepala daerah yang akan mengikuti retret ini.
Penurunan jumlah peserta disebabkan oleh dua wilayah, yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, yang harus menggelar pemilihan kepala daerah ulang setelah calon tunggal mereka kalah dari kotak kosong. Selain itu, 22 kepala daerah dari Provinsi Aceh juga tidak akan mengikuti retret ini karena memiliki jadwal dan teknis pelantikan yang berbeda sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Hingga kemarin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya belum memberikan keterangan resmi terkait detail pembiayaan retret di Akmil Magelang.
Namun, dalam pernyataan sebelumnya, Bima mengklaim bahwa kegiatan ini tidak akan memboroskan anggaran karena fasilitas yang digunakan sudah tersedia dari pembekalan menteri sebelumnya. Mantan Wali Kota Bogor ini juga menegaskan bahwa seluruh fasilitas, termasuk air, listrik, serta tempat tidur, telah siap digunakan guna menunjang kenyamanan peserta.
Retret ini dirancang untuk memberikan pembekalan kepada kepala daerah terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi), program Asta Cita yang akan dipaparkan oleh para menteri terkait, serta materi dari Lemhannas. Selain itu, Kementerian Keuangan akan memberikan pemahaman mengenai efisiensi anggaran dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Meskipun diklaim efisien, penggunaan dana APBD untuk membiayai retret kepala daerah ini tetap menuai kritik, terutama terkait transparansi anggaran dan urgensi pembiayaan dari kas daerah. Banyak pihak mempertanyakan apakah retret ini benar-benar memberikan manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, serta apakah pengalokasian dana publik untuk acara tersebut sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Masyarakat pun menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait mengenai efektivitas serta manfaat dari kegiatan ini.
Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Jadwal Lengkap Retret Kepala Daerah Selama Sepekan di Akmil Magelang
