Retret Kepala Daerah akan Berlangsung Satu Pekan di Akmil Magelang, Ini yang Dibahas

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan 505 kepala daerah akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Bima mengatakan retret kepala daerah akan berlangsung satu pekan pada 21-28 Februari 2025.

Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan lokasi pembekalan. Menurut dia, Magelang menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan, dimulai dari kabinet Merah Putih. 

Bima memastikan pembekalan kepemimpinan di Akmil Magelang lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan. “Daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, ya lebih lebih efektif efisien di situ saja. Karena tenda-tendanya bisa menggunakan yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri,” kata Bima di Kompleks Gedung Agung, Yogyakarta, saat meninjau lokasi pembekalan pada Ahad, 9 Februari 2025.

Mantan Wali Kota Bogor, Jawa Barat, itu menuturkan retret kepala daerah akan berfokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), wawasan kebangsaan, serta arah pembangunan nasional melalui delapan program prioritas Asta Cita. Dia mengatakan pembekalan di Akmil Magelang ini bertujuan menyamakan persepsi para kepala daerah.

“Kepala daerah itu enggak semua latar belakangnya politik pemerintahan. Ada yang pengusaha, ada yang tokoh agama, ada yang budayawan, macam-macam. Nah penting sekali pembekalan di awal untuk menyamakan persepsi tentang tupoksi,” ujarnya.

Selain memperdalam pemahaman tentang peran dan kewajiban sebagai pemimpin daerah, Bima menyebutkan para kepala daerah juga akan mendapatkan arahan dari berbagai kementerian guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional. “Yang kedua, ya harus mendengar arahan dari kementerian terkait, terkait dengan Asta Cita. (Itu) penting,” kata dia.

Bima mengatakan pembekalan ini juga mencakup materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang menekankan wawasan nasional dan ketahanan negara. “Sekarang kan dipadatkan saja, jadi satu. Satu minggu ini ya Lemhannas, ya dari Kemendagri, itu kan lebih hemat. (Sehingga) teman-teman (kepala daerah) itu bisa langsung bekerja,” ujarnya, sembari menambahkan Menteri Keuangan juga dijadwalkan menyampaikan materi khusus mengenai efisiensi anggaran bagi kepala daerah. 

Dia berharap, melalui pembekalan yang lebih terstruktur dan efisien ini, para kepala daerah dapat segera menjalankan tugas dengan pemahaman yang selaras dengan kebijakan nasional. “Itu sudah tradisi lah. Di Indonesia itu dari dulu kepala daerah itu menjalani pembekalan. Nah sekarang perbedaannya adalah disatukan, dibuat lebih efektif dan efisien,” tuturnya.

Mengenai mekanisme keberangkatan para kepala daerah ke Magelang, Bima mengatakan ada beberapa opsi yang masih dalam tahap kajian. Salah satu skenarionya, kepala daerah berkumpul terlebih dahulu di Gedung Agung Yogyakarta sebelum bertolak ke Magelang bersama-sama menggunakan bus.

Jika skenario ini diterapkan, dia berharap Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turut menyertai pelepasan para kepala daerah menuju lokasi pembekalan. “Berkumpul di sini kemudian bersama-sama dengan bus ke Magelang. Ini salah satu opsi. Opsi lain bertemu atau berkumpul langsung di Magelang,” tutur Bima.

Bima mengatakan terus memastikan kesiapan seluruh fasilitas di Akmil, termasuk tenda-tenda yang akan ditempati oleh para kepala daerah selama satu pekan. “Jadi kami pastikan tadi saluran air, kamar mandi, listrik, kesiapan tenda, dan lain-lain. Dan rasanya ini sudah sangat siap ya,” kata Bima saat meninjau lokasi pembekalan dalam keterangan resminya, Ahad.

Presiden Prabowo Subianto menginginkan semua kepala daerah terpilih mengikuti pembekalan. Rencana itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dia mengatakan pembekalan itu akan menyerupai retret kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Magelang pada 24 - 27 Oktober 2024.

“Seluruh kepala daerah akan dikumpulkan supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.

Menurut Yusril, perlu ada sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Diharapkan pemerintah daerah juga melaksanakan program-program pemerintah pusat.

Eka Yudha Saputra, Hendrik Yaputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Reaksi Jokowi hingga Bahlil atas Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN