Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Palagan pemilihan Gubernur Sumatera Utara atau Pilgub Sumut di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 belum dimulai. Tapi tampaknya genderang perang antara kandidat nomor urut 1 Bobby Nasution dan calon nomor urut 2 Edy Rahmayadi telah ditabuh. Keduanya belakangan gencar saling sindir, utamanya ihwal pembangunan jalan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Teranyar, saat berkunjung ke Mandailing Natal, Bobby menyatakan kepala daerah tak boleh lempar tanggung jawab terkait perbaikan infrastruktur jalan. Pasalnya, warga tak tahu perbedaan jalan kabupaten, provinsi, maupun nasional. Pernyataan itu diduga menyentil klaim Edy soal jalan rusak di Sumut adalah tanggung jawab sosok Mulyono.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Yang penting tahunya itu jalan punya pemerintah, betul ya buk ya? Oleh karena itu tentunya kepala daerah itu bukan tugasnya bukan hanya lempar tanggung jawab tapi bisa mempertanggungjawabkan,” kata Bobby pada Jumat, 27 September 2024, seperti dikutip dari Antara.
Seteru tak langsung antara keduanya bermula ketika Bobby, yang juga Wali Kota Medan, menyindir Edy Rahmayadi selaku calon petahana soal jalan di Sumut yang rusak. Dalam sambutannya setelah mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Bobby menyebut pembangunan infrastruktur di Sumut tidak merata.
Padahal, kata dia, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sumut menganggarkan proyek tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur tersebut sebesar Rp 2,7 triliun. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini lalu menceritakan kisah dari mulut ke mulut tentang perbedaan jalan di Sumut dengan provinsi Aceh dan Sumatera Barat.
“Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata,” kata dia, Senin, 23 September 2024.
Bobby mengatakan pembangunan infrastruktur memang perlu biaya. Tapi menurutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Sumut cukup untuk memperbaikinya. Apalagi dana yang digelontorkan Pemprov Sumut mencapai Rp 2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur tersebut.
“Kalau bisa selesai proyek itu, mungkin agak enak sikit, tapi kalau tak selesai agak berat juga jalanan di Sumut,” sindirnya.
Menanggapi sindiran Bobby, Edy merespons dengan santai. Eks Gubernur Sumut periode lalu ini mengatakan jalan yang rusak di era pemerintahannya berada di perbatasan Sumut dan statusnya jalan nasional. Artinya, jalan tersebut tanggung jawab pemerintah pusat, yakni pemerintahan yang dipimpin mertua Bobby, Presiden Jokowi.
“Masalah infrastruktur yang disebut Bobby, itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono. Ada jalan yang belum selesai, justru itu kami kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikannya,” ujar Edy.
Adapun Mulyono adalah nama Jokowi yang diberikan kedua orang tuanya saat ia lahir. Namun, nama itu tidak bertahan lama. Jokowi menderita berbagai penyakit saat kecil, dan dalam budaya Jawa, jika seorang bayi sering sakit, biasanya nama yang diberikan dianggap terlalu berat.
Tanggapan Edy itu rupanya dianggap sebagai upaya lempar tanggung jawab oleh Bobby. Warga, kata Menantu Jokowi, jangan diajak berpikir soal status jalan dan kepala daerah mana yang bertanggungjawab atas jalan tersebut. Bagi masyarakat jalan tersebut harus mulus, sehingga kepala daerah jangan hanya buang tanggung jawab.
“Ini tentang infrastruktur jalan yang ada di Sumut, jalan yang ada di wilayah kita ini harusnya masyarakat ini enggak tahu betul ya ibu-ibu gak tahu mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten,” kata saat menanggapi keluhan warga soal jalan di Gunung Baringin, Panyabungan Timur, Mandailing Natal.
Bobby menyebut jumlah APBD Sumut sekitar Rp 14 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, menurutnya, bila separuhnya saja digunakan untuk pembangunan infrastruktur harusnya dapat memperbaiki jalan di Sumut. Apalagi jika jumlahnya dibulatkan dalam satu periode.
“Satu tahun Sumut ini punya anggaran Rp 14 triliun, gaji (ASN) habis setengah lah, tinggal Rp 7 triliun nih yang bisa dibangun. (Misalnya) Satu tahun Provinsi Sumut nih punya Rp 7 triliun (untuk infrastruktur), jadi kalau Gubernur dikasih waktu lima tahun ini berati Rp 35 triliun. Banyak nggak? Harusnya bisa terbangun,” ujarnya.
Bobby pun membandingkan kinerjanya selama menjabat Wali Kota Medan. Menurutnya, meski belum genap satu periode menjabat, Pemerintah Kota alias Pemkot Medan telah berhasil memperbaiki ruas jalan sepanjang 3.200 kilometer di Kota Medan. Proyek itu disebut telah menghabiskan sana Rp 12 triliun.
“Jalan diperbaiki bisa? Dibuka baru bisa, asal memang uangnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat,” kata Bobby Nasution.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | MEI LEANDHA | YUDONO YANUAR | ANTARA
Foto 
