Deretan Kontroversi Menteri Desa Yandri Susanto, Kop Surat hingga Cawe-cawe di Pilkada Serang

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto kembali ramai diperbincangkan karena keterlibatannya dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serang 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan membatalkan hasil pemilihan bupati Serang 2024 itu akibat keterlibatannya dalam mendukung sang istri, Ratu Rachmatu Zakiyah yang menjadi calon bupati.

Keputusan ini membuat kemenangan pasangan Ratu Rachmatu-Najib Hamas dianulir. MK kemudian menginstruksikan pemungutan suara ulang (PSU) harus dilakukan di seluruh TPS Kabupaten Serang.

Sejak menjabat sebagai Menteri Desa, Yandri Susanto beberapa kali terlibat kontroversi. Berikut adalah beberapa kontroversi yang melibatkan nama Mendes Yandri Susanto. 

Polemik kop surat

Mendes Yandri Susanto pernah menjadi pembicaraan di media sosial gara-gara menggunakan kop surat resmi Kementerian untuk urusan pribadi, yaitu undangan haul di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun miliknya di Kabupaten Serang, Banten. 

Dalam surat berkop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 19/UMM.02.03/X/2024 itu, undangan acara haul dan syukuran ditujukan kepada para kepala desa, staf desa, kader RW, dan kader PKK se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten.

Yandri Susanto pun buka suara dan memastikan  kegiatan haul ini tidak ada kaitannya dengan unsur politik. "Selama proses berlangsung tidak ada unsur politik, kami juga tidak mau acara ini ditunggangi oleh unsur politik. Termasuk hari ini kita menyumbangkan makanan, itu atas nama emak kami," katanya di Serang, Banten, 22 Oktober 2024, dikutip dari Antara. 

Sebut LSM dan wartawan bodrek peras kepala desa

Yandri Susanto juga pernah menyoroti dugaan pemerasan terhadap kepala desa (kades) yang dilakukan oleh LSM dan wartawan gadungan atau bodrek. “Yang paling banyak mengganggu kepala desa itu dua, LSM sama wartawan bodrek dan mereka mutar itu. Hari ini kepada desa ini minta Rp1 juta. Bayangkan, kalau ada 300 desa, Rp300 juta, kalah gaji Kemendes itu, gaji menteri kalah itu," kata Yandri dalam potongan video yang beredar di media sosial sebagaimana dipantau di Jakarta, Ahad, 2 Februari 2025 dikutip dari Antara.