Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Gerindra: Pertemuan Prabowo dan Megawati Tak Ganggu Hubungan dengan Jokowi

Wacana pertemuan Prabowo dan Megawati kembali mencuat beberapa hari belakangan.

25 Januari 2025 | 15.37 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani usai menghadiri acara Rapimnas Perempuan Indonesia Raya, sayap partai Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025. Tempo/Novali Panji

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto digadang-gadang bakal bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan bahwa pertemuan antara kedua tokoh itu tidak akan memiliki konsekuensi terhadap hubungan pemimpin partainya dengan Joko Widodo atau Jokowi, Presiden ke-7.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Enggak ada masalah," kata Muzani saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, pada Sabtu, 25 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jokowi merupakan mantan kader PDIP. Mantan Wali Kota Solo itu didepak dari partai bersamaan dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di penghujung tahun lalu.

Jokowi dan Prabowo kini punya hubungan dekat setelah sempat saling sikut untuk merebut posisi RI 1 di dua edisi Pilpres. Keduanya mulai bersekutu ketika Prabowo diangkat Jokowi menjadi Menteri Pertahanan di periode keduanya menjabat.

Hubungan mesra politik tersebut berlanjut hingga 2024. Pada tahun itu, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi. Prabowo dinyatakan sebagai presiden terpilih dengan menang dalam satu putaran.

Di sisi lain, Prabowo tak menggandeng PDIP ke dalam gerbong koalisinya. Dalam susunan kabinet pemerintahannya, tidak ada satu pun kader partai banteng itu yang bergabung ke pemerintahan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya akan berperan sebagai penyeimbang dalam lima tahun pemerintahan Prabowo. Menurut Hasto, PDIP sangat penting menjalankan peran check and balance untuk mengawal jalannya pemerintahan. Ia pun berdalih bahwa sistem presidensial tidak mengenal istilah oposisi.

"PDI Perjuangan, baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan, selalu memberikan suatu kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," kata dia, Ahad, 12 Januari 2025.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus