Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan pidato tertutup Presiden Prabowo Subianto di acara silaturahmi para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus adalah bentuk pembelaan terhadap Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Politikus Partai KIM Plus: Prabowo Minta Tak Hamburkan Uang Negara selama Tiga Tahun
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baru-baru ini, Kementerian ESDM memang sedang mendapat kritik akibat kelangkaan elpiji 3 kg yang menyulitkan masyarakat. "Kalau melihat ungkapan Pak Prabowo kemarin, malah terkesan membela Pak Bahlil," kata dia saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Sarmuji mengatakan, dalam pidato pada Jumat 14 Februari itu, Prabowo menyebut kelangkaan gas sebagai kesalahan jajaran Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil. Adapun kebijakan yang ditengarai menyebabkan kelangkaan tersebut adalah larangan bagi pengecer untuk menjual elpiji subsidi 3 kilogram.
"Kesan yang kami tangkap, kesalahan ada di anak buah, tetapi tanggung jawab diambil alih pimpinan," ujar Sarmuji.
Sarmuji juga mengklaim bahwa Prabowo memahami betul kesalahan yang terjadi. Oleh karena itu, ia menegaskan hubungan antara Presiden dan Bahlil Lahadalia tetap harmonis. Menurut dia, Prabowo juga tahu bagaimana Bahlil berupaya menyelesaikannya.
Berdasarkan informasi yang diterima Tempo, pidato tertutup Prabowo di Hambalang berisi teguran kepada Bahlil Lahadalia karena dinilai gagal mengendalikan kebijakan. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM juga dinilai telah menimbulkan masalah bagi masyarakat.
Prabowo menyinggung soal surat edaran mengenai larangan bagi pengecer menjual gas elpiji yang terbit tanpa sepengetahuan menteri. Sumber Tempo dari elite partai di KIM mengatakan bahwa hal ini juga mencerminkan adanya perlawanan dari jajaran Kementerian ESDM terhadap pimpinannya.
Sebagai informasi, kebijakan larangan pengecer menjual elpiji subsidi 3 kilogram ini mulai berlaku pada 1 Februari 2025. Masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan larangan bagi pengecer bertujuan memastikan pasokan gas melon tetap tersedia bagi masyarakat. Pemerintah juga ingin harga jualnya sesuai aturan. “Yang pengecer itu kami jadikan pangkalan per 1 Februari,” kata Yuliot saat ditemui di kantornya, Jumat, 31 Januari 2025.
Setelah kebijakan ini menimbulkan masalah bagi masyarakat, Bahlil, atas permintaan Prabowo, mengaktifkan kembali pengecer agar bisa menjual elpiji 3 kg. Ia mengatakan statusnya bakal berubah menjadi subpangkalan secara otomatis. "Tidak dikenakan biaya apa pun,” kata Bahlil dalam sidak di Palmerah, Selasa, 4 Februari 2025.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan (PCO) Nasbi dan juru bicara PCO Prabowo, Prita Laura, belum menjawab upaya konfirmasi Tempo soal kabar Prabowo menegur Bahlil dalam pertemuan tertutup bersama elite KIM di Hambalang.
Daniel Ahmad Fajri dan Dani Aswara berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
