Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyoroti berbagai upaya kecurangan yang dilakukan selama penyelenggaan Pemilu 2024. Menurut dia, kecurangan Pemilu kali ini dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bahkan, dia menilai berbagai upaya kecurangan ini telah menggerus nilai-nilai demokrasi yang telah berjalan selama ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Oleh karena itu, kata Hasto, jika roda kekuasaan tak lagi menaati jalur demokrasi, maka rakyat harus bangkit berintervensi untuk tegaknya demokrasi. Pernyataan itu mengutip seorang budayawan Jerman, Johann Wolfgang von Goethe.
"Ini wujud akuntabilitas publik demi kesinambungan demokrati otentik demokrasi harus dikawal dari kecenderungan penguasa imperium, karena siapapun yang tertidur ketika demokrasi ini menghadapi ancaman, maka ketika dia bangun, dia akan mengalami alam kediktatoran," kata Hasto, dalam acara diskusi publik di Sekretariat Barikade 98, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024.
Hal inilah yang menurut Hasto harus diselamatkan. Lebih lanjut, Sekjen PDIP itu mengatakan bahwa berbagai pengakuan sudah menunjukan hukum yang direkayasa di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terlihat dari adanya suatu intervensi yang melobi suatu lembaga yang seharusnya merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan presiden tetap dilakukan.
"Karena ada hubungan kekerabatan, ada kepentingan-kepentingan politik, itu mudah diintervensi," tuturnya. Selain itu, Hasto juga menyoroti aparat negara yang diarahkan untuk pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Bahkan, dia menilai Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu tahun 1971 era Orde Baru dan Pemilu tahun 2009 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Foto 
