Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kekalahan kandidat usungan PDI Perjuangan di Pilkada 2024 di Jawa Tengah (Jateng) dan Sumatra Utara (Sumut) menurut hitung cepat, membuat partainya Megawati Soekarnoputri itu menduga kuat adanya campur tangan alias cawe-cawe "Partai Cokelat" atau disingkat "Parcok".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Partai Cokelat" alias Parcok sendiri merupakan istilah yang merujuk pada oknum polisi, ini berdasarkan warna baju dinas kepolisian berwarna cokelat, yang bergerak untuk memenangkan kandidat tertentu di Pilkada 2024. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dituding sebagai sosok di belakang Parcok ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tudingan itu dilayangkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam sebuah Podcast Akbar Faizal Uncensored. Hasto menyebut Jokowi punya niat jahat menggunakan instrumen Parcok. Menurut dia, Jokowi memobilisasi Parcok untuk membatasi gerak lawan-lawan politiknya dalam Pilkada 2024. Terutama, kata dia di wilayah Sumut, Jateng, dan Jawa Timur (Jatim).
Hasto pun mengambil contoh bagaimana Jokowi masih santer membangun dinasti politiknya. Salah satunya dengan menempatkan menantunya, Bobby Nasution sebagai kepala daerah di Sumut. Hasto menuding Jokowi menggerakkan Parcok untuk cawe-cawe menumbangkan lawan Bobby, Edy Rahmayadi yang merupakan usungan PDIP.
“Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi harusnya berkontestasi secara sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai ‘Partai Cokelat’,” kata Hasto di podcast tersebut..
Tudingan adanya gerakan Parcok kembali dilayangkan Hasto usai mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggunakan hak pilihnya di TPS 024, Jalan Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 November 2024. Hasto mengatakan PDIP mengalami tekanan yang tinggi dari ParHebohcok dalam Pilkada tahun ini.
“Jawa Tengah menghadapi suatu tekanan yang sangat kuat. Di Boyolali, Bung Ronny (Talapessy) memiliki data yang sangat kuat bagaimana instrumen parcok itu digerakkan sampai terjadi ketegangan,” ujar Hasto, Rabu.
Hasto menyebut Jokowi, Penjabat atau PJ Kepala Daerah, dan Parcok sebagai bagian dari sisi gelap demokrasi di Pilkada 2024, termasuk di Jateng. Pihaknya menuduh ketiga elemen ini melakukan berbagai intimidasi ke berbagai pihak untuk memenangkan calon yang didukungnya. Selain di Jateng, kata dia, juga terjadi di Sumut, Banten, Jateng, hingga Sulawesi Utara.
“Sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek: pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kedua gerakan parcok dan ketiga adalah PJ kepala daerah,” ujar Hasto di Jakarta, Kamis, 28 November 2024.
Tak hanya Hasto, Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, juga menyampaikan tudingan kemenangan Bobby disebabkan oleh penggunaan Parcok. Pihaknya mengungkapkan bahwa berbagai cara, termasuk kecurangan yang melibatkan Parcok digunakan untuk memenangkan Bobby.
“Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan parcok, bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa,” ungkap Djarot dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Kamis.
Menurut Djarot, "Partai Cokelat" bahkan mengintimidasi pemerintah desa di wilayah Sumut. Ia mengaku sempat meminta mereka untuk mengungkapkan intimidasi yang terjadi, tapi mereka enggan berbicara karena takut akan konsekuensinya.
“Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya, terutama di dalam pemerintahan dan anggaran desa,” ujarnya.
Sementara itu, terkait adanya dugaan cawe-cawe Parcok dalam pelaksanaan Pilkada 2024, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Habiburokhman, mengatakan informasi tersebut masuk dalam kategori hoaks. Menurut dia, hampir tidak mungkin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu.
“Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait "Partai Cokelat" dan sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Habiburokhman, dipantau secara daring dari YouTube Komisi III DPR, Jumat, 29 November 2024.
Karena itu, Habiburokhman menilai bahwa informasi cawe-cawe "Partai Cokelat" di Pilkada tersebut tidak logis. Dia mengimbau kepada pihak yang menyebarkan informasi ini untuk menunjukkan bukti dari pernyataannya tersebut. Menurut dia, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan memanggil anggota Dewan yang menuding keterlibatan Parcok di Pilkada 2024.
“Ada anggota DPR yang menyampaikan hal (Partai Cokelat) tersebut, dan orang itu sudah dilaporkan ke MKD,” katanya.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, tujuan pemanggilan anggota DPR itu untuk meminta klarifikasi tentang pernyataannya tersebut. Ia berpendapat, setiap pernyataan anggota DPR semestinya dilengkapi dengan bukti yang jelas, meski mereka merasa memiliki hak untuk berbicara. Sehingga tidak jatuh fitnah.
“Jangan hanya narasi-narasi,” kata Ketua Komisi III DPR ini. “Di MKD, kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah. Memang tidak bisa dipersoalkan secara hukum, tapi bisa dipermasalahkan di MKD.”
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ANNISA FEBIOLA | ALIF ILHAM FAJRIADI | NOVALI PANJI NUGROHO
Pilihan editor: Duh, Polisi Dijuluki Partai Cokelat
Foto 
