Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Istana memberikan komentar mengenai dua hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua survei yang dikomentari yaitu hasil survei Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia yang melaporkan tingkat kepuasan publik masing-masing sebesar 80,9 persen dan 79,3 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini.
Pemerintah, kata Yusuf, akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
"Serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Yusuf dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 29 Januari 2025.
Yusuf mengklaim, survei itu mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional.
Menurut Yusuf, survei ini akan menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja.
Dalam 100 hari pertama, Presiden Prabowo disebut telah mengambil sejumlah kebijakan strategis. Pemerintah juga telah memulai program unggulan seperti Program Makan Bergizi Gratis.
Yusuf pun menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat. Pemerintah, kata Yusuf, berkomitmen untuk terus bekerja untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia memaparkan hasil temuan mereka soal kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei mereka menunjukkan 79,3 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan 79,3 persen dari masyarakat Indonesia merasa puas dengan hasil kinerja Prabowo selama 100 hari pertama ia menjabat.
“Yang mengatakan sangat puas 13,5 persen dan yang mengatakan cukup puas 65,8 persen. Jadi total ada 79,3 persen (masyarakat puas),” kata Burhanuddin dalam rilis survei secara daring, Senin, 27 Januari 2025.
Tidak jauh berbeda, Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terbilang tinggi, yakni mencapai 80,9 persen.
Salah satu faktor tingkat kepuasan itu karena program makan bergizi gratis dan bantuan sosial. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, program bansos dan makan bergizi gratis memang berdampak instan dalam mengenjot kepuasan publik terhadap pemerintah. Ray pun mengingatkan, pemerintah juga memperhatikan isu korupsi hingga penegakan hukum yang adil.
Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan nilai rapor merah terkait kinerja kabinet Prabowo-Gibran. Hasil studi menunjukkan bahwa Prabowo Subianto memperoleh rapor 5 dari 10, sementara Gibran Rakabuming Raka mendapat rapor sangat rendah, yakni 3 dari 10.
Berbeda dengan studi evaluasi kinerja pemerintah lainnya, lembaga itu menggunakan survei berbasis expert judgment. Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah.
Para jurnalis pun dipilih karena mereka memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
Kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari pertama, apabila dirata-rata hanya mendapatkan rapor nilai 5 dari 10.
Selain itu, Amnesty International Indonesia menilai kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cenderung mengkhawatirkan.
Amnesty International Indonesia memberikan kartu kuning kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Amnesty mencatat, selama periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025, kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran justru diwarnai dengan berbagai pelanggaran HAM yang dibenarkan oleh kebijakan, keputusan, dan komentar pejabat publik.
Kemunduran HAM di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran tidak sulit untuk dilacak karena terjadi di berbagai aspek. Semisal, kata Usman, pernyataan dari Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di hari pertamanya bertugas.
Vedro Imanuel Girsang dan Daniel A Fajri berkontribusi dalam tulisan ini
Foto 
