Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta BUMN perbankan mengurangi jumlah komisaris di lembaganya. Prabowo ingin komisaris hanya diisi orang-orang profesional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Maret 2026. "Struktur manajemen BUMN perbankan itu arahan Presiden jumlah komisaris diringkas," kata politikus Partai Golkar ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Airlangga mengklaim, Bank Mandiri maupun BRI menerima arahan itu. Mereka diklaim sepakat direksi dan komisaris dikurangi. Nantinya, jumlah komisaris akan disesuaikan dengan kebutuhan. "Nanti sesuai kebutuhan. Tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya lebih gemuk sekarang lebih ringkas," kata dia.
Komisaris merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
Jumlah minimal anggota Dewan Komisaris bank BUMN adalah tiga orang, dan jumlah maksimalnya sama dengan jumlah anggota direksi.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu sebelumnya pernah mengatakan semua orang yang menempati jabatan komisaris dan direksi BUMN adalah titipan. Pada 2020, Adian menyebut ada sekitar 6.000-7.200 komisaris dan direksi dari seluruh perusahaan pelat merah di Tanah Air, baik perusahaan induk, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan BUMN.
"Dari enam ribu sampai tujuh ribu dua ratus komisaris dan direksi BUMN itu menurut saya semua titipan," kata Adian di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Juli 2020.
Adian mengatakan direksi dan komisaris BUMN titipan sebab selama ini tak pernah ada jalur atau lowongan bagi orang banyak untuk mendaftar. Artinya, ujar dia, tidak setiap orang memiliki akses untuk menduduki jabatan tersebut.
"Enggak ada lowongan kerjanya. 'Dibutuhkan lowongan BUMN A, membutuhkan komisaris dan direksi. Yuk ramai-ramai melamar yuk.' Enggak ada," ujar Adian.
Budiarti Utami Putri berkontribusi dalam tulisan ini
Foto 
