Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog, Cermin Multifungsi TNI di Era Prabowo

Ia menyebutkan tambahan anggaran itu merupakan inisiatif Presiden Prabowo. Amran menegaskan penyerapan gabah pada musim panen ini akan melibatkan bintara pembina desa (babinsa) serta bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jauh sebelum penunjukan Novi sebagai bos Bulog, Agus Subiyanto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman sinergitas tugas serta fungsi TNI dan Kementerian BUMN di Wisma A. Yani, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. TNI dan Kementerian BUMN sepakat meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang strategis untuk mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Panglima TNI mengatakan nota kesepahaman itu merupakan pedoman kerja sama antara TNI dan Kementerian BUMN guna melakukan koordinasi dan sinergi kedua institusi. “Beberapa ruang lingkup kerja sama ini, di antaranya pemanfaatan sumber daya manusia, pendidikan dan latihan, fasilitas dan sosialisasi, pengamanan aset vital strategis dan personel, serta operasional wilayah kerja BUMN,” katanya kala itu.

Hampir setahun kemudian, Erick meneken keputusan pengangkatan Novi sebagai Direktur Utama Perum Bulog lewat surat bernomor: SK-30/MBU/02/2025 pada 7 Februari 2025. Novi menggantikan Wahyu Suparyono yang baru menjabat lima bulan. Erick juga menunjuk Hendra Susanto sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog untuk menggantikan Iryanto Hutagaol.

Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perubahan. Verdianto Iskandar Bitticaca menggantikan Wicipto Setiadi sebagai anggota Dewan Pengawas. Verdianto adalah purnawirawan Kepolisian RI, mantan Asisten Utama Kepala Polri Bidang Operasi. 

Tempo belum mendapat keterangan terbaru dari Erick Thohir soal pengangkatan Novi sebagai Direktur Bulog. Juru bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga, dan Staf Khusus Menteri BUMN Tsamara Amany tidak merespons permintaan tanggapan yang dikirim ke nomor seluler keduanya di aplikasi perpesanan WhatsApp pada Rabu, 12 Februari 2025.

Namun, dalam keterangan pers yang disampaikan di kantor Kementerian BUMN sebelumnya, Erick mengatakan keputusan menunjuk Novi sebagai Direktur Bulog adalah untuk penyegaran pada perusahaan yang bertugas mengelola dan mendistribusikan pangan ini. Erick mengatakan pilihan itu diambilnya untuk memaksimalkan program penyerapan 3 juta gabah sebagaimana instruksi Presiden Prabowo.

“Perlu ada penyegaran dan perlu semua sistem pendukung untuk memastikan penugasan ini maksimal. Karena, yang terpenting, jangan sampai sekarang kita menuju swasembada beras, tapi penyerapannya tidak maksimal,” kata Erick pada Senin, 10 Februari 2025.

Kepala Pusat Penerangan TNI Hariyanto mengatakan penugasan Novi sebagai Direktur Bulog atas permintaan Kementerian BUMN. Alasannya, Novi memiliki pengalaman dan jaringan luas hingga ke tingkat babinsa. Hariyanto menyebutkan Panglima TNI Agus Subiyanto telah menyetujui permintaan tersebut. “TNI berharap dapat mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional,” katanya saat diminta konfirmasi oleh Tempo pada Rabu, 12 Februari 2025.

Hariyanto mengatakan jabatan Direktur Utama Bulog setara dengan eselon I. Dalam struktur TNI, jabatan itu setingkat dengan perwira tinggi bintang tiga. Novi bakal dinaikkan pangkatnya menjadi letnan jenderal berbintang tiga, dengan mengemban tugas Komandan Jenderal Akademi TNI. “Proses administrasi untuk perwira tinggi bintang tiga masih berjalan,” kata Hariyanto.

Adapun perombakan jajaran direksi Bulog dilakukan Erick setelah wacana perubahan status lembaga ini menguat pada akhir tahun lalu. Perum Bulog dipersiapkan untuk kembali menjadi lembaga langsung di bawah presiden alias tidak lagi di bawah kendali Kementerian BUMN.

Rapat Koordinasi Terbatas Transformasi pada 21 November 2024, yang dipimpin Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, menyepakati tujuan transformasi Bulog untuk program prioritas swasembada pangan. Namun sampai saat ini belum ada regulasinya.

Karung beras di gudang Perum Bulog Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, 14 Januari 2025. ANTARA/Syifa Yulinnas

Bulog, menurut Zulhas—panggilan akrab Zulkifli Hasan, kelak tak akan lagi menjadi badan usaha yang mengejar keuntungan. Badan ini akan berfokus pada penugasan dari pemerintah untuk bantuan pangan ke masyarakat.

Penempatan jenderal di pucuk pimpinan Bulog bukanlah yang pertama. Sebelumnya, ada Komisaris Jenderal (Purn) Budi Waseso yang memimpin Bulog. Budi adalah perwira tinggi kepolisian. Adapun, dalam sejarahnya, Bulog juga pernah dikepalai oleh prajurit aktif Letnan Jenderal Bustanil Arifin pada 1978-1993. Pada era dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu, dia merangkap sebagai Menteri Muda Koperasi pada 1978-1983 dan Menteri Koperasi pada 1983-1993. Pada masa kepemimpinannya, Bustanil berhasil melakukan swasembada pangan yang diakui Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada 1985.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, mertua Prabowo, ketika Bulog berada di bawah naungan Presiden, lembaga ini bukannya tanpa masalah. Walau tidak mencari keuntungan dan sepenuhnya dibiayai negara, kenyataannya, Bulog menjalankan bisnis. Karena tak ada kewajiban perusahaan menyetor kepada negara, keuntungan yang didapatkan masuk ke kas nonbujeter.

Multifungsi TNI

Penunjukan Novi sebagai Direktur Utama Bulog mendapat reaksi kritis dari kelompok sipil. Peneliti sektor keamanan Setara Institute—lembaga non-pemerintah di bidang hak asasi manusia dan demokrasi—Ikhsan Yosarie, mengatakan Prabowo terlalu menempatkan militer sebagai solusi atas semua problematika pembangunan sehingga pelibatan militer dianggap menjadi manifestasi akselerasi pembangunan. 

Mayjen Novi Helmy Prasetya menjadi Panglima Kodam Iskandar Muda dalam apel pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Aceh, 1 Februari 2024. ANTARA/Ampelsa

“Paradigma ini memperlihatkan pejabat pemerintahan masih menempatkan kondisi Orde Baru sebagai patokan dalam pembangunan melalui dwifungsi ABRI ketika itu,” kata Ikhsan dihubungi pada Rabu, 12 Februari 2025. Padahal, kata dia, berbagai perkembangan konsep pemerintahan, seperti good governance hingga collaborative governance, dapat menjadi konsep menuju pembangunan yang demokratis. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertanian, Riyono, mengatakan Kepala Bulog dari TNI bisa diberikan kesempatan yang sama untuk bekerja paling tidak dalam tiga bulan. Patokannya adalah target serap gabah beras sebanyak 3 juta ton. 

Legislator Komisi IV ini mengingatkan ⁠posisi serupa pernah dijabat oleh jenderal polisi seperti Budi Waseso. Namun kinerjanya juga belum sesuai dengan harapan, khususnya dalam skala kinerja serapan gabah dan market swasta beras nasional. “Idealnya memang harus diisi oleh ahli dan manajemen pangan,” kata Riyono, politikus Partai Keadilan Sejahtera, kepada Tempo, ketika ditanya status Novi sebagai prajurit TNI aktif.

Pengangkatan Novi Helmy ini juga dinilai makin mempertebal keterlibatan TNI di ranah sipil. Pola penunjukan prajurit di pos-pos strategis pemerintahan sebelumnya dianggap sudah menonjol pada masa awal era Presiden Prabowo, seorang Jenderal TNI Purnawirawan.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan pemerintah dan TNI bak tidak belajar dari reformasi 98 yang mendorong evaluasi mendalam untuk institusi angkatan bersenjata. “TNI merambah ke ranah sipil ini memang dilakukan secara perlahan dan hati-hati. Tapi jelas alurnya makin membesar dan menajam ke dalam,” katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 12 Februari 2025. "Peluang fungsi TNI mungkin lebih luas dan, dengan sendirinya, peran TNI akan terlihat makin dominan."

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ikrar Nusa Bhakti, menilai kecenderungan Prabowo menempatkan prajurit di pos sipil adalah alasan historis kedekatannya dengan TNI. Namun Ikrar mengingatkan multifungsi TNI sudah menjadi sorotan tajam masyarakat sipil sejak masa pemerintahan Joko Widodo (2014-2024). Dia menilai Jokowi telah memberikan peran penting kepada prajurit militer di berbagai jabatan sipil di luar sepuluh lembaga yang ditentukan dalam Undang-Undang TNI. 

Pasal 47 ayat 2 undang-undang mengatur prajurit aktif dapat menduduki jabatan di kantor yang membidangi koordinator politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, ketahanan nasional, pertahanan nasional, search and rescue nasional, narkotik nasional, serta Mahkamah Agung. 

Imparsial mencatat ada 2.569 prajurit TNI aktif di jabatan sipil pada 2023. Sebanyak 29 perwira di antaranya menduduki jabatan sipil di luar lembaga yang ditetapkan dalam Undang-Undang TNI. Peran TNI di jabatan sipil makin diperkuat lewat revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada 2023.

Menurut Ikrar, penempatan prajurit di era Prabowo yang makin merajalela sangat disayangkan. Mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini menilai multifungsi TNI yang tak sesuai di lembaga sipil hanya akan menimbulkan kegaduhan tak perlu saat koordinasi tidak berjalan baik. “Penempatan tentara ke dalam jabatan sipil itu, jangan sampai melemahkan organisasi sipil atau kementerian dan lembaga. Yang terjadi sekarang kan lucu,” katanya.

Ikrar memberi contoh pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Pemerintah mengubah aturan untuk menempatkan Teddy pada posisi itu. Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2020, Sekretariat Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, melalui Perpres Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet disebutkan menjadi bagian dari Sekretariat Militer Presiden. 

Pemerintah juga memberikan ruang kepada prajurit untuk berperan di ranah sipil, meskipun Undang-Undang TNI belum direvisi. Prajurit TNI dibolehkan terlibat dalam proyek makan bergizi gratis. TNI mengelola 514 satuan pelayanan dan pemenuhan gizi atau dapur umum dalam program ini.

Adapun Kepala Pusat Penerangan TNI Hariyanto menegaskan akan ada mekanisme selanjutnya setelah pengangkatan Mayjen Novi sebagai Dirut Bulog. Sebelumnya, dia mengatakan penunjukan Mayjen Novi Helmy sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada nota kesepahaman di antara kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mayjen Purnawirawan Sturman Panjaitan, menyatakan prajurit aktif yang telah pensiun dari TNI boleh memegang jabatan sipil. Menanggapi pengangkatan Novi sebagai Direktur Bulog, Sturman merekomendasi juniornya itu tak melanjutkannya jika belum pensiun. “Segera pensiun!” katanya, yang sekarang menjabat anggota Komisi IV DPR. ●